Kunjungan Kerja DPR

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI
dan Ketua II PP AIPI Periode 2008-2011.

Politik tidak selalu harus menegangkan. Politik kadang bisa juga menghibur. Contohnya terjadi pada akhir April 2011, saat diskusi antara delegasi Komisi VIII DPR, yang sedang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Australia, dengan para mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA).

Diskusi ini difasilitasi Konsulat Jenderal RI di Melbourne. Diskusi berakhir dengan tawa, baik dari kalangan anggota Dewan yang terhormat maupun para mahasiswa yang hadir. Pasalnya, tidak satu pun anggota delegasi Komisi VIII yang tahu alamat surat elektronik (e-mail) komisinya. Ketika ketua delegasi yang juga Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding mencoba bertanya pada staf Komisi VIII, stafnya pun tidak tahu alamat e-mailitu.

Tiba-tiba ada seorang perempuan anggota delegasi yang nyeletuk dari arah hadirin dengan menyebut alamat email- nya adalah: Komisi VIII@yahoo.com. Ketika ditanya angka 8-nya menggunakan huruf romawi atau latin, dia pun tak bisa menjelaskan. Tak ayal lagi, tawa pun meledak! Apa yang terjadi di Melbourne, Australia,itu hanyalah salah satu contoh betapa politik bisa juga menghibur.

Anggota DPR bisa juga menjadi badut atau pelawak yang lucu, tak selamanya harus serius. Dialog antara para anggota Komisi VIII yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Australia dan PPIA negara bagian Victoria sebenarnya suatu yang serius, tapi diselenggarakan secara santai.Para anggota PPIA sesungguhnya tidak ingin memperolok-olok para anggota Dewan yang terhormat.

Ternyata lelucon itu terjadi juga. Sejak awal teman-teman anggota PPIA baik yang berada di Canberra, Sydney, maupun Melbourne sudah memberi peringatan kepada Komisi VIII agar memikirkan kembali rencana kunker ke Australia.Melalui artikel di media massa, pernyataan pers, atau pun komunikasi langsung antara pengurus PPIA Pusat di Canberra dengan Ketua Komisi VIII,temanteman mahasiswa menyatakan bahwa kunker Komisi VIII itu tidak akan berhasil baik.

Ada beberapa sebabnya. Pertama, parlemen Australia sedang reses; kedua, tidak ada jadwal pertemuan antara Komisi VIII dengan pejabat Pemerintah Australia yang bertanggung jawab dalam hal kemiskinan. Ketiga, mengambil contoh Australia dalam penyusunan RUU Fakir Miskin juga kurang tepat, karena mayoritas orang Australia yang miskin berasal dari kelompok masyarakat Aborigin.

Mengambil contoh Australia dalam kaitannya dengan pelaksanaan UU Jaminan sosial juga kurang tepat, karena Australia adalah satu dari sekian negara kaya anggota Persemakmuran Inggris yang mampu memberikan jaminan sosial dan asuransi kesehatan bagi semua warga negaranya.

Perbaikan Sistem
Seorang mahasiswa penulis yang kebetulan juga anggota Komisi X DPR dari Partai Demokrat menceritakan kepada penulis betapa masih bobroknya sistem di DPR. Dia memberikan contoh bahwa hingga kini jaringan e-mail seluruh anggota DPR sering ngadat atau tidak berfungsi. Sudah sering dia dan temanteman DPR komplain ke Kesekjenan DPR, tapi tanpa hasil yang berarti.

Jaringan intranet yang menghubungkan para anggota DPR, yang memungkinkan anggota atau komisi memiliki akun resmi dengan embel-embel http://www.dpr- .go.id juga terbatas. Karena itu jangan kaget kalau Komisi VIII DPR tidak memiliki alamat email resmi dengan “dot go dot id” seperti lazimnya lembaga negara. Sebagian anggota Dewan memiliki alamat e-mailpribadi, namun sebagian besar lainnya tidak tahu cara menggunakan e-mail alias gagap teknologi.

Penulis mencoba membuka websiteDPR dan ternyata nama-nama anggota Dewan yang penulis kenal tidak mencantumkan alamat web/blog, bahkan alamat e-mail pun tak ada. Jika e-mail dianggap sebagai sesuatu yang amat pribadi, mereka seharusnya memiliki akun khusus yang digunakan untuk melayani masyarakat dan alamat e-mail tersebut dicantumkan di dalam profil para anggota Dewan. Tidaklah mengherankan jika amat sulit bagi kita untuk berkomunikasi secara langsung dengan anggota Dewan melalui e-mail resmi.

Jangan kaget pula jika kapasitas pengetahuan politik anggota Dewan, khususnya pengetahuan umum terkait situasi di luar Indonesia, juga amat terbatas. Mahasiswa penulis itu juga menyatakan bahwa yang perlu diperbaiki di DPR bukan penyediaan ruang dan gedung yang mewah, melainkan peningkatan sumber daya manusia DPR dan juga perbaikan sistem jaringan informasi di Dewan. “Anggota Dewan sepatutnya tidak gagap teknologi,” katanya.

Anggota Dewan juga harus terus melakukan komunikasi politik dengan konstituennya dan harus menggunakan kesempatan sebaik- baiknya, bukan saja saat reses, tetapi juga saat melakukan kunker ke luar negeri. Tanpa membela diri, mahasiswa penulis yang sedang mengambil program pascasarjana manajemen komunikasi politik di UI itu mengisahkan bagaimana dia dan temantemannya menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk menimba ilmu dan menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai kepanduan atau pramuka di Korea Selatan dan Jepang sebagai masukan untuk RUU Kepramukaan.

Murah
Kunker bukan suatu yang diharamkan! Kunker amat penting agar para anggota Dewan, seperti juga anggota Kongres dari Amerika Serikat (AS) atau anggota parlemen Australia mengunjungi Indonesia untuk memahami Indonesia serta berdiskusi dengan pejabat pemerintah, anggota DPR atau pengamat politik/ ekonomi/pertahanan, untuk mengetahui perkembangan di kawasan, persepsi orang Indonesia mengenai negaranya dan hubungan bilateral AS atau Australia dan Indonesia.

Namun kalau untuk melakukan studi banding sebagai bahan untuk pembuatan rancangan undang-undang, tampaknya menggunakan internet jauh lebih murah dan efektif dalam menggali informasi. Sebagai contoh, teman-teman pengamat politik dan militer ketika membuat RUU Pertahanan Negara,RUU TNI atau RUU Intelijen versi masyarakat sipil,tidak perlu melakukan kunker ke berbagai negara, melainkan cukup duduk di depan komputer atau laptop dan mengunduh undangundang bersangkutan dari Inggris, AS, Argentina, Australia, atau negara lain.

Biaya sangat murah, informasinya juga banyak, waktu yang digunakan juga sangat hemat. Pelesiran atau jalan-jalan setelah kunker juga bukan barang haram. Tapi jika para anggota Dewan yang terhormat lebih banyak jalan-jalan atas nama kunker dan menghabiskan uang negara ratusan juta bahkan miliaran rupiah, jangan salahkan rakyat jika mereka marah. Drama yang terjadi di KJRI Melbourne merupakan contoh betapa lucunya negeri ini dan betapa kunker anggota DPR ke luar negeri lebih banyak jalan-jalannya ketimbang kerjanya.

Dimuat di Seputar Indonesia, 10 Mei 2011

0 Responses to “Kunjungan Kerja DPR”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

May 2011
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

%d bloggers like this: