Jika Golkar dan PKS Oposisi

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera menyatakan siap menjadi oposisi jika akhirnya mereka dikeluarkan dari Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pendukung Pemerintah. Tetapi benarkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono “berani” menindak dua parpol mbalelo ini? Apa implikasinya bagi perombakan kabinet?

Apabila disimak dengan cermat sebenarnya tidak ada pernyataan spesifik Presiden SBY terkait keberadaan Golkar dan PKS dalam Setgab Koalisi. Presiden memang menyebut “satu atau dua partai” yang dianggap melanggar kesepakatan dan kontrak politik dengan dirinya menyusul kandasnya usulan hak angket pajak di DPR beberapa waktu sebelumnya. Namun selebihnya pernyataan publik SBY bersifat umum dan difokuskan pada upaya penataan kembali format koalisi parpol pendukungnya ke depan.

Apalagi, baik para petinggi Golkar maupun pimpinan KPS, menyatakan berulang-ulang, tidak ada satu pun butir kesepakatan yang dilanggar terkait upaya menggulirkan hak angket pajak. Golkar dan PKS bersikukuh bahwa pengajuan hak angket pajak justru diperlukan untuk mengawal pemerintah agar kebijakan perpajakan benar-benar berorientasi pada penegakan pemerintahan yang bersih. Karena itu tidak mustahil arah pernyataan SBY lebih ditujukan ke dalam, yakni untuk meredam tuntutan para petinggi Partai Demokrat yang menghendaki dilakukannya evaluasi atas formasi koalisi.

Pilihan Berisiko
Apabila dugaan di atas benar, mungkin tidak akan ada yang berubah terkait formasi koalisi. Realitas politik di balik hak angket skandal Bank Century menunjukkan, Presiden SBY lebih memilih merangkul kembali Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, padahal sebelumnya Golkar bersama PKS dan PPP mempermalukan pemerintah melalui pemungutan suara di DPR. Pilihan serupa mungkin saja diambil SBY terkait sikap politik Golkar dan PKS yang mencoba menggulirkan hak angket pajak.

Akan tetapi seandainya Presiden SBY “berani” menindak Golkar dan PKS, atau salah satu dari dua parpol tersebut, komposisi gabungan parpol koalisi maupun gabungan parpol oposisi jelas akan berubah drastis. Pencopotan Golkar dan PKS berdampak pada membesarnya kekuatan barisan oposisi menjadi sekitar 300 kursi DPR (53,6 persen) dibandingkan parpol koalisi sekitar 260 kursi (46,4 persen). Perekrutan Partai Gerindra (26 kursi) ke dalam koalisi memang sedikit menolong karena akan meningkatkan kekuatan parpol koalisi menjadi sekitar 51,1 persen.

Secara teoritis formasi koalisi yang mencakup lima parpol (Demokrat, PAN, PKBN, PPP dan Gerindra) akan menghasilkan format koalisi lebih ramping dan menjanjikan menguatnya sistem saling mengawasi secara seimbang (checks and balances) antara Presiden dan DPR. Namun pilihan seperti ini sangat berisiko karena bisa memicu menguatnya relasi konfliktual antara Presiden dan DPR. Apalagi jika mengingat basis koalisi yang bersifat politik-transaksional, tentu akan membuka peluang munculnya parpol koalisi yang mbalelo terhadap kesepakatan bersama. Sekurang-kurangnya tetap terbuka peluang munculnya politisi parpol yang bersikap berbeda dengan fraksinya, seperti ditunjukkan anggota PKB Lily Wahid dan Effendy Choirie dalam pemungutan suara usulan angket pajak di DPR.

Beda-beda Tipis
Di sisi lain, jika hanya salah satu dari Partai Golkar atau PKS yang ditendang dari Setgab Koalisi, Presiden SBY sebenarnya tidak memerlukan kehadiran Gerindra untuk menggalang dukungan politik terhadap pemerintahannya. Setgab Koalisi tanpa Golkar masih mencakup sekitar 56,6 persen kekuatan koalisi di DPR, sedangkan barisan koalisi tanpa PKS mencakup 65,6 persen pendukung SBY di Senayan.

Namun persoalannya, politik bukanlah matematika. Sama sekali tidak ada jaminan kocok-ulang formasi koalisi akan menghasilkan kerjasama dan konsolidasi parpol pendukung SBY menjadi lebih baik. Faktanya, koalisi superjumbo yang mencakup 75,5 kekuatan parpol di DPR saat ini akhirnya kandas diterjang badai skandal Century dan usulan angket pajak. Apalagi, posisi sebagai parpol koalisi di satu pihak dan parpol oposisi di lain pihak tak banyak berbeda di negeri ini.

Sebagaimana fenomena Golkar, PKS, dan PPP dalam kasus angket Bank Century, juga Partai Gerinda dalam kasus hak angket pajak, parpol koalisi dan oposisi seketika dapat berubah posisi dan haluan politik. Parpol anggota koalisi yang seharusnya mendukung pemerintah justru menolak kebijakan pemerintah. Sebaliknya, parpol oposisi yang semestinya mengkritisi pemerintah malah memilih bersekutu dengan parpol koalisi pendukung pemerintah.

Tidak adanya komitmen ideologis yang jelas menjadikan parpol-parpol di negeri ini berpolitik tanpa arah dan haluan yang jelas pula. Posisi sebagai koalisi dan oposisi hanya beda-beda tipis. Apalagi jika parpol-parpol kita cenderung menganut prinsip bahwa dukungan politik bisa “dibeli” dan ditransaksikan sesuai kepentingan subyektif para politisi. Karena itu perubahan apa pun terkait formasi parpol koalisi hanya memberi insentif bagi para politisi parpol itu sendiri, bukan bagi bangsa ini.

Golkar atau PKS?
Persoalan lain yang dihadapi SBY jika membongkar formasi Setgab Koalisi adalah dampaknya bagi perombakan kabinet. Apabila Golkar dikeluarkan, SBY harus mengganti tiga orang menteri dari partai beringin. Sementara jika PKS dicopot, empat orang menteri perlu dicari penggantinya. Itu artinya, Presiden SBY harus mencari tujuh calon menteri jika Golkar dan PKS diberhentikan dari koalisi.

Pertanyaannya, apakah Presiden SBY akan mengulang kesalahan yang sama seperti periode 2004-2009, yakni merombak kabinet semata-mata atas dasar “jatah” dan balas budi politik? Bagaimana jika kinerja menteri-menteri dari Golkar dan PKS ternyata relatif lebih baik dibandingkan para menteri dari Partai Demokrat, PAN, PKB, dan PPP?

Barangkali inilah problematik yang terus berulang pada sosok Presiden SBY. Sejak awal jenderal klimis berbintang lima ini semestinya sudah menghitung berbagai risiko politik jika koalisi parpol pendukungnya dibentuk semata-mata atas dasar kepentingan politik jangka pendek. Mungkin pula, inilah ongkos politik yang harus dibayar SBY ketika kinerja pemerintahan telanjur dikemas sekadar sebagai pencitraan belaka. Semoga saja belum terlambat bagi SBY untuk lahir kembali sebagai sosok presiden yang tegas dan berani mengambil risiko.

Dimuat dalam Kompas, 4 Maret 2011

0 Responses to “Jika Golkar dan PKS Oposisi”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

March 2011
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

%d bloggers like this: