Mengapa Salahkan Saudi?

Oleh: Prof. Drs. RIZA SIHBUDI
Profesor Riset LIPI & Mantan Diplomat

“Buruk muka cermin dibelah.” Inilah pepatah yang sudah tidak asing lagi bagi warga Indonesia pada umumnya. Pepatah ini menggambarkan sifat atau watak seseorang yang selalu tidak mau introspeksi sehingga selalu menimpakan setiap kesalahan pada orang lain.

Pepatah ini tampak begitu pas untuk melukiskan posisi pemerintahan kita menghadapi kasus Ruyati. Kasus hukuman mati terhadap TKW Ruyati telah menggemparkan jagat politik Indonesia, dan untuk sementara berhasil menenggelamkan isu mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, maupun kasus yang diduga melibatkan Ibu Nunun N Daradjatun.

Tudingan pun langsung di arahkan ke pemerintahan kita yang dinilai tak mampu melindungi warganya di luar negeri. Yang menarik, kemudian berkembang joke (guyonan) di masyarakat luas, jika di Australia nyawa sapi saja menjadi perhatian pemerintahannya, tentu, apalagi nyawa manusia.

Maka, di Indonesia jangankan nyawa sapi, nyawa manusia saja tidak diperhatikan. Namun, sebagaimana kasus-kasus besar lainnya di negeri ini,kasus hukuman mati TKW Ruyati pun secara perlahan namun pasti akan menghilang dengan sendirinya, dan segera terlupakan, bagaikan kapas yang tertiup angin kencang.

Kasus ini akan kembali diperbincangkan jika terjadi peristiwa serupa di waktu mendatang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung memutuskan untuk mengambil langkah penghentian sementara (moratorium) pengiriman TKW/TKI ke Saudi, terhitung mulai 1 Agustus mendatang, kendati banyak pihak menilai sudah sangat terlambat.

“Better late than never,” kata orang Inggris. Mending telat ketimbang tidak ada keputusan sama sekali. Ironisnya, selain keputusan Presiden soal moratorium tersebut, para petinggi peme-rintahan kita lainnya cenderung melemparkan kesalahan pada pihak pemerintahan Kerajaan Arab Saudi yang mereka nilai “lalai”untuk memberikan informasi tentang eksekusi TKW Ruyati kepada pihak pemerintahan RI, melalui KBRI Riyadh.

Dengan kata lain,Pemerintahan Indonesia merasa “dilecehkan” oleh sikap semena-mena Arab Saudi. Berbeda dengan sikap pemerintah, sikap para aktivis LSM cenderung menyalahkan dua-duanya, baik pemerintah RI maupun Saudi.Maka,unjuk rasa pun dikerahkan ke lokasi depan Kedutaan Arab Saudi.

Di tengah hiruk-pikuk ini,sempat muncul silang pendapat antara para petinggi kita dan Kedubes Arab Saudi di Jakarta. Menlu RI mengatakan bahwa Pemerintah Saudi sudah meminta maaf karena lalai memberi tahu ke KBRI Riyadh perihal eksekusi TKW Ruyati.

Namun, pernyataan Menlu RI ini segera dibantah Dubes Saudi di Jakarta yang mengaku peme-rintahnya tidak pernah meminta maaf kepada Pemerintah RI.

Cari Solusi
Tidak jelas,mana yang benar. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah dalam kasus “hukuman pancung” TKW Ruyati ini sepenuhnya kesalahan ada di Kerajaan Arab Saudi? Arab Saudi, kita tahu, adalah salah satu dari sedikit negara Arab yang masih memberlakukan hukum Islam secara keras seperti hukum rajam, potong tangan (bagi pencuri), atau hukum pancung (bagi pembunuh).

Setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka,itulah realitas yang harus dihargai oleh bangsabangsa lain, termasuk bangsa Indonesia. Jika bangsa kita tidak ingin terlibat dalam masalah hukum di Saudi, hanya ada dua alternatif.

Pertama, kita tidak perlu mengirim tenaga kerja ke Saudi. Atau, kedua, jika alternatif pertama sulit dilaksanakan mengingat keterbatasan kesempatan kerja yang tersedia di dalam negeri, warga kita yang hendak mencari nafkah ke Arab Saudi (atau ke negaranegara lain) seharusnya diberikan bekal pengetahuan yang cukup.

Tidak hanya penguasaan bahasa setempat, juga pengetahuan yang cukup perihal adat-istiadat dan sistem hukum setempat. Jadi, dalam kasus TKW Ruyati,menimpakan kesalahan hanya kepada negara Saudi saja jelas bukan langkah yang bijak. Menghentikan sama sekali pengiriman TKI/TKW ke Saudi pun bukan kebijakan yang realistis.

Sebetulnya akan lebih elegan jika pemerintahan SBY berusaha memperbaiki MoU (memorandum of understanding) di bidang ketenagakerjaan, bukan hanya dengan Pemerintahan Arab Saudi, juga dengan negara- negara lain tujuan para TKI/TKW seperti Malaysia, Hong Kong,dan Singapura.

Namun, langkah tersebut juga harus dibarengi dengan perbaikan kinerja lembagalembaga terkait di dalam negeri sendiri. Sudah saatnya kita mulai berani belajar dari sejarah dan pengalaman.Bukankah, kata orang bijak,“Pengalaman adalah guru terbaik”? Semoga.●

Dimuat di Seputar Indonesia, 12 Juli 2011

0 Responses to “Mengapa Salahkan Saudi?”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

July 2011
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

%d bloggers like this: