Prahara Pilkada

Oleh: Dr. J. Kristiadi
Peneliti Senior CSIS dan Dewan Pengawas PP AIPI
Periode 2008-2011

Otonomi daerah sudah berlangsung lebih dari 10 tahun, tetapi isu politik masih sangat sentralistik. Maka, tidak aneh beberapa calon kepala daerah berkampanye melalui televisi nasional.

Sementara itu, isu-isu penting seperti pemberdayaan kelembagaan di tingkat lokal, yang berhubungan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, hampir tidak memperoleh tempat dalam ruang publik. Bahkan, ketika tahun 2010 dilakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) di 244 daerah, isu-isu penting tersebut tenggelam oleh isu berkualitas transaksional, seperti Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century. Padahal, pilkada dirancang untuk memperkuat demokrasi, menghasilkan pemimpin yang merakyat, memiliki empati, peka serta peduli terhadap kepentingan dan penderitaan rakyat. Dengan demikian, diharapkan lahir kebijakan yang memihak rakyat serta menumbuhkan daya saing berdasarkan keunggulan setiap daerah.

Dilema Regenerasi Politik

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidag Intermestic Affairs LIPI

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat akan mengadakan hajatan politik besar. PDIP menggelar Kongres Nasional III di Denpasar, Bali,pada 6–9 April 2010.

Adapun Partai Demokrat mengadakan Kongres II di Bandung pada pekan ketiga Mei 2010. Pada kongres masing-masing itu, PDIP dan Partai Demokrat akan memilih ketua umum baru. Ketua umum merupakan jabatan amat strategis dan menentukan masa depan kedua partai tersebut.Dalam kasus PDIP,sudah dapat dipastikan Ketua Umum DPP PDIP yang sekarang, Megawati Soekarnoputri,akan melenggang dengan mudah untuk menduduki posisi puncak selama lima tahun ke depan, jabatan yang sudah didudukinya sejak 1996.

Mengkaji Langkah Politik PDI-P

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidag Intermestic Affairs LIPI

Silang pendapat antara Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP PDI-P Taufiq Kiemas dan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri soal apakah akan berkoalisi atau beroposisi terhadap pemerintah merupakan fenomena politik yang menarik untuk dikaji.

Taufiq Kiemas, yang adalah juga suami Megawati Soekarnoputri, telah lama mewacanakan pandangan kubu pragmatis di dalam PDI-P yang menginginkan agar PDI-P berkoalisi dengan Partai Demokrat di dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Kubu pragmatis tampaknya sudah amat lelah menjadi oposan dan merasa tidak ada manfaatnya. Selain itu, jika selalu beroposisi, dalam pandangan kubu ini, akan sulit bagi partai untuk mendapatkan penyandang dana untuk pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden.

Fenomena Susno Duadji

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidag Intermestic Affairs LIPI

MANTAN Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji kembali membuat berita.

Tahun lalu Susno terkenal dengan isu “Cicak versus Buaya”saat muncul persoalan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Susno juga cukup mengejutkan ketika menjadi saksi yang meringankan dalam kasus mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang dituduh terlibat dalam pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Buka-bukaannya dalam acara Metro TV “Kick Andy” pun membuat orang terperangah, belum lagi serial bukunya yang membeberkan segala keburukan dalam institusi Polri.

Perlu Konsultasi Presiden-DPR

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Ketika publik masih menunggu tindak lanjut rekomendasi DPR atas dugaan kesalahan kebijakan dalam penalangan Bank Century, kini justru berkembang wacana boikot terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Apa dampak wacana boikot yang berkembang di antara anggota Badan Anggaran DPR tersebut?

Meskipun rencana untuk menolak kehadiran Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR baru sekadar sikap individual beberapa orang anggota DPR, wacana tersebut jelas mengkhawatirkan. Persoalannya, setiap kebijakan penting dan strategis negeri ini diputuskan secara bersama-sama oleh DPR dan Presiden. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2010 adalah salah satu kebijakan strategis berbentuk undang-undang yang memerlukan keputusan bersama DPR-Presiden.

Antara Nuklir Israel dan Iran

Oleh: Drs. M. Hamdan Basyar, M.Si
Peneliti Utama LIPI dan Wakil Sekretaris Jenderal PP AIPI

Menarik, pengumuman Menteri Infrastruktur Israel, Uzi Landau, yang menyebutkan Israel akan mengembangkan pembangkit nuklir untuk kepentingan listrik. Mengapa menarik? Selama ini Israel tidak pernah mau membuka kegiatan pengembangan nuklirnya. Mereka sengaja menutupinya dengan berbagai dalih. Padahal, dunia internasional mengetahui bahwa Israel sudah lama mengembangkan nuklir, bahkan mereka dianggap sudah mempunyai senjata nuklir.

Adalah Ehud Olmert, yang waktu itu menjabat sebagai perdana menteri Israel , mengeluarkan pernyataan dalam suatu kunjungannya ke Jerman bahwa Israel memiliki senjata nuklir. Pernyataan tersebut langsung dibantah oleh pejabat Israel lainnya. Sebagian politisi Israel mengkritik tajam pernyataan Olmert tersebut, bahkan ada yang menuntutnya untuk mundur dari perdana menteri.

Menunggu Kelanjutan Century

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Melalui rapat paripurna, DPR telah menyatakan sikapnya tentang skandal penalangan Bank Century. Begitu pula Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui pidato politiknya pekan lalu.

Apakah kasus Century akan berhenti sebagai tontonan sikap saling berhadapan antara Presiden dan DPR? Semestinya memang tidak demikian. Persoalannya, DPR tidak hanya bersikap melalui pemungutan suara, tetapi juga menyampaikan rekomendasi agar kebijakan bailoutatas Bank Century yang bermasalah tersebut ditindaklanjuti melalui proses hukum. Tuntutan penyelesaian secara hukum atas skandal Century juga terus-menerus disuarakan publik agar menjadi jelas apakah memang ada pejabat atau mantan pejabat publik yang bersalah dalam kasus yang menyedot perhatian dan energi bangsa kita tersebut?

Secercah Harapan bagi Pendewasaan Politik Bangsa

Oleh: Firman Noor, MA
Dosen IlmuPolitik UI, Kandidat PhD dari HUSS, University of Exeter (UK)

Hingar-bingar Kasus Bank Century memberikan banyak pelajaran bagi bangsa kita. Dalam konteks kehidupan politik,khususnya hubungan legislatif dan eksekutif,beragam kesimpulan dan analisis dapat ditarik daripadanya.

Salah satunya adalah pendewasaan politik politisi yang berpotensi besar dapat membawa secercah harapan bagi pematangan demokrasi kita.

Efektivitas Pemerintahan Setelah Pansus

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidag Intermestic Affairs LIPI

UNTUK sementara waktu, hirukpikuk politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kasus Bank Century mereda.

Rabu (3/3), pada rapat paripurna, 325 anggota DPR dari Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, Partai Hanura, ditambah seorang anggota dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lily Wahid, memilih opsi C. Opsi yang menduga ada penyimpangan dalam pemberian dana talangan dan penyalurannya ke Bank Century sehingga perlu diproses hukum.Adapun 212 anggota DPR dari Partai Demokrat,PKB, dan Partai Amanat Nasional (PAN) memilih Opsi A, yaitu menilai tidak ada penyimpangan dalam soal pemberian dana talangan walaupun ada penyimpangan dalam penyalurannya.

SBY Dan Masa Depan Koalisi

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Selang sehari setelah Rapat Paripurna DPR yang menyatakan bahwa kebijakan penalangan Bank Century bermasalah dan perlu diproses secara hukum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung meresponnya. Bagi Presiden, kebijakan tersebut sudah benar dan tepat serta dilakukan demi penyelamatan ekonomi nasional dari ancaman krisis. Lalu, bagaimana masa depan koalisi?

Pidato Presiden Yudhoyono yang ditayangkan langsung oleh hampir semua televisi itu secara umum cukup komprehensif. Presiden tidak hanya menegaskan bahwa pilihan kebijakan bail out atas Bank Century sudah tepat, tetapi juga menyatakan kekecewaannya atas sikap sebagian partai politik di DPR yang dianggap tidak bertolak dari posisi ketika kebijakan tersebut diambil pada akhir 2008. Pada bagian lain Yudhoyono menegaskan kembali pandangan kontroversialnya bahwa kebijakan (penalangan atas Bank Century) tidak dapat dipidanakan.