Akan Diapakan Rekomendasi Tim Delapan?

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

HASIL kerja keras Tim Delapan yang dipimpin ahli hukum senior, Adnan Buyung Nasution, telah diserahkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (16/11).

Laporan kerja Tim Delapan bukan hanya berisi jalinan mozaik hasil temuan para anggota tim, melainkan juga rekomendasi mengenai apa yang sebaiknya dilakukan Presiden mengenai kasus Bibit dan Chandra serta bagaimana kelanjutan dari reformasi di tubuh Polri dan Kejaksaan Agung. Alasan Tim Delapan agar kasus Bibit dan Chandra tidak dilanjutkan ke pengadilan ialah karena tidak ada bukti yang cukup untuk melanjutkan proses peradilan atas kedua wakil ketua KPK nonaktif itu.

Komitmen, Bukan Hanya Pidato

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Beberapa kali rilis Transparansi Internasional Indonesia, bahwa institusi kepolisian, kejaksaan, dan partai politik sebagai lembaga terkorup, hari-hari ini kian terbukti. Kecuali Partai Hati Nurani Rakyat, tak satu pun parpol lain yang mengecam kriminalisasi sistematis terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mengapa dan ke mana arah kasus ini bergulir?

Tahan! Mana Tahan?

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestik Affairs LIPI

Keangkuhan kekuasaan di negeri ini tampaknya tak lagi dapat melawan nurani publik. Sebagian besar rakyat Indonesia tersentak, marah, dan kaget betapa parah skandal penegakan hukum di negeri ini.

Mahkamah Konstitusi harus diacungi jempol, berani utuh memperdengarkan rekaman percakapan antara Anggodo Widjojo—adik Dirut PT Masaro Anggoro Widjojo, yang terlibat korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan—dan para lawan bicaranya untuk mengatur kriminalisasi Wakil Ketua (nonaktif) KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Babak Baru Perseteruan “Cicak Vs Buaya”

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

KASUS penahanan dua wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, oleh Polri, Kamis (29/10) lalu, menimbulkan gelombang pro dan kontra di masyarakat.

Bagi mereka yang mendukung tindakan Polri, sebagai aparat penegak hukum Polri berwenang menangani masalah itu tanpa harus ada intervensi dari pihak mana pun. Bagi mereka yang kontra, sebaliknya: tindakan Polri itu tidak perlu dilakukan karena kedua pimpinan KPK nonaktif itu sangat kooperatif selama proses penyidikan oleh Polri.

Tantangan Kabinet Baru

Oleh: Prof. Dr. Maswadi Rauf , MA
Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia

Akhirnya kabinet baru yang dinamai Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) diumumkan dua hari lalu (Rabu, 21 Oktober 2009) sesuai jadwal yang dijanjikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Semula diberitakan bahwa pengumuman tersebut baru akan dilakukan Kamis atau Jumat sehingga menimbulkan berbagai dugaan mengenai penyebab penundaan tersebut. Dengan dikeluarkannya pengumuman tersebut, sebuah teka-teki politik terbesar dalam lima tahun terakhir di Indonesia ini telah terjawab. Hal itu melegakan, tidak hanya caloncalon menteri yang menunggu dengan harap-harap cemas, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia yang sangat berkepentingan dengan nama-nama menteri yang mengisi kabinet baru itu.

Memaknai Formasi Kabinet

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Sebagian besar calon menteri yang diwawancarai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, ternyata wajah baru. Namun, komposisi Kabinet Indonesia Bersatu II yang lebih bernuansa politik tampaknya tidak banyak berubah. Apa artinya?

Dari sekitar 34 posisi menteri Kabinet Indonesia Bersatu, hanya 10 orang yang dipercaya kembali Presiden Yudhoyono dengan kemungkinan posisi yang berubah. Sebagian besar lainnya, yang semula berharap-harap cemas ditelepon Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi atau staf kepresidenan, apa boleh buat, harus gigit jari.

Tantangan Kabinet SBY

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Di luar dugaan, ternyata hanya sekitar seperempat personalia Kabinet Indonesia Bersatu yang tetap dipertahankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk KIB jilid II.

Selebihnya adalah para wajah baru gabungan unsur profesional dan partai politik pendukung SBY. Apa saja tantangan kabinet baru? Meskipun basis politik koalisi parpol pendukung SBY di DPR lebih besar dibandingkan periode 2004-2009, secara umum tantangan kabinet baru jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Setumpuk Tanda Tanya

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

Sebuah pertanyaan mendasar muncul di benak saya ketika melihat daftar nama para calon menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Dari nama-nama itu ternyata dua pertiga di antaranya adalah muka-muka baru. “Untuk penyegaran,” mungkin itu jawaban yang tepat yang akan dilontarkan Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono.

Akan tetapi, jika kita kaitkan jumlah menteri baru tersebut, pertanyaan kedua pun muncul, “Kalau memang kabinet yang lalu dianggap berhasil, mengapa hanya sepertiganya saja yang dipertahankan?” Bukankah untuk mempertahankan kesinambungan pembangunan, perubahan anggota kabinet hanya dilakukan seperlunya saja? Lalu, kalau kabinet dianggap berhasil, apakah hanya SBY dan 10 menteri itu saja yang berhasil sedangkan yang lainnya gagal?

Ku Antar Indonesia ke Gerbang

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

SELEKSI, audisi, atau uji kelayakan dan kepatutan para calon menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II mendapatkan perhatian luas dari masyarakat.

Ada yang menilainya positif agar masyarakat tahu siapa-siapa saja yang akan duduk di kabinet, tapi ada pula yang mempertanyakan apakah itu benar-benar uji kelayakan? Pertanyaan itu muncul karena jika kita melakukan uji kelayakan, calon yang akan menduduki satu jabatan menteri sepatutnya lebih dari satu orang.

Program 100 Hari SBY-Boediono

Oleh: Moch Nurhasim, S.IP, M.Si
Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI

Tradisi program kerja 100 hari presiden terpilih Indonesia baru dikenal semenjak masa Reformasi. Seratus hari atau tiga bulan adalah waktu yang cukup singkat.Tradisi ini memang banyak dinanti oleh masyarakat. Banyak pihak yang ingin mengetahui apa saja langkah yang akan dilakukan presiden terpilih dalam jangka waktu tiga bulan tersebut?

Menanti Kabinet Indonesia Bersatu II

Oleh: Dr. Lili Romli
Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI

Pada 20 Oktober 2009, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- Boediono secara resmi akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden oleh MPR.

Sehari berikutnya mereka akan mengumumkan nama-nama menteri yang akan menduduki pos-pos kementerian. Para menteri pilihan SBY-Boediono itu rencananya akan dilantik dan diambil sumpahnya pada 21 Oktober 2009. Di berbagai media massa saat ini sudah beredar nama-nama menteri yang hendak menduduki pospos kementerian.

SOLIDARITAS AIPI UNTUK GEMPA SUMATERA

INFORMASI: Mohon jika anda sudah mentransfer kiranya SMS ke nomor: 0819-3249-3334 (Yoga) atau tlp di 021-522 4480 (Sekretariat PP AIPI). Dengan menyebutkan atas nama siapa dan berapa jumlahnya.