Keberlanjutan Pemerintahan,Haruskah?

Oleh: Prof. Dr. Indria Samego
Profesor Riset Bidang Perkembangan Politik, LIPI

Perkembangan politik akhirakhir ini terpaksa membawa kita pada pertanyaan di atas, haruskah pemerintahan dilanjutkan? Memang tidak ada larangan untuk melakukan pemakzulan (impeachment).

UUD 1945 yang sudah diamendemen pun tak menutup masalah itu. Hanya bedanya, arah menuju impeachment tak semudah di era sebelumnya. Presiden BJ Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid jatuh karena sikap sebagian anggota MPR yang tidak lagi mendukungnya. Bahkan lengsernya Presiden Soeharto pun karena desakan DPR yang menganggap bahwa keselamatan negara lebih penting ketimbang mempertahankan posisi seorang presiden.

Integrasi Studi Keagamaan dan Teori Ilmu Sosial

Oleh: Prof. Dr. Bahtiar Effendy
Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Harun Nasution, Nurcholish Madjid, dan Fachry Ali mendapat anugerah ”Penghargaan FISIP UIN Jakarta 2009”, Senin, 14 Desember, di Auditorium Utama UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Mereka memang bukan nama baru di dalam percaturan pemikiran pembaruan Islam di Indonesia.

Bagi kalangan sivitas akademika, nama ketiga pemikir ini tidak asing lagi. Harun Nasution (lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada 1919; wafat di Jakarta, 18 September 1998) adalah Rektor dan Direktur Program Pascasarjana IAIN (kini UIN) Jakarta pada 1970-an. Nurcholish Madjid (lahir di Jombang, Jawa Timur, 17 Maret 1939; wafat di Jakarta, 29 Agustus 2005) adalah dosen di almamaternya, IAIN Jakarta dan Rektor Universitas Paramadina. Sementara Fachry Ali (lahir di Susoh, Blangpidie, Aceh Selatan, pada 23 November 1954) pernah menjadi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Adab IAIN Jakarta, peneliti di LP3ES, LIPI, dan pernah menjabat Direktur LSPEU Indonesia.

Karut-Marut Politik Kita

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

DALAM sebuah pembicaraan di luar studio televisi, tokoh Reformasi Prof. Dr. Amien Rais mengatakan kepada saya, “Mas Ikrar, kalau saya melihat politik kita saat ini, mirip dengan politik pada saat saya masih SMA, partai-partai politik saling bertarung tak berujung pangkal.

Perjuangan mereka kadang bukan untuk bangsa, tapi lebih untuk kelompok sendiri. ”Apa yang dikatakan oleh Guru Besar Universitas Gadjah Mada itu ada benarnya. Coba kita lihat bagaimana partai-partai politik saat ini bersilat lidah di dalam dan di luar parlemen membicarakan kasus Bank Century. Sidang Panitia Hak Angket yang disiarkan langsung oleh jaringan televisi swasta kadang menggelikan.

Mengawal Angket Century

Oleh: Moch. Nurhasim, S.IP, M.Si
Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI di Jakarta

Angket Century (Centurygate) terus bergulir seiring makin panas dan serunya isu-isu politik yang lagi hangat seperti perseteruan KPK-Polri, upaya pemberantasan korupsi dan mafia hukum, serta stabilitas politik nasional pasca-kasus Bibit- Chandra.

Centurygate merupakan hak konstitusional anggota DPR yang awalnya hanya dimotori oleh sedikit orang, khususnya dari Fraksi PDI Perjuangan, tetapi kini telah menjadi bola panas di DPR. Di balik kepentingan munculnya Centurygate tersebut,pertanyaan yang patut diajukan adalah kepentingan apa dan siapakah yang perlu dijaga dari kasus Centurygate tersebut? Bagaimana masyarakat perlu mengawal masalah ini?

Kasus Bank Century dan Politik

Oleh: Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA
Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia

Kasus Bank Century menjadi berita utama media massa setelah selesainya perseteruan Kepolisian Negara RI (Polri) dan Kejaksaan Agung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Barangkali ada yang mengatakan bahwa perseteruan itu belum selesai sepenuhnya karena adanya gugatan praperadilan oleh sejumlah ahli hukum terhadap surat keputusan penghentian penuntutan (SKPP) yang dikeluarkan oleh kejaksaan karena mereka melihat alasan yang digunakan tidak tepat. Namun pemberitaan di media dalam beberapa minggu terakhir telah beralih ke kasus Bank Century.

Kudeta? Tidaklah

Oleh: Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

”Hari ini aku lihat kembali wajah-wajah halus yang keras… Dan bercita-cita, menggulingkan tiran; Aku mengenali mereka; Yang tanpa tentara; Mau berperang melawan diktator… Dan yang tanpa uang, mau m’berantas korupsi; Kawan-kawan; kuberikan padamu cintaku; Dan maukah kau berjabat tangan… Selalu dalam hidup ini? (Soe Hok Gie, ”Pesan”, Sinar Harapan, 18 Agustus 1973, dikutip dalam buku Sekali Lagi, kumpulan tulisan tentang Soe Hok Gie, hal 104, Desember 2009).

Tokoh Itu Bernama Mahfud MD

Oleh: Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

PERAWAKANNYA sedang untuk ukuran orang Indonesia. Bicaranya lembut seperti kebanyakan orang Madura terdidik.

Namun siapa yang menyangka kalau Prof. Dr. Mahfud MD, guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, adalah orang yang selalu tepat pada jabatan yang disandangnya. Mahfud juga orang yang tahu diri, tidak mau menduduki jabatan yang ia sendiri tidak menguasainya. Contohnya ketika ditawari oleh Presiden Abdurrahman Wahid menjadi Jaksa Agung, dia menolak. Di Kabinet Persatuan Nasional masa Gus Dur, Mahfud diberi kepercayaan menduduki jabatan menteri pertahanan.

Lakon Baru: “Centurygate”

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

GUYONAN politik yang tersebar melalui pesan singkat dari ponsel ke ponsel dalam sebulan terakhir ini tampaknya mendekati kebenaran.

Isi guyonan politik itu, saya sadur sedikit agar kalimatnya tak terlalu menyeramkan, “Program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono: 30 hari pertama menyelesaikan kasus cicak versus buaya. 30 hari kedua sibuk soal skandal Bank Century atau ‘Centurygate’. 30 hari ketiga soal kasus Anggodo Widjaja. 10 hari terakhir menghadapi DPR dan MPR.” Lakon ”cicak vs buaya” belum seluruhnya rampung.

Dampak Politik Perseteruan Hukum

Oleh: Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA
Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia

Sudah beberapa minggu ini perseteruan hukum antarlembaga penegak hukum mendominasi pemberitaan media massa dan pembicaraan di dalam masyarakat.

Perseteruan tersebut telah menjadi masalah nasional yang diketahui oleh hampir semua warga masyarakat di Indonesia. Telah berkembang opini di dalam masyarakat kita bahwa konflik hukum antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara RI (Polri) bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) disebabkan oleh adanya keinginan pihak tertentu untuk melemahkan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi terdepan di Indonesia.

Akan Diapakan Rekomendasi Tim Delapan?

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

HASIL kerja keras Tim Delapan yang dipimpin ahli hukum senior, Adnan Buyung Nasution, telah diserahkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (16/11).

Laporan kerja Tim Delapan bukan hanya berisi jalinan mozaik hasil temuan para anggota tim, melainkan juga rekomendasi mengenai apa yang sebaiknya dilakukan Presiden mengenai kasus Bibit dan Chandra serta bagaimana kelanjutan dari reformasi di tubuh Polri dan Kejaksaan Agung. Alasan Tim Delapan agar kasus Bibit dan Chandra tidak dilanjutkan ke pengadilan ialah karena tidak ada bukti yang cukup untuk melanjutkan proses peradilan atas kedua wakil ketua KPK nonaktif itu.

Komitmen, Bukan Hanya Pidato

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Beberapa kali rilis Transparansi Internasional Indonesia, bahwa institusi kepolisian, kejaksaan, dan partai politik sebagai lembaga terkorup, hari-hari ini kian terbukti. Kecuali Partai Hati Nurani Rakyat, tak satu pun parpol lain yang mengecam kriminalisasi sistematis terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mengapa dan ke mana arah kasus ini bergulir?

Tahan! Mana Tahan?

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestik Affairs LIPI

Keangkuhan kekuasaan di negeri ini tampaknya tak lagi dapat melawan nurani publik. Sebagian besar rakyat Indonesia tersentak, marah, dan kaget betapa parah skandal penegakan hukum di negeri ini.

Mahkamah Konstitusi harus diacungi jempol, berani utuh memperdengarkan rekaman percakapan antara Anggodo Widjojo—adik Dirut PT Masaro Anggoro Widjojo, yang terlibat korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan—dan para lawan bicaranya untuk mengatur kriminalisasi Wakil Ketua (nonaktif) KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.