Implikasi Manipulasi DPTAA

Oleh: Moch. Nurhasim, S.IP, M.Si
Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI

Setiap menjelang hari “H” pemberian suara pada setiap pemilu, isu yang hangat selalu persoalan daftar pemilih tetap (DPT). Padahal dalam Undang-Undang (UU) No 10/2008,yang berhak memilih adalah setiap warga negara Republik Indonesia (WNI) yang berumur 17 tahun dan/atau sudah kawin. Kriteria ini sangat mudah dan jelas.

Persoalannya, mengapa muncul isu manipulasi DPT di Pacitan, Ngawi, dan Trenggalek, Jawa Timur, serta beberapa isu pemilih yang tidak tercatat di sejumlah wilayah lain? Sebelumnya maslah DPT ini juga sempat mencuat. Salah satu yang cukup ramai adalah di Depok, yaitu saat Pilkada Kota Depok para pemilih yang berhak untuk memilih tidak terdata sebagai pemilih tetap dalam DPT.

Buntut dari Pilkada
Sistem pendataan pemilih pada pilkada yang digelar sejak Juni 2005–2008 dan Pemilu Legislatif 2009 mendatang sangat berbeda dengan sistem pendataan pada Pemilu 2004 yang lalu. Perubahan sistem pendataan dan lembaga yang melakukan pendataan inilah yang menjadi biang kerok kisruh daftar pemilih baik pada pilkada maupun DPT Pemilu 2009.

Pada Pemilu 2004, pendataan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, tetapi pada pilkada sejak Juni 2005 dan untuk Pemilu 2009 sumber data diperoleh dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Di sini Depdagri posisinya sebagai penanggung jawab pendataan dan dalam pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Daerah. Perubahan ini mengakibatkan berbagai persoalan. Gagasan penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) ternyata bukanlah suatu strategi yang manjur.

NIK sebenarnya sudah diperkenalkan sejak dulu, tetapi dalam implementasinya masih saja ada NIK yang ganda, apalagi kemudahan untuk membuat kartu tanda penduduk (KTP) mengakibatkan adanya peluang satu warga memiliki lebih dari satu KTP. Belum lagi ditambah oleh keruwetan akurasi data karena kadangkadang NIK orang yang mengganti KTP juga berubah-ubah. Oleh karena itu,kegagalan pendataan penduduk melalui NIK mengakibatkan kekisruhan awal DPT.

Logika pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh aparatus pemerintah— termasuk yang pada lingkungan terkecil pemerintahan desa dan kelurahan melalui RT dan RW––tampaknya hanya dibatasi pada orang yang memiliki KTP. Cara ini tentu berbeda dengan cara- cara pendaftaran pemilih sebelumnya di mana KPPS dan para pemilih diminta aktif agar hak mereka untuk memilih pada pemilu tidak sirna begitu saja. Cara seperti itu kurang dilakukan pada pendataan pemilih pada pilkada dan Pemilu 2009 ini.

Apa dampaknya, data pemilih yang berasal dari Departemen Dalam Negeri tingkat akurasinya lemah karena sistem pendataan hanya didasarkan pada penduduk yang memiliki KTP. Sementara potensi penduduk memiliki KTP lebih dari satu juga sangat tinggi di Indonesia. Dampak lain, penduduk yang tidak memiliki KTP relatif kurang terdata dan berpotensi tidak dapat menggunakan hak suaranya.

Karena itu, menurut hemat penulis, ini merupakan kesalahan penafsiran undang-undang. Sebagai lembaga yang mendata, pihak Depdagri justru menafsirkan bahwa penduduk yang dapat didaftar adalah yang memiliki KTP setempat. Logika ini tentu mereduksi ketentuan UU No 10/2008 yang dengan gamblang menyebutkan bahwa pemilih adalah setiap warga negara yang telah berumur 17 tahun dan sudah kawin.

Akibatnya, ada potensi penduduk yang telah berumur 17 tahun dan sudah kawin tetapi tidak memiliki KTP tidak dapat menggunakan hak suaranya. Sebagaimana berita-berita yang sebelumnya, di Jawa Timur selain terdapat persoalan manipulasi NIK, juga terdapat fakta bahwa kurang lebih 250.000 orang menurut KPU Jawa Timur belum terdata sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranya.

Pengalaman dari pelaksanaan Pemilu 2004 yang lalu, misalnya jika merujukk dari data survei LP3ES, potensi pemilih yang karena aturan dan teknis lain tidak dapat menggunakan hak suaranya sebesar hampir 28%. Potensi ini pun meningkat untuk Pemilu 2009. Karena itu, para pembuat UU (DPR) tidak begitu saja mengubah pihak yang melakukan pendataan ini. Idealnya, pendataan pemilih adalah tanggung jawab KPU dan bukan Departemen Dalam Negeri. KPU-lah yang bertanggung jawab dan yang melakukan pendataan sehingga KPU dapat menggunakan pihak mana saja, termasuk menggunakan BPS seperti pada Pemilu 2004.

Implikasi bagi Pemilu
Jika sinyalemen Partai Gerinda (Prabowo) dan PDIP bahwa di Jawa Timur telah ada manipulasi DPT, apa dampaknya bagi Pemilu 2009 mendatang? Secara aturan main, menurut UU No 10/2008, ada tiga konsekuensi.

Pertama, pihak yang mendata—Departemen Dalam Negeri—dan tentu KPU kabupaten/ kota tempat manipulasi terjadi dapat dianggap telah melakukan tindak pidana pemilu. Ketidakakuratan tersebut menunjukkan mereka melakukan pelanggaran sejak awal. Kedua, implikasi yang serius adalah tertundanya pelaksanaan pemilu legislatif.

Tertunda ini dapat dimaknai dua hal, yaitu (a) pelaksanaan Pemilu 9 April 2009 diundur hingga persoalan manipulasi DPT clear; dan (b) hasil Pemilu 9 April 2009 untuk tiga daerah yang diindikasikan terdapat manipulasi DPT, yaitu Ngawi, Pacitan, dan Trenggalek, tidak sah bila ada pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Belum lagi saat ini di beberapa daerah lain mulai muncul temuan masalah DPT yang sama.

Gugatan ke MK mengakibatkan penetapan hasil Pemilu 2009 dapat molor dan tidak menutup kemungkinan akan timbul masalah ketiga, yaitu harus ada Pemilu ulang di tiga kabupaten tersebut. Pemilu ulang ini sangat mungkin terjadi mengingat Pasal 219 UU No 10/2008 memberikan peluang itu. Pada Pasal 219 memang disebutkan pemilu ulang dapat dilakukan bila terjadi kerusuhan sosial, bencana, dan adanya manipulasi suara oleh KPPS atas dasar pemeriksaan pengawas pemilu.

Oleh karena itu, agar Pemilu 2009 tidak terancam chaos dan tertundanya Pilpres 2009 yang dapat menyebabkan kekosongan kekuasaan di Indonesia, pengawas pemilu perlu menindaklanjuti sinyalemen manipulasi DPT. Sebab, hasil pemeriksaan pengawas pemilu akan menjadi dasar bagi kepastian hukum pelaksanaan pemilu yang hasilnya dapat dianggap sah dan tidak memunculkan gugatan hasil ke MK. Bagaimanapun, penundaan bukanlah opsi.

Kita harus mengerahkan segala daya dan menggunakan segala kemungkinan yang ada agar kekisruhan ini dapat dibereskan dan pemilu legislatif dilaksanakan tepat pada 9 April nanti.(*)

Seputar Indonesia, Jumat 27 Maret 2009

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/224352/

0 Responses to “Implikasi Manipulasi DPTAA”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

March 2009
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

%d bloggers like this: