Presidensial Cita Rasa Parlementer

Oleh: Prof. Drs. Syamsuddin Haris, M.Si
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Perdebatan tentang sistem demokrasi presidensial yang diawali artikel Donny Gahral Ardian (Kompas, 17/11 dan 27/11), kemudian Denny Indrayana (Kompas, 26/11), dan secara tak langsung oleh Saldi Isra (Kompas, 27/11), menarik direspons. Mengapa presidensialisme yang diadopsi konstitusi hasil amandemen tidak menghasilkan pemerintahan yang efektif?

Ahli perbandingan politik, seperti Juan J Linz (1994), mengingatkan, secara institusional, demokrasi presidensial adalah pilihan berisiko, apalagi bagi negara yang baru mengalami fase transisi demokrasi. Sebagai konsekuensi logis pemisahan kekuasaan eksekutif-legislatif dalam presidensial, Linz tak hanya menggarisbawahi kemungkinan munculnya legitimasi demokratis ganda (dual democratic legitimacy), tetapi juga pemerintahan terbelah (the divided government) yang berimplikasi pada konflik dan instabilitas demokrasi presidensial sendiri.

Iklan Pemilu

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

Saat menjadi narasumber Rapat Kerja Kontras di Cipanas, Jumat (21/11/2008), Robertus Robet—dosen UNJ dan Sekjen Perhimpunan Pendidikan Demokrasi—mengatakan, ”Iklan politik di televisi lebih banyak bohong daripada melakukan pendidikan politik pada rakyat. Seperti iklan obat, mana mungkin orang sembuh sakitnya sepuluh menit setelah minum obat.”

Sehari kemudian (22/11/2008) saat mempertahankan disertasi doktor bidang filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, seorang penguji bertanya, ”Jika Slavoj Zizek, filsuf Slovenia, datang ke Indonesia melihat praktik kapitalisme kontemporer di negeri ini, kira-kira apa komentarnya?” Robet menjawab, ”Dia akan heran melihat sinetron-sinetron Indonesia yang banyak bercerita soal surga dan neraka. Rupanya orang Indonesia lebih mudah melihat masa depan yang belum menentu—surga dan neraka—daripada menyelesaikan masalah di depan mata, misalnya kasus lumpur Lapindo.”

Berikan Bekal Politik Alternatif

Oleh: Drs. S.H. Sarundajang
(Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), dan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara)

Konsep otonomi daerah dan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan buah karya AIPI. Konsep yang akhirnya dijadikan kebijakan pemerintah itu dihasilkan dari seminar-seminar singkat AIPI ini.Tahun ini, tepatnya hari ini, AIPI kembali menggelar seminar politik. Tema yang diangkat soal kepemimpinan, kebangsaan dan demokrasi.

Kira-kira rekomendasi apa yang akan dihasilkan dari seminar tersebut? Berikut penjelasan Ketua AIPI Drs SH Sarundajang kepada wartawan Fajar Akbar Hamdan, di Hotel Imperial Aryaduta, Senin 10 November.

Apa saja agenda yang akan dibicarakan dalam seminar ini?

Ada tiga bahasan utama kita, yakni demokratisasi, kepemimpinan dan kebangsaan. Pembicaranya ada 23 orang dan semua pakar di bidangnya. Pelaksanaannya 2 hari. Sepengahuan saya, untuk pelaksanaan seminar politik, boleh dikata ini yang terbesar. Menariknya nanti ada panel diskusi yang mengulas problematika negara demokrasi pada era otonomi daerah.

Seminar AIPI Bahas Kepemimpinan Nasional

MAKASSAR–Seminar nasional yang digelar Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di Hotel Imperial Aryaduta Makassar Selasa, 11 November hari ini bakal berlangsung menarik. Soalnya, beberapa kandidat presiden dijadwalkan menjadi pembicara.Mereka antara lain Ryaas Rasyid, Amien Rais, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan lainnya. Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo juga menjadi salah satu calon pembicara.

Ketua Pengurus Pusat AIPI, Sinyo H Sarundajang mengatakan seminar nasional yang berlangsung selama dua hari itu memang membahas isu kepemimpinan nasional. Itu sebabnya, kata Sinyo, kebanyakan pembicara dalam forum ini adalah tokoh nasional.

“Makassar dipilih sebagai lokasi seminar karena Makassar sebagai lokasi yang cukup strategis mempertemukan beberapa wilayah. Kita berharap dengan diselenggarakannya disini banyak peserta yang ikut, utamanya dari wilayah timur,” kata Sarundajang yang juga Gubernur Sulawesi Utara itu.

Daftar Makalah Sumbangan Terpilih

DAFTAR MAKALAH SUMBANGAN TERPILIH
SEMNAS XXIII AIPI 2008 DI MAKASSAR

Berikut adalah Daftar Makalah Terpilih. Penilaian dilakukan pada Jum’at, 31 Oktober 2008 di Jakarta. Kriteria penilaian makalah berdasarkan koherensi 40% (mencakup kesesuaian dengan tema, keutuhan, konsistensi, dan struktur penulisan), standar penulisan ilmiah 30%, orisinalitas 20%, dan bahasa 10%. Skala penilaian yang digunakan adalah angka 10-100, dan nama penulis tidak diterakan dalam naskah makalah yang dinilai. Dengan demikian, hasil penilaian menjadi lebih obyektif dan adil.

Judul Makalah Terpilih:*
*(Disusun secara acak, bukan berdasarkan urutan nilai tertinggi)

1. Fenomena Agama Dalam Rekruitmen Elit Politik Lokal (Kasus Pilkada Poso dan Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah)
Penulis: Achmad Herman, S.Sos, M.Si (Penulis adalah Staf Pengajar Fisipol Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah)

2. Kepemimpinan Kepala Daerah di Era Pilkada Langsung: Analisis Market Faillures, Kepemimpinan Transaksional dan Kepemimpinan Transformasional
Penulis: Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si (Staf Pengajar Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi Fisip Universitas Jember

3. Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen dalam Pemilu 2009 (Membaca Prospek “Affirmative Action” untuk Perempuan)
Penulis: Agus Riewanto, M.Si (Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dan Dosen Politik dan Ketatanegaraan STAIN Surakarta Jawa Tengah)

4. Migrasi dan Globalisasi: Tantangan Kebangsaan Indonesia
Penulis: Dr. Riwanto Tirtosudarmo (Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

5. Pemilu 2009 dan Dilema Keterwakilan Politik
Penulis: Moch. Nurhasim, S.IP,M.Si (Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P – LIPI)

Anggota Tim Penilai:
1. Alfitra Salamm
2. Fredy B. L. Tobing
3. Isbodroini Suyanto
4. Lili Romli
5. Ikrar Nusa Bhakti
6. Hargyaning Tyas
7. Maswadi Rauf
8. Mochtar Pabottingi
9. Syamsuddin Haris
10. Sri Yanuarti
11. Ganewati Wuryandari

Kesengsem Kepada Sultan

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Setelah diguyur hujan, cuaca Yogyakarta benar-benar cerah pada Selasa, 28 Oktober lalu. Kota perjuangan dan kota pelajar itu pun terasa ingar bingar dengan hadirnya rakyat dari berbagai penjuru Yogyakarta ke Alun-alun untuk menghadiri Pisowanan Ageng.

Dari 1.000 koordinator, tercatat 220.000 orang hadir. Namun, melihat luapan manusia yang datang, jumlahnya diperkirakan lebih dari 350.000 orang. Mereka berasal dari beragam status sosial ekonomi, dari rakyat kebanyakan, abdi dalem keraton, budayawan, seniman, politisi, mahasiswa, dosen, sampai ibu rumah tangga.

Kedatangan mereka bukan untuk melakukan topo pepe, duduk berpanas-panas diri meminta kebijakan Raja, tetapi menghadiri Pisowanan Ageng, ingin mendengar deklarasi Ngarso Dalem yang siap maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.