SBY Dan Masa Depan Koalisi

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Selang sehari setelah Rapat Paripurna DPR yang menyatakan bahwa kebijakan penalangan Bank Century bermasalah dan perlu diproses secara hukum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung meresponnya. Bagi Presiden, kebijakan tersebut sudah benar dan tepat serta dilakukan demi penyelamatan ekonomi nasional dari ancaman krisis. Lalu, bagaimana masa depan koalisi?

Pidato Presiden Yudhoyono yang ditayangkan langsung oleh hampir semua televisi itu secara umum cukup komprehensif. Presiden tidak hanya menegaskan bahwa pilihan kebijakan bail out atas Bank Century sudah tepat, tetapi juga menyatakan kekecewaannya atas sikap sebagian partai politik di DPR yang dianggap tidak bertolak dari posisi ketika kebijakan tersebut diambil pada akhir 2008. Pada bagian lain Yudhoyono menegaskan kembali pandangan kontroversialnya bahwa kebijakan (penalangan atas Bank Century) tidak dapat dipidanakan.

Namun di sisi lain Yudhoyono tidak mempersoalkan perbedaan pandangan antarparpol anggota koalisi yang akhirnya bermuara pada pembelahan suara di DPR. Selanjutnya dikatakan bahwa, ”Koalisi dibangun dengan niat baik, kesepakatan, dan etika. Manakala ada permasalahan terhadap kesepakatan dan etika, selalu tersedia solusi yang tepat dan terhormat”.

Selalu Terlambat
Respon Presiden Yudhoyono terhadap hasil pemungutan suara DPR atas hasil kerja Panitia Khusus Angket Century tentu patut diapresiasi. Namun demikian sangat disayangkan bahwa substansi pandangan dan sikap Presiden terhadap kebijakan penalangan Century baru dikemukakan setelah Pansus Angket menyelesaikan tugasnya. Padahal, semestinya pandangan dan sikap tersebut sudah disampaikan sebelum Wapres Beodiono dan Menkeu Sri Mulyani menjadi sasaran kemarahan dan bulan-bulanan para pengunjuk rasa jalanan di seantero negeri.

Pernyataan Presiden Yudhoyono yang terlambat juga muncul saat bertemu dengan para bankir di Istana Merdeka awal pekan lalu. Ketika itu Yudhoyono menyatakan bertanggung jawab atas kebijakan bail out yang dilakukan terhadap Bank Century. Seperti lazimnya, argumen Yudhoyono mengapa pernyataannya terlambat adalah bahwa dia tidak ingin mencampuri proses politik yang tengah dilakukan oleh DPR.

Pandangan seperti ini juga keliru, karena sebenarnya tidak ada yang dicampuri jika posisi Presiden dikemukakan jauh-jauh hari sebelum sikap fraksi-fraksi Golkar dan PKS mengeras seperti tampak dalam Rapat Paripurna DPR. Sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, Presiden tentu berhak menyampaikan pandangan dan sikap terkait masalah-masalah penting dan strategis yang tengah dihadapi bangsa ini. Sikap Presiden yang selalu terlambat ini acapkali menuai tuduhan bahwa pidato Yudhoyono hanya mementingkan pencitraan bagi dirinya sendiri.

Persaingan Legitimasi
Ahli perbandingan politik seperti Juan Linz sudah mengingatkan berbagai komplikasi politik sistem presidensial. Salah satu problematik krusial sistem presidensial adalah munculnya persaingan legitimasi antara Presiden dan Parlemen karena kedua intitusi tersebut saling mengklaim memiliki legitimasi yang lebih kuat dibandingkan yang lain di hadapan rakyat. Apabila persaingan legitimasi berlangsung terus, tidak mustahil terjadi deadlock politik dalam relasi Presiden dan Parlemen yang berdampak pada instabilitas pemerintahan. Komplikasi politik presidensialisme bertambah besar ketika pada saat yang sama berlaku sistem multipartai seperti fenomena Indonesia dewasa ini.

Kentalnya persaingan legitimasi antara Presiden dan DPR sudah tampak dari substansi pidato Yudhoyono yang menyatakan bahwa pilihan kebijakan bail out atas Century sudah benar dan tepat. Padahal, DPR melalui pemungutan suara menyatakan sebaliknya, yakni telah terjadi penyimpangan dalam kebijakan penalangan atas Century sehingga perlu diproses secara hukum.

Apabila posisi saling berhadapan antara Presiden dan DPR ini berlangsung terus jelas tidak menguntungkan bagi efektifitas pemerintahan hingga 2014. Berbagai isu kebijakan yang mempertemukan Presiden dan DPR selaku pembentuk UU bisa jadi akan menjadi momentum baru terjadinya konflik eksekutif-legislatif yang akhirnya berujung pada kebuntuan dan ketidakstabilan politik.

Karena itu jika Presiden Yudhoyono dapat menerima perbedaan pandangan Golkar, PKS, dan PPP terkait skandal Century, formasi koalisi politik tidak harus dirombak seperti disuarakan dengan sangat nyaring oleh sebagian pimpinan Partai Demokrat. Sebaliknya, jika Yudhoyono tidak bisa menerima sikap politik tiga parpol koalisi tersebut, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengocok ulang formasi koalisi dengan membuka peluang masuknya PDI Perjuangan sebagai anggota baru koalisi.

Perlu Kesepakatan Baru
Pilihan politik apapun yang diambil oleh Presiden Yudhoyono, merombak atau mempertahankan koalisi, masing-masing memiliki risiko bagi pemerintahannya. Merombak koalisi berarti membiarkan Golkar, PKS, dan PPP menjadi oposisi dan bisa jadi DPR lebih ”liar” dalam menggoyang pemerintahan Yudhoyono. Sebaliknya, jika koalisi dipertahankan, maka apa boleh buat, baik hubungan antarparpol koalisi maupun relasi antara Yudhoyono dengan trio parpol ”mbalelo”, tidak begitu harmonis dan sewaktu-waktu bersifat konfliktual sehingga juga berisiko bagi efektifitas pemerintahan.

Oleh karena itu salah satu pilihan politik yang bisa menjadi solusi bagi Presiden Yudhoyono adalah merancang ulang dasar kesepakatan antarparpol koalisi dengan cara mengintrodusir butir-butir kesepakatan yang jauh lebih mengikat dibandingkan sebelumnya. Pilihan ini bisa berlaku, baik untuk koalisi baru hasil perombakan, maupun untuk formasi koalisi lama yang tetap dipertahankan. Butir-butir baru tersebut misalnya terkait kode etik koalisi berikut sanksi-sanksi bagi parpol yang melanggarnya.

Pilihan lain bagi Yudhoyono adalah merombak koalisi dengan mengeluarkan Golkar, PKS, dan PPP, namun tanpa memasukkan parpol baru (PDI Perjuangan) sebagai anggota koalisi. Pilihan kedua ini tidak memerlukan perubahan dasar kesepakatan, namun lebih berisiko dibandingkan pilihan sebelumnya. Persoalannya, total kursi Partai Demokrat, PAN dan PKB di DPR tak sampai 40 persen, atau hanya 222 kursi dari 560 kursi Dewan, sehingga jelas tidak ”aman” bagi kelangsungan pemerintahan Yudhoyono.

Pelajaran bagi Yudhoyono
Terlepas dari pilihan politik yang akan diambil Presiden Yudhoyono, skandal Century berikut sikap politik DPR yang menyertainya, jelas merupakan pelajaran pahit sekaligus mahal bagi mantan Kepala Staf Sosial Politik ABRI ini. Salah satu pelajaran mahal itu adalah kecenderungan Yudhoyono membentuk koalisi besar, bahkan superjumbo, di tengah tuntutan publik akan terbentuknya sebuah kabinet yang profesional dengan basis koalisi terbatas.

Selain itu, meskipun secara obyektif koalisi merupakan kebutuhan dalam skema presidensial berbasis multipartai seperti dianut bangsa kita, namun tampaknya tidak cukup didasarkan pada kesepakatan umum yang berpeluang multitafsir. Ke depan diperlukan suatu pengaturan lebih rinci tentang hak dan kewajiban pihak-pihak yang bersepakat agar ikatan dan soliditas koalisi dapat dipertahankan.

Kini nasi koalisi telanjur menjadi bubur parpol yang sikap politiknya tercerai-berai satu sama lain. Kecerdasan politik Presiden Yudhoyono diperlukan agar pilihan politik apa pun yang diambil bagi masa depan koalisi tidak merugikan rakyat, mengorbankan demokrasi yang sudah diraih, dan masa depan bangsa kita.

(Dimuat dalam Media Indonesia, 8 Maret 2010).

0 Responses to “SBY Dan Masa Depan Koalisi”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

March 2010
M T W T F S S
« Feb   Apr »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

%d bloggers like this: