Antiklimaks Kasus Nazaruddin?

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Demi keselamatan anak dan isterinya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin memilih bungkam dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia bahkan rela menjadi “tumbal” dan dihukum sendirian tanpa proses peradilan. Begitu naifkah penegakan hukum di negeri ini?

Apabila kita belajar dari kasus-kasus besar terdahulu, sebutlah kasus Gayus Tambunan, perubahan sikap Nazaruddin sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Ketika kasus Gayus terungkap, publik berharap dapat menjadi momentum pemberantasan mafia pajak dan penegakan pemerintahan yang bersih. Tapi apa lacur, Gayus menjadi tumbal sendirian, sementara puluhan perusahaan pengemplang pajak dan aparat pajak lainnya lolos dari jerat hukum. Harapan publik yang setinggi langit juga sempat muncul ketika Nazaruddin ditangkap oleh aparat Interpol di Cartagena, Kolumbia. Kasus Nazar diharapkan menjadi momentum pemberantasan mafia anggaran di DPR, perbaikan pengelolaan dana partai, kesempatan bagi SBY memenuhi janji pemberantasan korupsi, dan seterusnya.

Meski sebelumnya Nazar menyebut sejumlah nama petinggi PD dan anggota DPR yang menikmati dana haram yang bersumber dari komisi proyek-proyek pemerintah yang diloloskan parlemen, setelah tertangkap ia memilih menjadi tumbal seorang diri. Seperti diduga banyak pihak, kemungkinan besar Nazaruddin memang telah “dikunci” oleh tangan-tangan kekuasaan sejak drama penjemputannya yang kontroversial dari Cartagena disiarkan media. Dalam perjalanan sekitar 38 jam tersebut sangat mungkin Nazaruddin disodori sejumlah pilihan atau skenario pahit yang membuatnya tidak dapat berkutik kecuali mengorbankan dirinya sendiri.

Indikasi atas hal ini tak hanya tampak dari proses penjemputan Nazar yang tidak didampingi kuasa hukum yang bersangkutan, tetapi juga terlihat dari perubahan drastis sikap anggota Komisi III DPR itu pada hari pertama kehadirannya di KPK. Tekanan psikis yang dialami Nazaruddin begitu besar sehingga ia merasa perlu menulis surat meminta tolong kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar keluarganya tidak “diganggu”.

Para Pembungkam Nazaruddin
Paling kurang ada tiga pihak yang berkepentingan membungkam Nazaruddin. Pertama, jajaran petinggi PD yang namanya disebut ataupun tidak disebut oleh Nazaruddin dari tempat pelariannya. Mereka berkepentingan “menyelamatkan partai” dan itu berarti tak hanya menyelamatkan sejumlah petinggi partai yang disebut tetapi juga kelangsungan kekuasaan pemerintahan yang dipimpin PD. Spanduk PD di berbagai sudut jalan di Ibukota Jakarta beberapa waktu lalu yang berbunyi kira-kira, “Nila setitik jangan merusak susu sebelanga”, sudah mengindikasikan itu.

Kedua, jajaran Badan Anggaran DPR yang merasa kebusukannya dibongkar oleh seorang Nazaruddin. Para anggota alat kelengkapan DPR yang memiliki kekuasaan super ini jelas resah dan gelisah jika praktik mafia anggaran yang merugikan Negara dan telah berlangsung selama ini terbongkar dalam pengadilan atas Nazar. Apalagi, jika tuduhan Nazar sebelumnya benar, proyek-proyek pemerintah yang ditangani Nazar hanya sebagian kecil dari total anggaran negara (APBN) yang memerlukan persetujuan Banggar DPR. Ironisnya, dalam konteks praktik mafia anggaran, seluruh fraksi sangat mungkin berkepentingan mengorbankan Nazar karena diduga sebagian dana haram partai-partai politik kita bersumber dari permainan dan realokasi anggaran yang menjadi kewenangan Banggar DPR.

Ketiga, sudah tentu jajaran KPK sendiri. Beberapa orang pimpinan dan pejabat KPK berkepentingan agar Nazar tidak membuka “deal” politik yang diduga dilakukan antara unsur pimpinan KPK dan petinggi PD terkait kasus suap proyek Wisma Atlet yang menjerumuskan Nazar sebagai tersangka. Indikasi bahwa KPK berkepentingan menyudutkan Nazar sudah tampak dari konferensi pers prematur yang dilakukan oleh Ketua KPK Busyro Muqaddas terkait sejumlah proyek APBN yang diduga melibatkan Nazar. Seperti diketahui, Busyro menyebut total nilai proyek yang diduga melibatkan Nazar sekitar Rp 6 triliun, padahal kasus hukum yang tengah ditangani KPK terkait Nazar hanya proyek Wisma Atlet senilai Rp 191 miliar. Cara KPK tersebut jelas tendensius karena memojokkan mantan bendahara PD tersebut.

Publik Gigit Jari
Lalu apa yang bisa diharapkan publik dari kasus Nazar? Jangan-jangan publik memang hanya bisa gigit jari jika Presiden SBY memenuhi permintaan belas kasihan Nazar dan hanya berusaha menyelamatkan partainya sendiri. Apalagi bila SBY hanya membiarkan tiga institusi di atas “mengatur” kasus Nazar, maka tak ada satu pun insentif yang diperoleh bangsa ini dari kasus Nazar, kecuali sekadar dramatisasi pemberantasan korupsi yang seolah-olah intensif dilakukan, padahal masih berjalan ditempat.

Tangan-tangan busuk kekuasaan di satu pihak, dan oportunisme para petinggi negeri, partai, dan parlemen di pihak lain, tampaknya terlalu kokoh mencengkeram lembaga peradilan kita, termasuk KPK. Presiden SBY sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan semestinya menempuh langkah radikal jika benar-benar tulus, ikhlas, dan jujur hendak memberantas korupsi di negeri ini.

Sebagai pemimpin negara, Presiden SBY harus memiliki cara cerdas dan cerdik agar keluarga Nazar tetap selamat di satu pihak, namun juga di pihak lain mantan bendahara partai itu mau membuka mulut terkait sejumlah petinggi Demokrat yang pernah disebutnya. Untuk apa Presiden memiliki menteri-menteri negara, staf khusus kepresidenan, jajaran intelejen, kepolisian, kejaksaan, dan aparat negara lainnya, jika cara cerdas dan cerdik tidak bisa dirumuskan untuk membongkar “aib” di balik kasus Nazar.

Jika pada akhirnya hanya Nazaruddin yang “disepakati” menjadi tumbal dan dikorbankan dalam kasus Wisma Atlet atau kasus hukum lain yang melibatkannya, jangan pernah menyalahkan publik jika mereka akhirnya meragukan komitmen presidennya dalam pemberantasan korupsi. Pola pikir masyarakat kita sederhana: jika Presiden benar-benar tulus hendak memberantas korupsi, semestinya tangan-tangan busuk kekuasaan tidak dibiarkan “mengatur” kasus Nazar.

Dimuat dalam Kompas, 23 Agustus 2011

0 Responses to “Antiklimaks Kasus Nazaruddin?”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

August 2011
M T W T F S S
« Jul   Sep »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

%d bloggers like this: