Koalisi Berbasis Platform

Oleh: Dr. Lili Romli
Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI dan Anggota Komisi Pengkajian dan Pengembangan Ilmu AIPI

Dalam sistem presidensial yang berdasarkan sistem multipartai, bila tidak ada partai politik yang meraih suara mayoritas di parlemen, koalisi merupakan suatu yang tidak bisa dihindari.

Ia bisa dikatakan sebagai suatu keniscayaan. Bila tidak, kemungkinan efektivitas pemerintahan akan terganggu. Karena itu, koalisi merupakan ”jalan penyelamat” bagi sistem pemerintahan presidensial yang menganut sistem multipartai. Dalam bahasa Arend Lijphart, model seperti ini merupakan bagian dari demokrasi konsensual.

Mainwaring dan Linz mengatakan bahwa akan ada problem manakala sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem multipartai. Kombinasi seperti ini akan menghasilkan instabilitas pemerintahan. Ini terjadi karena faktor fragmentasi kekuatan-kekuatan politik di parlemen dan ”jalan buntu” bila terjadi konflik relasi eksekutif- legislatif.

Karena itu, sistem presidensial lebih cocok menggunakan sistem dwipartai. Dengan menggunakan sistem ini, efektivitas dan stabilitas pemerintahan relatif terjamin. Berbeda dengan kedua ahli di atas, Arend Lijphart mengatakan bahwa sistem multipartai juga bisa menghasilkan sistem demokrasi presidensial yang efektif dan stabil.

Kondisi itu, menurutnya,bisa diatasi dengan cara mengembangkan demokrasi konsensual (demokrasi konsensus). Lijphart memberikan contoh antara lain dengan membangun koalisi pemerintahan (kabinet) di antara partai-partai politik.

*** Berbicara tentang koalisi pemerintahan di Indonesia,sesungguhnya pola ini bukan hal yang baru di negeri ini. Pada awal kemerdekaan, ketika pemerintahan menganut sistem parlementer, kabinet yang terbentuk merupakan hasil koalisi antara partai-partai di parlemen saat itu.

Pada era Reformasi, kecenderungan koalisi partai dalam kehidupan politik Indonesia mulai terbangun pasca-Pemilu 1999,yaitu dalam pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR.Koalisi dalam bentuk Poros Tengah, yang dimotori PAN dan PPP,berhasil menaikkan Abdurahman Wahid sebagai presiden pertama era Reformasi.

Pada 2004 terbentuk Koalisi Kebangsaan untuk mendukung pasangan calon presiden–calon wakil presiden (capres- cawapres) Megawati Soekarnoputri– Hasyim Muzadi dan Koalisi Kerakyatan untuk mendukung pasangan capres–cawapres Susilo Bambang Yudhoyono–Jusuf Kalla.

Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009,wacana tentang koalisi ramai dibicarakan kembali. Awal mulanya adalah sambutan Ketua Dewan Penasihat PDIP Taufiq Kiemas pada Silaturahmi Nasional Dewan Penasihat Partai Golkar di Jakarta, 25 Agustus lalu. Dalam sambutannya, dia terang- terangan mengungkapkan ajakannya untuk berkoalisi dengan partai pendukung pemerintah itu.

Taufiq mengatakan koalisi kedua partai harus dibangun sebelum Pemilu 2009. Kini khalayak ramai membicarakan kemungkinan atau ketidakmungkinan dua partai tersebut melakukan koalisi dalam pilpres nanti.Ada nada yang optimistis, tetapi tidak sedikit yang pesimistis.

Yang optimistis, berpandangan bahwa sudah waktunya kedua partai besar itu berkoalisi karena dari segi ideologi atau platform partai tidak jauh berbeda,yaitu sama-sama partai nasionalis.Sementara yang pesimistis berpandangan bahwa sulit terjadi koalisi di antara keduanya mengingat sejarah masa lalu yang seperti ”minyak dengan air”, terutama kekecewaan PDIP yang ditinggalkan Golkar dalam Koalisi Kebangsaan.

Golkar yang semula tergabung dalam Koalisi Kebangsaan untuk memenangkan Megawati dalam Pilpres 2004 dalam perkembangannya meninggalkan PDIP dan bergabung dengan Koalisi Kerakyatan yang mengusung SBY.

Format Koalisi
Dalam ilmu politik,secara garis besar koalisi dikelompokkan atas dua. Pertama, policy blind coalition, yaitu koalisi yang tidak didasarkan atas pertimbangan kebijakan, tetapi untuk memaksimalkan kekuasaan (office seeking).

Kedua, policy-based coalition, yaitu koalisi berdasarkan pada preferensi tujuan kebijakan yang hendak direalisasi (policy seeking). Kecenderungan yang terjadi dalam era Reformasi ini, format koalisi yang dibangun adalah bentuk yang pertama.Koalisi tidak berdasarkan pertimbangan kebijakan, melainkan hanya untuk meraih kekuasaan.Koalisi yang dibentuk lebih didasarkan pada pragmatisme politik.

Memang ada sisi positif dalam koalisi yang selama ini dibentuk, yakni runtuhnya ”sekat-sekat ideologis”. Dalam Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan, misalnya, tampak jelas runtuhnya sekat-sekat ideologis tersebut karena di antara unsur pendukung koalisi tersebut terdapat partai Islam dan nasionalis.

Begitu juga dengan bentuk-bentuk koalisi yang terjadi dalam pilkada-pilkada di beberapa daerah, telah terjadi ”konvergensi” antara partai-partai agama (Islam dan Kristen) dengan partai-partai nasionalis. Namun di balik runtuhnya sekat-sekat ideologis tersebut terdapat motif lain yang dalam bahasa Eep Saifullah Fatah adalah koalisi yang dibangun hanya untuk ”mesin politik penuai suara” atau koalisi ”bagi-bagi kekuasaan”.

Koalisi seperti ini merupakan bentuk koalisi pragmatis dan jangka pendek. Mereka bergabung hanya untukkepentingankekuasaan ansich. Dengan fondasi seperti ini, tidak aneh bila di antara pendukung koalisi itu sendiri terjadi perbedaan pandangan dalam mengusung suatu kebijakan.

Dalam konteks itu, acap parpol pendukung koalisi dengan tanpa merasa bertanggung jawab–– sebagai bagian dari koalisi–– tidak merasa bersalah menentang kebijakan pemerintah. Itulah realitas yang terjadi.

Platform
Menurut hemat penulis, sudah waktunya bila dalam pembicaraan tentang format koalisi yang seharusnya didahulukan adalah kesamaan platform di antara partaipartai yang hendak berkoalisi.Partaipartai yang tergabung dalam koalisi diikat oleh kesamaan visi dan landasan politik untuk membangun bangsa ini.

Wacana koalisi yang sekarang ramai digagas oleh partai-partai cenderung terjebak pada faktor figur,belum pada faktor substansi pembentuk koalisi, yakni adanya kesamaan platform dan program antarpartai.Bila ini yang tetap mengemuka,format koalisi yang terbentuk, lagi-lagi, akan terjebak pada bagi-bagi kekuasaan an sich.

Memang dalam koalisi di mana pun, bagi-bagi kekuasaan tidak bisa dihindari. Namun, dengan fokus pada platform, pengejaran kekuasaan akan digiring ke arah yang menguntungkan rakyat. Sudah saatnya partaipartai duduk bersama membicarakan program-program membangun bangsa ini ke depan agar lebih baik dari sekarang.

Bila di antara partai-partai sudah ada kesamaan, baru ditentukan figur mana yang layak untuk melaksanakan program-program tersebut.Bukan sebaliknya. Kita ingin mendengar bagaimana partai-partai pendukung koalisi memiliki platform tentang kebijakan ekonomi di tengah-tengah krisis ekonomi dan arus globalisasi ini.

Di dalamnya harus ada langkah-langkah untuk mengatasi kemiskinan yang terus meningkat dan cara mengurangi pengangguran yang kian membengkak serta strategi menarik investasi. Setelah semuanya jelas, rakyat pun tak akan jengah dengan figur yang diajukan koalisi yang sudah terbentuk dengan solid berdasarkan platformitu.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 5 September 2008

1 Response to “Koalisi Berbasis Platform”


  1. 1 anggara September 5, 2008 at 2:38 am

    saya koq enggak yakin yaa ada koalisi berbasis platform, orang ideologi parpolnya sama semua atau paling tidak rada2 mirip


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

September 2008
M T W T F S S
« Aug   Oct »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

%d bloggers like this: