Demoralisasi Komitmen Berbangsa

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Sungguh tak nyaman menyaksikan para pejabat publik dan mantan pejabat publik negeri ini saling “serang” secara terbuka melalui media. Sebagian dari mereka diduga tak hanya berbohong secara publik, tetapi juga mendustai diri dan keluarganya. Apa yang tengah terjadi di negeri ini?

Seperti diketahui, di luar saling bantah yang berlangsung di antara para petinggi Partai Demokrat terkait berbagai tuduhan mantan bendahara umumnya M. Nazaruddin dari Singapura, fenomena saling serang dan ancam juga berlangsung antara mantan hakim konstitusi Arsyad Sanusi dan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Andi Nurpati di satu pihak, serta Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Sekjen MK Janedjri M. Gaffar di pihak lain. Saling serang secara publik itu terkait dugaan pemalsuan keputusan MK soal hasil Pemilu Legislatif 2009 di salah satu daerah pemilihan di Sulawesi Selatan.

Saling serang dan bantah juga terjadi di lingkungan Badan Anggaran DPR. Saling serang bermula ketika Wa Ode Nurhayati mensinyalir adanya praktik calo dan mafia anggaran yang berlangsung di kalangan pimpinan Banggar terkait penentuan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah. Ironisnya, Wa Ode justru dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR karena dianggap membuka “aib” dan melanggar kode etik DPR.

Sebelumnya, saling serang yang tak elok juga berlangsung antara mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahenda dan mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji serta penggantinya Basrief Arief. Belakangan mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu juga menggugat Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar terkait cegah dan tangkal yang dialaminya selaku tersangka kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Kemenhukham.

Bohongi Diri Sendiri
Berbagai fenomena tak sedap yang setiap hari diwartakan berbagai media ini jelas sangat memprihatinkan bagi bangsa kita. Betapa tidak, ketika sistem otoriter Orde Baru yang dianggap korup telah runtuh dan para pejabat publik dipilih melalui pemilihan umum yang semakin bebas dan demokratis, kualitas komitmen para penyelenggara negara justru semakin merosot. Tanpa malu, apalagi merasa bersalah, mereka mempertontonkan arogansi kekuasaan secara terbuka di depan publik.

Alih-alih mengakui kekeliruan yang dilakukan, para pejabat publik dan penyelenggara negara yang diduga korup dan menyalahgunakan kekuasaan mereka justru memanfaatkan media untuk membela diri dan berbohong secara publik. Seakan-akan masyarakat kita yang semakin cerdas dan kian tidak percaya terhadap para petinggi negeri ini bisa dibodohi melalui pembelaan diri yang tak lebih dari pepesan kosong belaka.

Juga, alih-alih mundur dari jabatan bagi mereka yang bersalah, sebagian di antaranya justru memanfaatkan popularitas publik untuk mencari “lahan” ataupun “job” baru yang dianggap aman dari jangkauan jerat hukum. Tidak mengherankan jika fenomena pindah partai atau pindah profesi kini menjadi modus operandi baru bagi politisi dan para pejabat publik yang terjerat kasus hukum. Melalui modus demikian mereka berusaha tampil sebagai figur yang “bersih”, seakan-akan publik lupa dan percaya begitu saja. Padahal jelas, para pecundang demokrasi seperti ini sesungguhnya tengah membohongi diri mereka sendiri.

Tidak Bermoral
Barangkali itulah sekilas realitas politik yang tengah berlangsung dalam kehidupan bangsa kita dewasa ini. Yakni fenomena ketika negara diperalat oleh mereka yang berkuasa untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Partai-partai politik disalahgunakan untuk memenuhi syahwat dan keserakahan kekuasaan. Institusi parlemen yang dihasilkan melalui biaya politik amat mahal dijadikan arena transaksi untuk jual-beli proyek yang dibiayai rakyat melalui APBN. Bahkan lebih jauh lagi, lembaga hakim sebagai benteng terakhir keadilan diperjualbelikan oleh para hakim yang tidak bermoral karena hanya memikirkan perut mereka sendiri.

Ironisnya, realitas politik seperti ini tak hanya terjadi di tingkat pusat, melainkan juga mewabah di daerah-daerah. Seperti diketahui, hanya sekitar 15-20 persen dana APBD yang diperuntukkan bagi perbaikan kehidupan rakyat melalui layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur (jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, pasar, transportasi publik). Sebagian besar alokasi anggaran daerah justru habis untuk gaji aparat, fasilitas pejabat, mobil dan rumah dinas, pembangunan dan perawatan kantor-kantor pemda, dan sarana pendukung lainnya. Bahkan sudah menjadi rahasia umum, sebagian besar kepala dan wakil kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada berlomba-lomba menghabiskan dana APBD untuk menutupi biaya yang dikeluarkan ketika mereka berkampanye.

Kepentingan rakyat dan kelangsungan serta masa depan bangsa kita memang menjadi perhatian para petinggi negeri ini. Akan tetapi jangan salah, perhatian itu baru sebatas retorika di depan publik atau media, dan tentu saja di depan kamera. Dengan kata lain, komitmen terhadap nasib rakyat dan masa depan bangsa ini masih sebatas pidato yang dikemukakan secara berapi-api oleh para pejabat publik, mulai dari yang terendah hingga tertinggi.

Kerjasama Masyarakat Sipil
Entah apa yang akan terjadi dalam rentang waktu 10-20 tahun ke depan jika tidak ada upaya serius memutus mata-rantai kebobrokan moral para penyelenggara negara kita dewasa ini. Yang jelas, rakyat kita sudah lelah menyaksikan perilaku buruk para pejabat publik dan penyelenggara negara yang tak kunjung becus mengurus negeri kita.

Karena itu sebelum krisis moral para pejabat publik dan petinggi negeri menuai bencana lebih besar bagi bangsa, kita perlu terus mengingatkan mereka yang berkuasa agar kembali ke jalan yang benar. Dalam kaitan ini, berbagai elemen masyarakat sipil perlu konsolidasi dan saling bekerja sama untuk terus mendorong perubahan ke arah yang lebih menjanjikan bagi bangsa kita. Soalnya jelas, perubahan ke arah yang lebih baik tak akan pernah turun dari langit kekuasaan yang sudah keruh.

Dimuat dalam Seputar Indonesia, 4 Juli 2011.

0 Responses to “Demoralisasi Komitmen Berbangsa”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

July 2011
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

%d bloggers like this: