Selamat Idul Fitri 1429 H

Undangan Menjadi Pemakalah

UNDANGAN MENJADI PEMAKALAH DALAM
SEMINAR NASIONAL XXIII
ASOSIASI ILMU POLITIK INDONESIA (AIPI)
MAKASSAR, 11 – 12 NOVEMBER 2008

Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dan Universitas Hasanuddin akan mengadakan Seminar Nasional XXIII pada tanggal 11-12 November 2008 di Makassar dengan tema : “Masalah Kepemimpinan, Demokratisasi dan Kebangsaan di Indonesia”. Adapun topik-topik yang akan dibahas antara lain :

1. Kepemimpinan Nasional dalam Demokratisasi di Indonesia Pasca Soeharto
2. Kepemimpinan Lokal Era Pilkada Langsung
3. Problematik Kebangsaan Era Demokratisasi dan Otonomi Daerah
4. Tantangan Kebangsaan dalam Era Globalisasi
5. Pemilu 2009, Keterwakilan Politik dan Konsolidasi Demokrasi
6. Kepemimpinan dan Kebangsaan : Perspektif Perbandingan

Seminar ini ditujukan baik kepada para praktisi, akademisi, peneliti maupun profesional yang terkait.

Makalah yang dikirim harus terkait dengan topik yang telah disediakan. Makalah ditulis dalam kertas A4 dengan fonts Times New Roman, size 12, spasi 1,5. Panjang makalah antara 20-30 halaman lengkap dengan catatan kaki, daftar pustaka dan biodata ringkas penulis. Pengirim juga harap mencantumkan alamat email dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Batas akhir penerimaan makalah : 17 Oktober 2008. Untuk makalah yang lolos seleksi, transportasi dan akomodasi ditanggung panitia.

INFORMASI LEBIH LANJUT HARAP HUBUNGI:
Panitia Pelaksana Seminar Nasional XXIII AIPI
Asosiasi Ilmu Politik Indonesia
Gedung Widya Graha Lantai VII
Jl. Gatot Subroto No. 10
Jakarta 12710
Telp. (021) 5251542 ext 756, 522 4480
Fax. (021) 522 4480
Indriana Kartini (0813 8083 7094),
Nanto Sriyanto (0813 1788 4072), Prayogo (081932493334).
E-mail: pp_aipi@yahoo.com atau pp.aipi@gmail.com

Atau buka postingan di bawah yang yang berjudul SEMINAR NASIONAL XXIII AIPI

Seminar Nasional XXIII – AIPI

Seminar Nasional XXIII
Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
“MASALAH KEPEMIMPINAN, DEMOKRATISASI
DAN KEBANGSAAN DI INDONESIA”
Makassar, 11-12 November 2008

DASAR PEMIKIRAN
Setelah menapaki satu dekade perjalanan reformasi, kita boleh bersyukur bahwa kini rakyat sudah dapat berpartisipasi secara optimal dalam bidang politik untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen, kepala-kepala dan wakil kepala daerah, dan bahkan presiden serta wakil presiden melalui pemilu langsung. Namun kita juga masih harus prihatin melihat konflik-konflik lokal yang menghambat program-program pembangunan di daerah, yang ironisnya berlangsung bersamaan dengan merosotnya kualitas kepemimpinan di satu pihak, dan menguatnya kembali ikatan-ikatan primordiial di pihak lain.

Oleh karenanya tidak mengherankan kalau perjalanan demokratisasi di Indonesia masih sering dipandang belum efektif dan cenderung prosedural, sehingga dinilai belum mampu membentuk pemimpin yang akuntabel, berjiwa nasionalis dan memahami penderitaan rakyat. Rakyat masih harus menanti-nantikan hadirnya sosok pemimpin yang visioner: memiliki visi kebangsaan dan kerakyatan, yakni pemimpin yang tidak hanya memiliki intelektualitas, integritas, dan jujur, melainkan juga berpihak terhadap kepentingan rakyat, serta cita-cita bangsa dan negara. Pemimpin-pemimpin yang seperti inilah yang diyakini akan mampu menghasilkan kemandirian bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompetitif.

Dinamika Penjaringan Caleg

Oleh: Drs. Dede Mariana, MA
Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Cabang Bandung

Pemilu 2009 meski puncaknya baru akan berlangsung tanggal 10 April 2009, tapi gaungnya sudah mulai terasa dari sekarang. Beberapa UU baru yang termasuk dalam UU Politik sudah disahkan sebagai penunjang pelaksanaan pemilu, misalnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sementara itu, RUU tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD masih menunggu untuk disahkan dalam waktu dekat ini.

Tanpa disadari masyarakat umum, sebenarnya tahapan Pemilu 2009 sudah dimulai, yang ditandai dengan penjaringan calon-calon legislatif yang akan diajukan parpol untuk menduduki kursi DPR dan DPRD. Bahkan pencalonan untuk calon anggota DPD pun telah dimulai, meski peminatnya sebanyak untuk calon anggota legislatif. Yang menarik sekarang adalah, penjaringan calon anggota legislatif (caleg) tidak melulu menjadi kewenangan parpol. Ada beberapa parpol yang berani go public dengan melakukan rekrutmen terbuka, bahkan memasang iklan di media cetak untuk menarik minat anggota masyarakat untuk bersedia dicalonkan dari parpol tersebut. Ketentuan kuota 30% untuk pengurus parpol dan caleg perempuan juga menyebabkan parpol-parpol bersaing ketat meraih figur perempuan untuk ‘dilamar’ sebagai pengurus atau caleg.

Kekuatan Parpol Pada Pemilu 2009

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

Herbert Feith bisa disebut sebagai ”Bapak Studi Politik Indonesia Modern”. Buku klasiknya, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, menelurkan banyak konsep, dari tipe kepemimpinan administrator dan solidarity maker, ”politik aliran,” pembagian ideologi parpol pada 1950-an, sampai ”demokrasi konstitusional” (berbasis konstitusi dan konstitusionalisme). Feith juga mewariskan model kajian pemilu, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia.

Memperingati 10 tahun reformasi, Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), The Habibie Center, dan The Herb Feith Foundation mengadakan seminar, 21-22 Mei 2008, bertema ”The Rise of Constitutional Democracy in Indonesia,” kebalikan judul buku almarhum. Ini pertanda, roh demokrasi konstitusional yang terkubur sejak tahun 1959 bangkit kembali sejak 1998.

Koalisi Berbasis Platform

Oleh: Dr. Lili Romli
Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI dan Anggota Komisi Pengkajian dan Pengembangan Ilmu AIPI

Dalam sistem presidensial yang berdasarkan sistem multipartai, bila tidak ada partai politik yang meraih suara mayoritas di parlemen, koalisi merupakan suatu yang tidak bisa dihindari.

Ia bisa dikatakan sebagai suatu keniscayaan. Bila tidak, kemungkinan efektivitas pemerintahan akan terganggu. Karena itu, koalisi merupakan ”jalan penyelamat” bagi sistem pemerintahan presidensial yang menganut sistem multipartai. Dalam bahasa Arend Lijphart, model seperti ini merupakan bagian dari demokrasi konsensual.

Mainwaring dan Linz mengatakan bahwa akan ada problem manakala sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem multipartai. Kombinasi seperti ini akan menghasilkan instabilitas pemerintahan. Ini terjadi karena faktor fragmentasi kekuatan-kekuatan politik di parlemen dan ”jalan buntu” bila terjadi konflik relasi eksekutif- legislatif.

Marhaban Ya Ramadhan

Segenap Pengurus Pusat dan Staf
ASOSIASI ILMU POLITIK INDONESIA (AIPI)
Mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa 1429 H.
Semoga Segala Amal Ibadah Yang Kita Kerjakan, Diterima oleh Allah SWT.
Amin.

ttd.
Pengurus Pusat AIPI