Launching website AIPI

Kepada Yth.
Pengurus Pusat, Pengurus Cabang,
dan Anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
Di Tempat

Dengan hormat,
Sebagai salah satu organisasi profesi yang mempunyai anggota tersebar di seluruh Indonesia, sudah selayaknya AIPI mempunyai website resmi. Dengan adanya website bisa menjadi sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dari pengurus pusat dan atau sebaliknya. Selama ini AIPI hanya memiliki sebuah blog. Untuk itu, perkenankan kami dari Pengurus Pusat AIPI melalui email ini menyampaikan kabar gembira bahwa saat ini organisasi yang kita miliki ini sudah mempunyai website resmi dengan alamat www.aipi-politik.org.

Secara garis besar website AIPI dibagi dalam berberapa bagian, antara lain:

1. Profil AIPI; sejarah AIPI, profil ketua umum dan para mantan ketua umum, susunan kepengurusan pusat (PP AIPI), daftar cabang AIPI, susunan kepengurusan cabang (PC AIPI), publikasi AIPI (jurnal dan buku), agenda dan program kerja AIPI.
2. Registrasi online anggota. Saat ini pendaftaran calon anggota sudah bisa dilakukan dengan cara online.
3. E-Journal atau jurnal online. Beberapa jurnal AIPI edisi yang lalu sudah bisa di akses secara online dalam bentuk file pdf.
4. Referensi buku dan jurnal. Di bagian ini pengunjung mendapatkan informasi mengenai referensi jurnal dan buku yang relevan dengan bidang-bidang yang dicakup oleh AIPI.
5. Informasi beasiswa. Di bagian ini pengunjung website bisa mendapatkan update informasi mengenai beasiswa.
6. Kolom AIPI. Berisi tulisan-tulisan dari anggota AIPI di seluruh Indonesia, baik yang secara khusus menulis untuk Kolom AIPI dan atau tulisan/artikel  yang sudah dimuat di media massa, baik lokal atau nasional.
7. Blog. Salah satu bagian menarik yang ada di website AIPI adalah adanya blog. Media ini tempat bagi anggota dan non-anggota AIPI bisa menulis dengan tanpa dibatasi kategori atau topik apa yang hendak ditulis. Namun yang tidak mengandung SARA. Sebelum bisa menulis di blog AIPI, seorang blogger harus melakukan pendafataran terlebih dahulu.

Demikian beberapa bagian penting yang ada di website AIPI. Selain itu masih banyak bagian- bagian menarik yang ada di website AIPI. Untuk itu silakan Ibu/Bapak berkunjung di website AIPI di http://www.aipi-politik.org.

Grand launching website AIPI dengan dibarengi kegiatan yang lain, seperti diskusi atau seminar, Insya Allah akan dilakukan dalam waktu dekat.

Mari kita bangun bersama web AIPI, karena web AIPI bukan hanya milik pengurus pusat atau pengurus daerah, tetapi juga merupakan milik semua anggota dan keluarga besar AIPI.

Jakarta, 01 Oktober 2012.

Hormat Kami,

Ttd.

Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Sekretaris Jenderal PP AIPI

Soft Lauching Website AIPI

Kunjungi Website Resmi Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), di
www.aipi-politik.org

Kala Ibu Pertiwi Berduka

Oleh Prof. Dr. Syamsuddin Haris

Hampir setiap waktu kita dikejutkan fakta miris ketika warga negara yang berbeda agama, aliran, dan kepercayaan dibunuh, dicederai, dan diusir dari tanah tumpah darahnya. Hampir tiap saat pula negara dan aparatnya ”diadili” lantaran dianggap gagal melindungi warga. Namun, kasus baru terus bermunculan. Apa yang salah dengan negeri ini?

Call for Papers Jurnal Ilmu Politik No. 22 Tahun 2012 – AIPI

Call for Papers

JURNAL ILMU POLITIK NO. 22 TAHUN 2012 – AIPI

TEMA: MEMBACA POLITIK 2013

Agenda politik pemilihan umum dan pemilihan presiden tahun 2014 akan segera dimulai dan dirasakan masyarakat. Seperti biasanya, setahun sebelum pemilu merupakan tahun politik yang penuh dinamika. Pada masa ini, berbagai aktivitas politik terjadi. Partai-partai harus mulai melakukan seleksi kandidat calon legislatif dan presiden serta konsolidasi organisasi untuk verifikasi keikutsertaan di pemilu. Di sisi penyelenggara pemilu, proses pendaftaran calon pemilih dan persiapan pemilu tentu akan menjadi kerja besar.

Dinamika politik tahun 2013 sepertinya akan lebih meningkat karena salah satunya dipengaruhi fakta bahwa incumbent Presiden SBY tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi pemilihan presiden. Kontestasi pilpres dan pileg menjadi lebih terbuka dan imbang. Di sisi lain, masyarakat pemilih juga semakin rasional dan sophisticated sebagai akibat dari proses pembelajaran demokrasi di tingkat lokal dalam berbagai pemilihan kepala daerah langsung. Karena itu, prediksi dan proyeksi politik menjadi semakin sulit dilakukan karena banyaknya faktor yang eksogenus maupun temporer dari sistem yang akan mempengaruhi proses politik nantinya.

Karena itu, menjadi penting dan relevan bagi ilmuwan dan peneliti politik untuk dapat menganalisa berbagai kecenderungan, perubahan mendasar secara kultural maupun struktural, serta implikasi dari regulatory regime di bidang politik saat ini yang akan mempengaruhi dinamika politik di tahun 2014 pada umumnya dan di tahun 2013 pada khususnya. Selain itu, penting juga analisa tentang tradisi-tradisi baru berpolitik yang dapat memperkokoh fundamental demokrasi di Indonesia. Untuk itu, Redaksi Jurnal Ilmu Politik AIPI menerima artikel-artikel akademik yang relevan dengan tema ”Membaca Politik 2013” untuk diterbitkan di Jurnal Ilmu Politik No. 22 Tahun 2012. Redaksi sangat mengharapkan juga naskah-naskah yang terkait kemajuan keilmuan politik empirik di Indonesia dalam memahami perilaku pemilih maupun psikografi dan psikoanalisa para elit dan pemimpin alternatif.

Batas Waktu Pengiriman Naskah Artikel: 10 Oktober 2012.

Panjang naskah : 5000 – 6000 kata (sertakan abstract dalam bahasa Inggris sebanyak kurang lebih 50 kata).

Format penulisan referensi: mengikuti APA atau Chicago citation style.

Naskah dikirim ke Redaksi Jurnal Ilmu Politik AIPI: pp.aipi@gmail.com

Damaikan Konflik Melalui Permainan Outbond

Gubernur Sulut, Tokoh Non-Muslim Pertama Terima Gelar Doktor HC UIN Malang
Damaikan Konflik Melalui Permainan Outbond

Nama Dr Sinyo Harry Sarundajang tak bisa dilepaskan dari upaya perdamaian konflik sektarian di Maluku Utara dan Maluku pada 2001-2002. Berkat pendekatannya yang humanis, perdamaian yang lama diidamkan pun akhirnya tercipta. Atas prestasinya itu, UIN Malik Ibrahim Malang menganugerahi gelar doktor honoris causa kepadanya.

CANDRA KURNIA, Malang

Kepemimpinan Dalam Masyarakat Majemuk

SIMBOLIK: Rektor UIN Maliki Malang, Prof. Dr. Imam Suprayogo (kiri) menyerahkan ijazah gelar doktor kehormatan kepada Dr. Sinyo Harry Sarundajang (kanan) di UIN Maliki Malang (14/7).

GEMA-Untuk kedua kalinya, Senat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memberikan penganugerahan gelar doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa) di bidang Kepemimpinan Masyarakat Majemuk kepada Dr. Sinyo Harry Sarundajang (14/7), bertempat di Gedung Rektorat Lt. 5 UIN Maliki Malang.

Expert Roundtable Discussion “The Future of ASEAN: In the Post Indonesia Chairmanship”

By: Khanisa and Lidya Christin Sinaga

Indonesia had finished its ASEAN’s Chairmanship in 2011, however it has the obligation to keep ASEAN on the right growing momentum because as the implementation of ASEAN Community is approaching in 2015, Indonesia with the rest of ASEAN members have to assure that ASEAN will be a people-centered regional organization, to bring more benefits to the society. ASEAN also has the obligtion to play more actively in the global community of nations.

Call for Papers

Keterangan lebih lanjut, silakan BUKA TOR SEMINAR NASIONAL AIPI

Term of Reference (ToR) Seminar Nasional XXIV AIPI

SEMINAR NASIONAL XXIV AIPI
“EVALUASI KRITIS REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA”
BANDUNG, 23-25 MEI 2012

DASAR PEMIKIRAN
Sistem politik Orde Baru telah berakhir sekitar satu dekade yang lalu dan reformasi birokrasi di Indonesia pun bergulir. Berbagai langkah reformasi di bidang birokrasi telah dijalankan di setiap periode pemerintahan. Presiden Habibie berusaha menata undang-undang kepegawaian dan organisasi birokrasi pemerintahan. Hal ini dilanjutkan Pemerintahan Abdurrahman Wahid yang me-restrukturisasi dan melembagakan seperangkat etika di dalam institusi birokrasi. Upaya reformasi birokrasi dilanjutkan oleh Presiden Megawati yang mengarahkan para menterinya untuk mengendalikan birokrasi dengan ketat. Namun demikian, perkembangan reformasi birokrasi tersebut dinilai mengalami ketertinggalan dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum. Oleh karena itu, pada tahun 2004 dimulailah program utama pemerintah untuk membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi.

A tough battle for incumbent leader

By: Nicolaus TB Harjanto, MA., P.hD
The writer has a doctorate from Northern Illinois University in the US and is a member of the Indonesian Political Science Association (AIPI).

The advantage of incumbency is unavoidable in any election. Popularity, access to campaign resources and influence over the bureaucracy are attached to the holders of power.

In the seven years since the inception of direct elections for local executives, there have been many incumbents who have successfully won reelection. Some of them have even succeeded in transferring power to their relatives or wives, reflecting a burgeoning trend political familism.