Mengkaji Langkah Politik PDI-P

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidag Intermestic Affairs LIPI

Silang pendapat antara Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP PDI-P Taufiq Kiemas dan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri soal apakah akan berkoalisi atau beroposisi terhadap pemerintah merupakan fenomena politik yang menarik untuk dikaji.

Taufiq Kiemas, yang adalah juga suami Megawati Soekarnoputri, telah lama mewacanakan pandangan kubu pragmatis di dalam PDI-P yang menginginkan agar PDI-P berkoalisi dengan Partai Demokrat di dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Kubu pragmatis tampaknya sudah amat lelah menjadi oposan dan merasa tidak ada manfaatnya. Selain itu, jika selalu beroposisi, dalam pandangan kubu ini, akan sulit bagi partai untuk mendapatkan penyandang dana untuk pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden.

Sebaliknya, sang istri, Megawati Soekarnoputri, dapat dikatakan sebagai busur dari kubu ideologis yang tetap bersikukuh pada amanat Kongres Nasional II PDI-P 2005 agar partai bersikap mengkritisi pemerintah. Langkah-langkah politik PDI-P bukan sebagai oposan yang membabi buta, melainkan penyeimbang politik yang loyal yang suatu saat bersikap kritis terhadap pemerintah, tetapi pada saat lain dapat saja mendukung kebijakan pemerintah jika itu baik bagi bangsa dan negara.

Kubu ini berupaya mempertahankan visi dan platform partai untuk melaksanakan Pancasila (lebih khusus lagi Pancasila yang dipidatokan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945) dengan menegakkan Trisakti, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

Salah satu hal menarik dari silang pendapat itu, dua pimpinan PDI-P itu berstatus suami-istri. Keduanya juga merasa menyuarakan suara arus bawah atau akar rumput (grass root). Pertanyaannya, mengapa urusan partai menjadi urusan keluarga dan seolah dalam satu atap rumah berdiam dua orang yang memiliki visi berbeda mengenai masa depan partai. Mengapa pula persoalan itu tidak dapat diselesaikan di meja makan atau kamar tidur, diskusi serius dalam suasana santai dan romantis.

Hal menarik lainnya, jika kita membaca pesan singkat yang beredar menjelang Kongres Nasional III PDI-P di Inna Sanur Beach Hotel, Bali, 6-9 April mendatang, politik di PDI-P juga bagian dari kericuhan politik keluarga, Taufiq didukung Puan Maharani, sedangkan Megawati didukung oleh putranya, Prananda Prabowo, yang mulai tampak aktif di dalam partai dan diperkenalkan oleh Mega kepada jajaran partai sebagai calon penerusnya. Dari segi wajah, Prananda mirip sekali dengan Soekarno muda, dari segi sikap, ia adalah pendukung setia Mega dan ideologi partai. Pembawaannya juga tenang. Prananda pula yang sering menjadi pelindung ibunya.

Biduk yang sedang limbung?
Menjelang Kongres Nasional III ini tampak jelas betapa PDI-P bagaikan biduk yang sedang limbung. PDI-P tampaknya harus memilih, meminjam istilah kawan penulis dosen di Universitas Gadjah Mada, Cornelis Lay, tiga orientasi kepartaian: pertama, partai sebagai mesin politik pengumpul suara (electoral machine) di mana partai berfungsi sepenuhnya sebagai pemburu suara (voter seeker); kedua, partai sebagai sarana pencapaian kekuasaan dan jabatan (power seeking atau office seeking) atau kendaraan bagi perebutan jabatan politik dan jabatan publik; ketiga, partai sebagai sarana pencapaian cita-cita ideologis (partai ideologis) yang dicapai melalui kontrol atas kekuasaan politik dan memberi pengaruh atas kebijakan negara (policy seeking).

Tiga orientasi partai itu tidak harus didikotomikan satu dengan lainnya. Namun, PDI-P harus memilih apakah dalam mengedepankan orientasi pertama itu harus dilalui melalui opsi orientasi politik yang kedua atau opsi ketiga.

Pilihan atas orientasi partai tersebut tentunya mengandung konsekuensi politik tersendiri. Jika memenangkan hati dan dukungan rakyat pada Pemilu 2014 menjadi sasaran politik PDI-P, tak ada pilihan lain selain PDI-P harus tetap menjalankan amanat Kongres Nasional II PDI-P, yakni partai sebagai penyeimbang pemerintah atau policy seeking. Ini menjadi pilihan terbaik bukan saja agar PDI-P dapat mempertahankan atau bahkan menambah dukungan dari konstituen partai yang amat ideologis dan emosional, melainkan juga untuk mempertahankan citra bahwa PDI-P konsisten menjalankan amanat kongres dan perjuangan partai.

Mempertahankan citra partai juga dapat memperbaiki citra sistem politik, sistem perwakilan politik dan demokrasi Indonesia yang sedang tumbuh. Menjadi oposisi bukanlah suatu yang hina, melainkan juga bermartabat, apalagi jika PDI-P tetap konsisten menjalankan fungsinya untuk sementara waktu sampai 2014 sebagai penyeimbang pemerintah yang loyal, profesional, dan proporsional.

Jika pilihan jatuh pada opsi kedua, yaitu lebih memilih mencari jabatan politik dan jabatan publik, rakyat atau konstituen partai akan bertanya, buat apa ada pemilu legislatif jika pada akhirnya perbedaan atas ideologi dan program partai itu melebur di dalam kekuasaan. Pemilu itu pada dasarnya bukan saja memilih orang yang akan duduk di lembaga legislatif atau eksekutif, melainkan juga memilih program yang ditawarkan oleh partai-partai politik.

Pilihan pada opsi kedua akan menyebabkan demokrasi Indonesia tiada bermakna karena tidak ada partai yang mau menjadi penyeimbang terhadap pemerintah. Kita menganut sistem demokrasi yang membutuhkan checks and balances antara eksekutif dan legislatif. Kita tidak menganut gagasan kekuasaan dalam kebudayaan Jawa yang menekankan bahwa kekuasaan itu bulat dan tidak terbagi-bagi.

Menilik hasil berbagai Konferensi Daerah PDI-P, tampaknya Megawati Soekarnoputri akan tetap terpilih menjadi ketua umum partai pada Kongres Nasional III mendatang. Ini berarti kubu ideologis akan tetap menentukan ke mana arah politik PDI-P. Pertarungan berikutnya ialah bagaimana kedua kubu itu, pragmatis dan ideologis, bertarung untuk menaruh orang-orangnya pada posisi ketua-ketua dan sekretaris jenderal (sekjen)/wakil sekjen DPP PDI-P. Ceteris paribus, Megawati akan mampu mengendalikan biduk partai agar tidak limbung dan mereka yang ingin melakukan politik divide et impera di dalam PDI-P atau antara PDI-P dan kelompok koalisi pembangkang (Partai Golkar, PKS, dan PPP) akan gigit jari.

Dimuat di Kompas, 24 Maret 2010

0 Responses to “Mengkaji Langkah Politik PDI-P”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

March 2010
M T W T F S S
« Feb   Apr »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

%d bloggers like this: