Korupsi Dan Pendanaan Parpol

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Kasus dugaan suap yang melibatkan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Wafid Muharam ditengarai turut menyeret Partai Demokrat (PD). Bendahara Umum dan salah seorang Wakil Sekretaris Jenderal PD diwartakan berada di belakang transaksi success fee proyek wisma atlet Sea Games 2011 di Palembang. Mungkinkah korupsi diberantas jika ia berakar pada kepentingan parpol?

Perselingkuhan politik antara dunia usaha dan politisi parpol yang menghasilkan korupsi sebenarnya bukan berita baru. Bank Dunia, seperti dikutip Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato pembukaan Konferensi Internasional Pemberantasan Penyuapan dalam Bisnis Internasional di Bali, mensinyalir sekitar satu triliun dollar Amerika Serikat dikeluarkan kalangan dunia usaha untuk penyuapan (Kompas, 11/5). Di Indonesia sendiri, “main mata” antara dunia bisnis, unsur-unsur penguasa, dan politisi parpol sudah berlangsung sejak lama.

Pada era sistem otoriter Orde Baru para pengusaha sudah lazim diminta memberikan sumbangan untuk yayasan-yayasan yang dibentuk dan diketuai sendiri oleh mantan Presiden Soeharto. Sebagian dana yayasan yang terhimpun itu kemudian disalurkan untuk membiayai Golongan Karya, “partai pemerintah” yang didesain untuk memenangkan pemilu-pemilu manipulatif Orde Baru. Maka tak mengherankan jika Golkar yang kemudian menjadi Partai Golkar kelimpungan menghimpun dana politik ketika akhirnya Soeharto jatuh dan Orde Baru runtuh pada 1998.

Meningkat Jelang Pemilu
Meskipun demikian, jika berita tentang dugaan keterlibatan pengurus PD dalam kasus suap Sesmenpora itu benar, tetap saja menarik untuk disimak karena beberapa alasan. Pertama, pemerintahan hasil Pemilu 2009 yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari PD tengah gencar-gencarnya mengkampanyekan pemberantasan korupsi. Dalam berbagai kesempatan Yudhoyono bahkan berkali-kali berjanji akan berdiri paling depan dalam memberantas korupsi.

Kedua, sudah tak terhitung anggota dan pengurus parpol serta anggota DPR yang ditahan dan dikirim ke penjara karena terlibat tindak pidana suap dan korupsi. Kasus suap alih fungsi hutan lindung di Riau Kepulauan dan Sumatera Selatan, juga kasus suap pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (2004), dan sejumlah kasus suap lainnya, tak hanya melibatkan satu parpol, tapi juga hampir semua parpol di DPR. Mereka tidak pernah jera dan juga tak pernah belajar dari pengalaman pahit politisi lain yang dipermalukan secara publik. Tanpa rasa malu, apalagi bersalah, para politisi parpol seringkali bersembunyi di balik komitmen pepesan kosong partai mereka yang seolah-olah masih berpihak pada nasib rakyat dan masa depan bangsa kita.

Ketiga, dugaan keterlibatan pengurus PD terkait success fee pembangunan wisma atlet untuk Sea Games di Palembang ini berlangsung ketika segenap parpol mulai berancang-ancang menghadapi Pemilu 2014 yang semakin mahal dalam pendanaan serta semakin ketat dalam persaingan. Modus yang sama dengan pelaku dari parpol berbeda-beda diperkirakan akan terus meningkat bersamaan dengan mendekatnya momentum pemilu mendatang. Pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya mengkonfirmasi kemungkinan tersebut.

Saling Melindungi
Pertanyaannya kemudian, mengapa kasus tindak pidana korupsi dan suap yang diduga melibatkan politisi parpol dan anggota DPR tidak berkurang, bahkan disinyalir cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun?

Di luar alasan yang bersifat personal, katakanlah ingin memperkaya diri dan hidup lebih mapan, para politisi parpol di lembaga legislatif dan eksekutif adalah sumber utama pendanaan parpol. Subsidi negara yang diterima parpol yang memperoleh kursi di DPR dan DPRD terlampau kecil untuk memenuhi kebutuhan pendanaan parpol. Karena itu satu-satunya jalan bagi parpol adalah “memberdayakan” dan “mengkaryakan” para politisi parpol yang memiliki jabatan-jabatan strategis, baik di legislatif maupun di pemerintah. Di DPR misalnya, mereka mencakup unsur pimpinan komisi yang memiliki mitra dengan pemerintah dan dunia usaha sesuai bidangnya masing-masing. Sedangkan bagi politisi di pemerintah, beban pencarian dana parpol itu ada di pundak menteri-menteri serta kepala dan wakil kepala daerah yang berasal dari parpol.

Oleh karena itu kasus dugaan suap yang melibatkan Sesmenpora dan ditengarai menyeret pula pengurus PD, merupakan tantangan luar biasa besar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Soalnya, sudah menjadi rahasia umum, para politisi parpol biasanya saling melindungi jika dihadapkan pada perkara dugaan suap dan korupsi. Mekanisme saling melindungi itu tidak terbatas pada sesama politisi dalam parpol yang sama, tetapi juga di antara politisi parpol yang berbeda.

Kekuasaan Tak Terbatas
Selain faktor kebutuhan pendanaan parpol, korupsi dan suap yang melibatkan politisi parpol berakar pada kekuasaan hampir tak terbatas yang dimiliki DPR pasca-amandemen konstitusi. Kekuasaan besar itu terutama terkait otoritas DPR dalam penentuan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di satu pihak, serta kewenangan konfirmasi yang dimiliki DPR dalam pengangkatan pejabat publik.

Melalui hak budget yang dimilikinya, Panitia Anggaran DPR atau tepatnya politisi parpol di Senayan dapat mengontrol alokasi proyek-proyek besar yang dianggarkan APBN melalui berbagai instansi pemerintah. Komisi-komisi DPR bahkan bisa menekan mitra mereka dari pemerintah agar pengusaha tertentu dapat “dimenangkan” untuk proyek besar tertentu. Dari situlah skandal suap mengalir, sebagian masuk kantong politisi dan sebagian lainnya menjadi “jatah” pundi-pundi parpol.

Di sisi lain, kasus suap pemilihan Miranda Gultom sebagai Deputi Senior Gubernur BI yang melibatkan rombongan 25 orang politisi DPR, adalah contoh terang benderang penyalahgunaan otoritas konfirmasi Dewan dalam pengangkatan pejabat publik. Kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh Presiden dalam skema sistem presidensial itu juga merupakan sumber “rezeki haram” bagi para politisi parpol di Senayan.

Pertanyaannya, mampukah KPK membongkar semua ini. Jawabannya jelas tidak sebelum kekuasaan hampir tak terbatas DPR (baca: parpol) dipangkas dan ditinjau kembali. Toh, kita semua sudah tahu, sebelum dapat berbuat banyak, kekuasaan KPK pun hendak dipreteli oleh DPR. Quo vadis parpol-parpol kita?

Dimuat dalam Kompas, 13 Mei 2011

0 Responses to “Korupsi Dan Pendanaan Parpol”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

May 2011
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

%d bloggers like this: