Intel Juga Manusia

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI
dan Ketua II PP AIPI Periode 2008-2011.

Tahukah Anda, di usia republik yang hampir 66 tahun, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Intelijen. Baru pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri otoritas institusi intelijen negara, Badan Intelijen Negara (BIN), diatur melalui peraturan presiden.

Bahrain, Libya, dan Diskriminasi Barat

Oleh: Prof. Drs. M. Riza Sihbudi
Mantan Diplomat, Pakar Politik Timur Tengah

Pergolakan politik yang tengah melanda kawasan Timur Tengah, khususnya Bahrain dan Libya,tampaknya akan semakin “panas”, terutama setelah pergolakan serupa berhasil menjatuhkan kekuasaan Zain el-Abidin ben Ali di Tunisia dan kemudian Hosni Mubarak di Mesir.

Tata Ulang Mekanisme PAW

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Dua orang anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Effendy Choirie dan Lily Wahid, diusulkan dicopot dari keanggotaan DPR oleh partainya.

Keduanya dianggap menentang kebijakan partai terkait usulan penggunaan hak angket pajak yang akhirnya kandas di DPR pada akhir Februari 2011. Masih perlukah mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) atau recall ala Orde Baru ini dilestarikan ketika para anggota legislatif telah dipilih langsung oleh rakyat? SesuaikeputusanMahkamah Konstitusi yang menganulir beberapa pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, para anggota DPR hasil Pemilu 2009 ditetapkan dengan sistem suara terbanyak. Itu artinya, meskipun susunan calon anggota legislatif disiapkan oleh parpol, tanggung jawab pertama legislator terpilih bukanlah ke parpol, melainkan kepada para konstituen yang memilihnya.

Misteri Paket Bom Buku

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI
dan Ketua II PP AIPI Periode 2008-2011.

Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan dua harian Australia, The Age dan The Sydney Morning Herald, soal kemungkinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan abused of power (penyalahgunaan kekuasaan), satu demi satu paket bom dikirim oleh kelompok tidak dikenal ke beberapa individu yang dikenal masyarakat.

Partai Demokrat dan Politik SBY

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Hiruk-pikuk tuntutan para petinggi Partai Demokrat agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghukum Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera berakhir sudah. SBY tampaknya lebih memilih mempertahankan Golkar dan PKS tetap berada dalam pangkuan koalisi ketimbang memenuhi tuntutan itu. Mengapa?

Utak-atik Pergantian Kabinet

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI
dan Ketua II PP AIPI Periode 2008-2011.

Sampai artikel ini ditulis, belum ada kejelasan mengenai kapan pergantian kabinet diumumkan. Ibarat menanti pemutaran film di bioskop, semua masih bertajuk ”Akan Datang” atau ”Coming Soon.

Jika Golkar dan PKS Oposisi

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera menyatakan siap menjadi oposisi jika akhirnya mereka dikeluarkan dari Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pendukung Pemerintah. Tetapi benarkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono “berani” menindak dua parpol mbalelo ini? Apa implikasinya bagi perombakan kabinet?

Oleh: Firman Noor
Kandidat Ph.D pada School of Social and Humanities, University of Exeter, UK, Peneliti pada P2P LIPI

Akhir Februari lalu Presiden Prancis Nicolas Sarkozy melakukan pergantian kabinet yang keempat kali dalam satu tahun terakhir. Pergantian kali ini menimpa Menteri Luar Negeri Michele Alliot-Marie (MAM) dan Menteri Dalam Negeri dan Imigrasi Brice Hortefeux.

Setgab di Ujung Tanduk?

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Meskipun usulan penggunaan hak angket pajak akhirnya ditolak melalui pemungutan suara di DPR,Partai Demokrat (PD) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengevaluasi formasi koalisi parpol pendukungnya.

Evaluasi Koalisi dan Reshuffle

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI
dan Ketua II PP AIPI Periode 2008-2011.

Perbedaan pandangan dan posisi mengenai pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Pajak antara Partai Demokrat dengan dua partai utama pendukung pemerintah, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ternyata berbuntut panjang.