Efektivitas Pemerintahan Setelah Pansus

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidag Intermestic Affairs LIPI

UNTUK sementara waktu, hirukpikuk politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kasus Bank Century mereda.

Rabu (3/3), pada rapat paripurna, 325 anggota DPR dari Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, Partai Hanura, ditambah seorang anggota dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lily Wahid, memilih opsi C. Opsi yang menduga ada penyimpangan dalam pemberian dana talangan dan penyalurannya ke Bank Century sehingga perlu diproses hukum.Adapun 212 anggota DPR dari Partai Demokrat,PKB, dan Partai Amanat Nasional (PAN) memilih Opsi A, yaitu menilai tidak ada penyimpangan dalam soal pemberian dana talangan walaupun ada penyimpangan dalam penyalurannya.

Hasil pemungutan suara (voting) tersebut menunjukkan: pertama, hati nurani anggota Dewan yang terhormat masih lebih kuat ketimbang tekanan politik ataupun tawar-menawar politik dari penguasa dan Partai Demokrat; kedua,betapa rapuhnya koalisi politik pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- Boediono; ketiga, betapa komunikasi politik di dalam koalisi partai pendukung pemerintah ternyata tidak berjalan normal sehingga koalisi berantakan. Kini koalisi partai pendukung pemerintah sedang mengalami periode pendinginan (cooling down period). Pada periode ini,masyarakat jangan sampai lengah.Pengawasan publik harus tetap dilakukan paling tidak untuk dua hal. Pertama agar tidak terjadi politik dagang sapi, baik di dalam koalisi maupun lintas koalisi yang dapat menihilkan tindak lanjut rekomendasi Pansus.

Kedua agar proses politik serta hukum terkait kasus Bank Century benar-benar menunjukkan betapa demokrasi dan hukum berjalan secara positif beriringan. Tidak sedikit desakan agar DPR melanjutkan hasil Pansus tersebut melalui proses politik yang sesuai dengan Pasal 7A dan Pasal 7B konstitusi negara kita, yaitu menuju pemakzulan.Namun bila kita melihat hasil voting tersebut, tampaknya sulit bagi para anggota DPR untuk mengadakan rapat paripurna lanjutan yang memungkinkan DPR membuat pernyataan Dewan.

Sebab, jika 212 anggota Dewan tidak hadir pada rapat paripurna, berarti tidak memenuhi persyaratan kuorum 2/3 dari seluruh anggota DPR yang harus hadir pada sidang tersebut. Jalan yang masih panjang, memakan waktu cukup lama, tetapi yang paling mungkin dilakukan ialah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti hasil proses politik di DPR tersebut.

Efektivitas Pemerintahan
Terlepas dari apakah akan ada proses politik lanjutan di DPR, Mahkamah Konstitusi, balik ke DPR kembali, Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI),lalu menuju pada pemberhentian/pemakzulan terhadap Wakil Presiden atau bahkan Presiden dan Wakil Presiden, hasil voting pada rapat paripurna DPR tersebut menunjukkan betapa rumitnya Presiden SBY mengelola pemerintahan ke depan sampai 2014.

Gangguan terhadap jalannya pemerintahan terutama bukan datang dari luar koalisi partai, melainkan dari dalam sendiri. Partai-partai anggota koalisi pemerintahan ternyata dapat unjuk gigi dan tidak mudah dikendalikan ketika urusan mencari kebenaran yang hakiki menjadi taruhan politik bagi partai-partai anggota koalisi ini. Tiap partai,terlebih lagi anggota Dewan, secara individual tentu tidak ingin menjual integritas politik mereka hanya karena jabatan ataupun uang. Jika mereka “menjual diri”atau “menafikan hati nurani rakyat”, tentu mereka akan “menggali kubur”sendiri dan sulit untuk dapat terpilih kembali pada Pemilu Legislatif 2014.

Kerumitan politik yang dihadapi Presiden SBY dan Partai Demokrat dapat dikurangi asalkan Presiden benar-benar menjalankan rekomendasi Pansus dan membiarkan proses hukum atas kasus Bank Century berjalan normal tanpa ada intervensi politik dari penguasa. Selama ini sebagian besar masyarakat menduga ada ketidakberesan dalam proses pemberian dana talangan terhadap Bank Century dan penyaluran dananya.Jika memang benar Presiden ingin hal itu dibuka selebar-lebarnya, mengapa pula tekanan,ancaman,dan transaksi politik menjadi bagian dari proses politik menjelang rapat paripurna DPR tersebut?

Kepercayaan anggota Dewan dan rakyat terhadap pemerintah akan muncul kembali jika Presiden benar-benar serius menerapkan rekomendasi yang diberikan DPR kepada Presiden SBY.Sejalan dengan komitmen pemerintah tersebut, para anggota Dewan yang terpilih menjadi pengawas atas pelaksanaan rekomendasi Pansus tersebut juga diharapkan serius menjalankan tugas. Belakangan ini mulai timbul keraguan di sebagian kalangan masyarakat bahwa pendinginan politik ini akan menjurus pada tiadanya kelanjutan dari pelaksanaan rekomendasi DPR. Jika para pengawas ini lengah atau lalai menjalankan tugas, bukan mustahil kepercayaan rakyat kepada lembaga legislatif juga akan sirna kembali.

Di sini menunjukkan betapa taruhan politik ada pada diri lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Satu hal yang juga perlu diperhatikan oleh Presiden SBY ialah, periode 2009–2014 adalah masa pemerintahannya yang kedua. SBY tidak mungkin ikut dalam kontestasi politik pada Pilpres 2014 kecuali jika terjadi perubahan pada konstitusi kita yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua kali masa jabatan. Ini berarti SBY harus menunjukkan bahwa dirinya benar-benar mampu memimpin negeri ini, mengarahkan para pembantunya di kabinet serta mampu melakukan komunikasi politik yang positif dengan lembaga legislatif agar jalannya pemerintahan menjadi baik.

Kata kunci yang harus mengemuka pada diri Presiden SBY ialah adanya komitmen politik yang kuat untuk membangun negeri ini, menegakkan hukum, dan mengembangkan demokrasi konstitusional secara berkesinambungan. Seorang presiden juga harus berani mengambil risiko politik demi mengarahkan ke mana arah “kapal” yang bernama Republik Indonesia ini akan berlayar. Meski badai menghadang, baik dari dalam maupun luar negeri,seorang presiden harus berani menantang badai asalkan arah yang diambilnya tepat. Dalam arti yang positif, SBY dapat meminjam slogan Bung Karno: rawe-rawe rantas, malangmalang putung.

Tahun 2010–2014 memang merupakan tahun vivere peri koloso (tahun menantang bahaya) bagi Indonesia agar dapat survive di dalam percaturan politik dan ekonomi internasional. SBY juga dapat belajar dari kepemimpinan seorang Ali Sadikin yang pernah menantang bahaya, tetapi tegas dalam membangun Kota Jakarta.Namun SBY juga dapat mencontoh Soekarno dan Soeharto yang di dalam masa kritis lebih memilih terselamatkannya kesatuan bangsa dan negara ini ketimbang kepentingan politik pribadinya.

Indonesia akan jauh lebih mudah diperintah jika presidennya tegas, tidak cengeng, tidak melulu menebar pesona politik di mata rakyat, dan memberi suri teladan yang baik bagi para pembantunya dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Ketegasan seorang pemimpin tidak ditentukan apakah ia berlatar belakang militer atau bukan,melainkan pada komitmennya pada kemajuan bangsa.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, Tuesday, 09 March 2010

0 Responses to “Efektivitas Pemerintahan Setelah Pansus”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

March 2010
M T W T F S S
« Feb   Apr »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

%d bloggers like this: