Implikasi Manipulasi DPTAA

Oleh: Moch. Nurhasim, S.IP, M.Si
Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI

Setiap menjelang hari “H” pemberian suara pada setiap pemilu, isu yang hangat selalu persoalan daftar pemilih tetap (DPT). Padahal dalam Undang-Undang (UU) No 10/2008,yang berhak memilih adalah setiap warga negara Republik Indonesia (WNI) yang berumur 17 tahun dan/atau sudah kawin. Kriteria ini sangat mudah dan jelas.

Persoalannya, mengapa muncul isu manipulasi DPT di Pacitan, Ngawi, dan Trenggalek, Jawa Timur, serta beberapa isu pemilih yang tidak tercatat di sejumlah wilayah lain? Sebelumnya maslah DPT ini juga sempat mencuat. Salah satu yang cukup ramai adalah di Depok, yaitu saat Pilkada Kota Depok para pemilih yang berhak untuk memilih tidak terdata sebagai pemilih tetap dalam DPT.

Menyelamatkan Pemilu 2009

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Profesor Riset Ilmu Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Pemilihan umum legislatif tinggal menghitung hari. Namun, kekisruhan manajemen pemilu tak kunjung berakhir. Daftar pemilih tetap yang amburadul, jadwal kampanye yang berubah-ubah, surat suara bermasalah, dan logistik pemilu yang salah alamat masih mewarnai persiapan pemilu. Akan tetapi, haruskah pemilu gagal atau ditunda?

Dibandingkan dengan persiapan Pemilu 2004, harus diakui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) relatif gagal membangun optimisme publik bahwa pemilu tanggal 9 April 2009 bisa berlangsung tanpa masalah berarti. Tanda-tanda akan hal itu sudah tampak sejak proses terbentuknya komisi, kinerja para anggota yang tidak fokus, kurang profesional dan mengabaikan prioritas, serta kepemimpinan dan manajerial yang lemah.

Visi, Misi, Gizi, Pici, dan Ruci

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

DALAM tiga bulan ini, penulis dua kali mengunjungi Manado. Januari lalu sebagai anggota Indonesia- Australia Joint Selection Team yang mewawancarai calon penerima beasiswa Australian Development Scholarship (ADS) dan pertengahan Maret ini sebagai koordinator Seminar Nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) tentang pembangunan berbasis kelautan.

Dari dua kunjungan itu, penulis terkesan pada cerita teman-teman dosen Universitas Sam Ratulangi soal bagaimana orang bisa memenangi pemilu. Menurut mereka, ada lima cara untuk memenangi pemilu yang mereka sebut sebagai visi, misi, gizi, pici, dan ruci. Seorang politikus tidak akan menarik perhatian pemilih kalau dia tidak punya visi.

Masalah Koalisi Permanen

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Profesor Riset Ilmu Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Pertemuan antarpimpinan partai terus berlangsung di tengah kesibukan setiap partai politik (parpol) menarik simpati rakyat melalui kampanye terbuka.

Terakhir muncul gagasan koalisi golden triangle dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, sementara Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum mewacanakan perlunya ”jembatan emas” koalisi dalam rangka membangun pemerintahan yang efektif. Ke mana arah wacana baru tersebut?

Secara objektif skema sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multipartai seperti berlaku dewasa ini meniscayakan adanya koalisi antarpartai dalam menciptakan pemerintahan yang efektif. Kebutuhan tersebut bersumber pada realitas bahwa pemilu presiden dalam kombinasi presidensial-multipartai hampir selalu menghasilkan minority president, yakni presiden dengan basis politik relatif kecil di parlemen.

Penundaan Pemilu?

Oleh: Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA
Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI dan Dewan Penasehat PP AIPI
Periode 2008-2011

Baru sekali ini dalam sejarah penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia terdengar suara-suara yang menginginkan penundaan penyelenggaraan pemilu.

Keinginan tersebut terlontar karena kekecewaan terhadap daftar pemilih tetap (DPT). DPT tersebut dianggap bermasalah dan timbul kekhawatiran bahwa banyak pemilih yang tidak terdaftar sehingga tidak bisa mengikuti Pemilu 2009. Selain itu, banyak juga nama yang terdaftar tidak jelas status kependudukan mereka. Tentu saja ada kecurigaan bahwa ada yang bermain di balik kemelut DPT itu untuk kepentingan politik masing-masing.

Bisa saja DPT itu diubah oleh pihak-pihak tertentu sehingga para pendukung parpol bertambah jumlahnya, sedangkan para pemilih yang diperkirakan tidak mendukung dihilangkan dari DPT. Kecurigaan terhadap DPT juga bisa ditimbulkan oleh tidak akuratnya data penduduk di setiap desa dan kelurahan di Indonesia sehingga terjadi ketidakjelasan kependudukan yang berakibat buruk bagi DPT.

Seminar AIPI Bahas Tentang Laut (1)

Jelang WOC dan CTI Summit, segala kegiatan seperti seminar, diarahkan membahas masalah kelautan. Seperti yang dilakukan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Sulut, menggelar Seminar di Swiss Belhotel 12-13 Maret 2009, dengan mengangkat tema : “Mengelola Potensi Kelautan Demi Masa Depan: Menyongsong World Ocean Conference (WOC)”.

Hadir sebagai pembicara pakar-pakar kelautan nasional, diantaranya Sekjen DKP, Prof. Ir. Widi Agoes Pratikto dan Prof. Dr. Indroyono Soesilo, Sesmenkokesra yang juga Sekretaris Panitia Nasional WOC. Keduanya tampil sebagai keynote speaker dalam seminar empat sesi tersebut. Sementara Prof. Dr. Martani Huseini, salah satu pembicara yang bicara masalah pengelolaan pembangunan berbasis kelautan antara lain mengangkat isu peranan sektor kelautan.

Seminar AIPI Bahas Tentang Laut (2)

Menjelang diselenggarakannya World Ocean Conference (WOC) di Manado pada April 2009, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyelenggarakan seminar bertema “Mengelola Potensi Kelautan Demi Masa Depan: Menyongsong World Ocean Conference (WOC)”. Seminar ini diselenggarakan pada tanggal 12-13 Maret 2009 bertempat di Swiss-Belhotel Maleosan Manado, Sulawesi Utara.

Tujuan dari seminar antara lain : (1). Memberikan masukan pemikiran dan rekomendasi kebijakan terkait dengan pengelolaan dan pengembangan potensi kelautan. (2). Terkelolanya potensi kelautan Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. (3). Terbentuknya jaringan kerjasama internasional di bidang kelautan. (4). Terbentuknya pusat studi kelautan internasional.

Kepengurusan Baru AIPI Cabang Manado

Bertempat di Swiss-Belhotel Maleosan Manado, tanggal 12 Maret 2009, kepengurusan baru AIPI Cabang Manado resmi di lantik oleh Ketua Umum PP AIPI, Drs. S.H. Sarundajang. Perubahan kepengurusan ini dilakukan karena Ketua Cabang AIPI Manado yang sebelumnya yakni Pak Sarundajang telah terpilih menjadi Ketua Umum PP AIPI, Periode 2008-2011, pada Kongres VII AIPI, tanggal 16 April 2008 di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Semoga dengan kepengurusan yang baru ini, AIPI cabag Manado, semakin maju dan berkembang.

Berikut ini Susunan Pengurus AIPI Cabang Manado, Periode 2009-2012.

”Perang Bintang” Menjelang Pemilu

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

DI era Orde Baru, saat court politics dan sistem otoriter berlaku, tak ada jenderal TNI yang berani menantang Presiden Soeharto untuk meraih jabatan presiden di negeri ini.

Para pejabat sipil ataupun militer hanya berani bertarung di antara mereka sendiri untuk menjadi ”orang kepercayaan” atau ”orang terdekat” Soeharto. Tengok misalnya pertarungan antara Mayjen Ali Murtopo dan Jenderal Soemitro yang berakhir dengan peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari 1974) atau pertarungan antara Jenderal Benny Moerdani dan Sudharmono ketika Sudharmono akan dipilih menjadi wakil presiden.

Sejak Reformasi bergulir, segalanya serba terbuka. Para mantan pejabat atau mantan jenderal punya hak yang sama untuk maju menjadi calon presiden (capres). Pada Pemilu 2004, ada Wiranto dan Prabowo yang mengikuti Konvensi Nasional Partai Golkar untuk menjadi capres dari partai itu. Wiranto terpilih menjadi capres Partai Golkar, tapi kalah pada putaran pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004.

SBY-JK: Bisakah Bersama Terus?

Oleh: Prof. Dr. Indria Samego
Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Pada umumnya publik ragu terhadap efektivitas duet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kala (JK) dalam beberapa bulan ke depan.

Meski dari yang bersangkutan atau para stafnya mengatakan sebaliknya, sulit untuk dihindari bahwa kebersamaan antara kedua pemimpin dari partai politik yang berbeda itu pada akhirnya akan menghadapi tantangan yang sesungguhnya, yakni persiapan untuk menghadapi pemilu legislatif April mendatang dan pemilu eksekutif (pilpres-wapres) beberapa bulan berikutnya, Juli 2009.

Bagaimana mungkin slogan “Bersama Kita Bisa” mesti dipertahankan kalau dalam kenyataannya kedua tokoh tersebut harus juga memikirkan masa depan karier politik masing-masing? Apalagi setelah terjadi pertemuan Imam Bonjol antara JK dengan Ketua PDIP Megawati Soekarnoputeri, harmoni Duet SBY-JK makin terusik saja.