Menunggu Kelanjutan Century

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Melalui rapat paripurna, DPR telah menyatakan sikapnya tentang skandal penalangan Bank Century. Begitu pula Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui pidato politiknya pekan lalu.

Apakah kasus Century akan berhenti sebagai tontonan sikap saling berhadapan antara Presiden dan DPR? Semestinya memang tidak demikian. Persoalannya, DPR tidak hanya bersikap melalui pemungutan suara, tetapi juga menyampaikan rekomendasi agar kebijakan bailoutatas Bank Century yang bermasalah tersebut ditindaklanjuti melalui proses hukum. Tuntutan penyelesaian secara hukum atas skandal Century juga terus-menerus disuarakan publik agar menjadi jelas apakah memang ada pejabat atau mantan pejabat publik yang bersalah dalam kasus yang menyedot perhatian dan energi bangsa kita tersebut?

Hanya saja yang sering diperdebatkan adalah, apakah proses hukum yang dimaksud semata-mata dalam pengertian hukum pidana saja atau mencakup pula hukum tata negara? Jika konteksnya pada hukum pidana,institusi yang harus bergerak cepat adalah KPK, kepolisian, dan kejaksaan.Namun bila konteksnya mencakup pula hukum tata negara,institusi yang ditunggu inisiatifnya adalah DPR. Seperti diketahui, DPR memiliki hak pernyataan pendapat dan hak itu dapat digunakan sebagai kelanjutan hasil Pansus Angket Century yang menyimpulkan adanya kesalahan kebijakan dalam pemberian dana talangan Century.

Pernyataan pendapat DPR inilah yang kelak harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), apakah kesalahan kebijakan dalam kasus Century memenuhi unsur ”pelanggaran hukum” yang dimaksudkan oleh Pasal 7A UUD 1945 hasil amendemen?

Harapan pada KPK
Berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan, KPK sebenarnya telah mulai bekerja terkait kemungkinan adanya tindak pidana korupsi di balik skandal Century. Apabila bukti-bukti awal telah mencukupi KPK tentu diharapkan dapat dilakukan tahap penyidikan atas pejabat dan mantan pejabat publik yang diduga melakukan pelanggaran.

Sementara itu, instansi kepolisian dan kejaksaan tidak akan pernah bekerja atau mengambil inisiatif dalam pengusutan skandal Century tanpa desakan atau dorongan dari Presiden SBY. Di sisi lain, kita ketahui bersama bahwa desakan atau dorongan dari Presiden itu tidak akan pernah ada karena itu berarti SBY menelan ludah sendiri yang menyatakan bahwa kebijakan terkait Century sudah tepat dan benar. Oleh karena itu satu-satunya harapan publik atas penyelesaian hukum pidana atas skandal Century terpusat pada lembaga KPK. Sebagai komisi negara yang bersifat independen,kerja KPK tidak tergantung atau dipengaruhi oleh sikap Presiden SBY sehingga terbuka peluang bahwa rekomendasi DPR ditindaklanjuti KPK dalam ranah hukum pidana.

Hak Pernyataan Pendapat
Melalui hak pernyataan pendapat yang dimilikinya,DPR dapat melakukan penilaian, apakah mantan Gubernur BI yang kini wakil presiden, Boediono, memenuhi status ”melakukan pelanggaran hukum” seperti dicakup dalam Pasal 7A konstitusi kita? Yang dimaksud pelanggaran hukum oleh Pasal 7A konstitusi adalah ”berupa pengkhianatan terhadap negara,korupsi, penyuapan,tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden”.

Hanya saja persoalan besarnya adalah tidak mudah bagi DPR untuk mengegolkan terwujudnya hak pernyataan pendapat. Untuk mengusulkan hak pernyataan pendapat memang relatif mudah karena hanya memerlukan 25 orang anggota DPR sebagai pengusul. Namun persyaratan kuorum pengambilan keputusan rapat paripurna DPR, begitu juga persyaratan untuk menyetujui atau menolak hak pernyataan pendapat, terlalu berat. Pasal 174 Tata Tertib DPR mengatur, agar kuorum dalam pengambilan keputusan DPR diperlukan kehadiran dua-pertiga (2/3) dari seluruh anggota Dewan.

Adapun untuk menyetujui hak pernyataan pendapat tersebut diperlukan dukungan sekurangkurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir dalam rapat paripurna DPR. Jika konstelasi politik DPR saat ini tidak berubah, yakni ketiga fraksi, Demokrat, PKB, dan PAN, menolak atau tidak hadir dalam rapat paripurna yang membahas usul pernyataan pendapat, mustahil usul pernyataan pendapat yang mengarah pada pemakzulan Wakil Presiden Boediono bisa lolos. Itu artinya, satu-satunya harapan tindak lanjut kasus Bank Century berada di tangan KPK.

Konsultasi Presiden-DPR
Secara objektif konflik dan ketegangan politik yang berlangsung antara Presiden dan DPR jelas tidak menguntungkan bagi bangsa kita karena berdampak pada pemerintahan yang tidak efektif. Tanda-tanda ke arah itu saat ini mulai muncul, yakni wacana yang berkembang di kalangan Badan Anggaran DPR yang hendak memboikot kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rangka pembahasan perubahan APBN 2010.

Apabila suasana konflik dan ketegangan politik pemerintah dan parlemen ini berlanjut terus, bakal banyak agenda kebijakan yang terbengkalai dan pada akhirnya berujung pada situasi kebuntuan politik (deadlock) dalam relasi Presiden-DPR.Konsekuensi logis berikutnya adalah kemungkinan terjadinya stagnasi ekonomi karena sebagian roda perekonomian bersumber dari stimulus APBN. Karena itu, sudah waktunya Presiden SBY mengambil inisiatif untuk menghidupkan kembali forum konsultasi antara Presiden dan pimpinan DPR,termasuk pimpinan fraksi,komisi,dan pimpinan alat kelengkapan Dewan lainnya.

Konsultasi tentu saja bukan untuk barter kasus ataupun untuk transaksi politik jangka pendek antara Presiden dan DPR, tetapi untuk mencairkan konflik dan ketegangan politik sehingga efektivitas pemerintahan terbangun.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 11 Maret 2010

0 Responses to “Menunggu Kelanjutan Century”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

March 2010
M T W T F S S
« Feb   Apr »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

%d bloggers like this: