Reshuffle oh Reshuffle

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

BEBERAPA hari menjelang pemandangan awal fraksi-fraksi terhadap hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket kasus Bank Century, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengembuskan isu perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu II.

Rombak Kabinet, Siapa Takut?

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Wacana perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu II bergulir kencang menjelang berakhirnya masa kerja Panitia Khusus Angket skandal Bank Century. Sekadar wacana atau suatu kebutuhan? Jika benar, bagaimana masa depan koalisi?

Menjernihkan Wacana Pemakzulan

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Menjelang akhir masa kerja Panitia Khusus Angket Century,berkembang wacana pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden (Wapres).

Wacana yang semula diusung sebagian pengunjuk rasa ini bergulir menjadi isu politik yang panas dan bahkan cenderung “liar”. Benarkah ada peluang pemakzulan? Jika merujuk pada UUD 1945, presiden dan/atau wapres dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Melangkah Maju Setelah 100 Hari

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

PROGRAM100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II baru saja usai 28 Januari 2010 lalu. Dari sisi pemerintah, semua program dapat dijalankan dengan baik tanpa ada rapor merah dari salah satu kementerian pun.

Penilaian publik juga beragam, ada yang menilai positif, ada yang negatif,ada pula yang menyambutnya dengan demonstrasi massa seperti yang terjadi di beberapa kota di Indonesia.Namun, kita secara jujur harus mengakui,program 100 hari kabinet itu memang berhasil baik karena sebagian besar berupa penyiapan kebijakan atau aturan hukum yang akan menjadi dasar bagi kegiatan pemerintah lebih lanjut,yakni program 1 tahun (P-1-T) atau program 5 tahun (P-5-T).

100 Hari Kabinet SBY

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Apakah program 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berlangsung sukses? Kalaupun harus diberi nilai seperti halnya para siswa di sekolah, berapakah nilai yang pantas untuk kinerja pemerintah hasil Pemilu 2009 tersebut?

Jawaban atas pertanyaan semacam itu tentu bisa berbeda-beda bagi setiap pihak karena akan sangat tergantung pada “jarak” antara pihak-pihak yang memberikan penilaian itu sendiri. Pemerintah misalnya memuji sendiri prestasi yang dicapai para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan bahkan memberi penilaian pencapaian rata-rata 90% atas program 100 hari kabinet.

Memaknai Pertemuan Bogor

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para pemimpin lembaga tinggi negara di Istana Bogor pekan lalu ternyata menuai kontroversi. Sejumlah kalangan khawatir ada upaya Presiden mengooptasi sikap dan posisi lembaga-lembaga tinggi negara dalam merespons perkembangan politik mutakhir. Benarkah demikian?

Pansus Bank Century dan Pemakzulan

Oleh: Prof. Dr. Maswadi Rauf
Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia

PANITIA Khusus (Pansus) Bank Century dibentuk oleh DPR RI sebagai reaksi lembaga perwakilan rakyat terhadap isu yang berkembang di dalam masyarakat. Isu tersebut adalah adanya dugaan pelanggaran hukum dan ketidakwajaran dalam kebijakan yang dibuat pemerintah (dalam hal ini Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang disingkat KSSK) untuk memberikan dana talangan sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century.

Mosi Tak Percaya? Tidaklah!

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

Istana Bogor memang tempat yang amat bersejarah. Pada 11 Maret 1966, empat puluh empat tahun lalu, tiga perwira tinggi Angkatan Darat—Basuki Rachmat, Amir Machmud, dan M Jusuf—menerima titipan ”Surat Perintah” dari Presiden Soekarno kepada Mayor Jenderal (TNI) Soeharto.

Isinya agar Soeharto mengambil langkah-langkah untuk memulihkan keamanan, dan kemudian mengembalikan mandat itu kepada Presiden Soekarno setelah situasi gawat pasca-Gerakan 30 September 1965 dapat dipulihkan kembali. Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) itu tidak pernah dikembalikan. Soekarno malah jatuh melalui dua kali Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (MPRS-RI) pada 1967 setelah pembelaannya, Nawaksara (delapan hal), ditolak MPRS pada sidang kedua. Soeharto lalu diangkat oleh MPRS menggantikan Soekarno.

Perkembangan Pansus Bank Century

Oleh: Prof. Dr. Maswadi Rauf
Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia

Panitia Khusus (Pansus) Bank Century dibentuk oleh DPR RI sebagai akibat dari penggunaan hak angket untuk mengusut skandal keuangan yang ditimbulkan oleh Bank Century.

Skandal Bank Century berpusat pada dua hal, pertama, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (dalam hal ini Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK) untuk mengucurkan uang sebesar Rp6,7 triliun sebagai dana talangan untuk bank yang sedang bermasalah tersebut. Perdebatannya adalah perlu tidaknya kebijakan itu dan besarnya uang yang dikeluarkan untuk kepentingan tersebut.Kedua,adanya dugaan bahwa sebagian dari dana tersebut mengalir kepada partai politik tertentu dan sebagian elite politik yang sekarang sedang berkuasa.

LAPORAN IPTEK: Presiden, Ilmuwan, dan Iptek

Oleh: Dr. Ninok Leksono
Redaktur Senior Kompas dan Anggota Dewan Pengawas
PP AIPI Periode 2008-2011

Hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan bertemu dengan para ilmuwan Indonesia yang tergabung dalam Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Dewan Riset Nasional (DRN), dan Tim Inovasi 2025 di Puspiptek, Serpong. Di tengah hiruk-pikuk permasalahan yang melilit, boleh jadi ini bisa menjadi momen langka yang penting karena betapa pun menyerapnya urusan politik, di luar itu bangsa masih punya urusan lain yang tidak kalah penting, yang harus dipikirkan pula oleh pimpinan nasional.

Kasus Bank Century dan Pudarnya Koalisi

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

SEORANG kolumnis harian Seputar Indonesiase minggu lalu membalas pesan singkat yang saya kirim kepadanya,“ Koalisi bukan hanya pecah, Mas Ikrar, tapi sudah berantakan!” Tampaknya komentar kawan itu benar.

100 hari Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono bukan dipenuhi upaya pencapaian Program 100 Hari (P100H), melainkan disibukkan berbagai kasus hukum, dari soal Cicak vs Buaya, Anggodo Widjaja, dan yang selalu disiarkan langsung televisi, kasus Bank Century. Kasus Bank Century yang sedang dibahas Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR memang mengakibatkan koalisi yang dibangun partai-partai politik pendukung koalisi pecah dan berantakan. Belum 100 hari koalisi ini terbentuk, bulan madu telah berakhir.

Rangkap Jabatan dan Masalahnya

Oleh: Prof. Dr. Indria Samego
Profesor Riset Bidang Perkembangan Politik LIPI

Dulu kita keberatan dengan dwifungsi ABRI yang menjadikannya sebagai kekuatan sosial politik, di samping kekuatan pertahanan dan keamanan.

Dengan alasan bahwa praktik itu tidak jamak di alam demokrasi, maka suka atau tidak, ABRI harus rela untuk melepaskan fungsi sosial politiknya. Melalui reformasi politik yang kita bangun, ABRI diminta untuk lebih fokus pada fungsi utamanya, yakni pertahanan. Oleh karena Polri juga mempunyai peran yang harus dijauhkan dari militer, dipisahkanlah Polri dari institusi militer dengan harapan Polri pun lebih bebas dan otonom di dalam menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum.