Pembangunan Gedung Megah DPR

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI
dan Ketua II PP AIPI Periode 2008-2011.

Rencana pembangunan gedung baru DPR terus mendapatkan kritik dari masyarakat. Tak tanggung- tanggung,Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi APBN Kesejahteraan yang terdiri atas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, dan Perkumpulan Inisiatif menyomasi Ketua DPR dan Sekretariat Jenderal DPR secara terbuka.

Mereka memberi waktu 7×24 jam kepada Ketua DPR, Badan Urusan Rumah Tangga DPR, dan Sekjen DPR untuk menghentikan rencana pembangunan gedung baru DPR serta meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.Somasi rakyat juga akan difasilitasi Indonesia Corruption Watch. Tak cuma itu, beberapa tokoh masyarakat dan rakyat biasa juga akan melakukan Gerakan 100 Somasi mulai Selasa (5/4), sedangkan Front Aksi Mahasiswa Indonesia dan Petisi 28 juga akan menuntut ke pengadilan perdata dan pidana. Kejengkelan masyarakat terhadap rencana pembangunan gedung baru nan megah ini disebabkan beberapa hal. Pertama, pembangunan gedung baru DPR itu bukan prioritas dan hanya keinginan segelintir elite.

Kedua, alasan yang dikemukakan para elite di DPR juga dibuat-buat, dari soal gedung lama yang sudah miring, rekomendasi tim kinerja DPR yang beranggapan bahwa jika gedungbarudibangunakanmeningkatkan gairah kerja para anggota Dewan sampai soal kekurangan ruangan. Ketiga,rencana anggarannya juga main-main, dari rencana awal yang Rp1,8 triliun diturunkan menjadi Rp1,3 triliun dan akhirnya menjadi Rp1,138 triliun. Keempat, gedung itu amat megah dengan fasilitas kolam renang dan spa di tengah 32 juta rakyat Indonesia yang masih terkategori miskin dan 29 juta orang tergolong hampir miskin, belum lagi prasarana sekolah banyak yang roboh dan jalan-jalan berlubang semakin menganga, dalam, dan berpindah- pindah.

Kelima,pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie yang serasa menghina, bahwa rakyat sudah sibuk dengan bagaimanamengisiperutdantidak perlu diajak bicara soal pembangunan gedung baru DPR. Jika diurai,ada benang merah antara penolakan masyarakat atas pembangunan gedung baru dan kinerja DPR. Masyarakat selama ini tidak merasa bahwa aspirasi mereka telah diperjuangkan oleh para wakil rakyat yang terhormat. Di mata rakyat, kedaulatan atau kekuasaan tidak berada di tangan rakyat. Rakyat hanya dibutuhkan pada setiap pemilihan umum (pemilu), baik pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif/presiden, sebagai alat memperoleh legitimasi kekuasaan presiden ataupun kursi di DPR.

Dengan kata lain, mereka adalah “pelengkap penderita” di era Reformasi yang sepatutnya kekuasaan digunakan untuk kemakmuran rakyat dan keadilan bagi semua rakyat Indonesia. Apa yang diungkapkan rakyat sebetulnya bukanlah penolakan total pada pembangunan gedung baru DPR. Seandainya maket atau cetak pembangunan gedung baru itu sungguh menunjukkan orisinalitas karya anak bangsa dan anggarannya masuk akal, mungkin rakyat tidak akan menolak keras. Seandainya Gedung DPR juga merupakan rumah simbolik rakyat dan para wakilnya melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat secara apik dan bermartabat, rakyat tidak akan segeram itu menolak apa saja yang berbau pembangunan di kompleks Gedung DPR.

Tengok misalnya bagaimana Bung Karno dulu mencanangkan proyek-proyek megah seperti Gedung Conefo (Conference of The New Emerging Forces) yang kini menjadi Gedung DPR/MPR,Monumen Nasional, Masjid Istiqlal, Gedung Sarinah,Hotel Indonesia, Wisma Nusantara,atau Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia,tidak ada rakyat yang mengusiknya walau situasi ekonomi saat itu masih buruk dan rakyat masih amat sangat miskin. Di mata rakyat, Gedung Conefo adalah perlambang kejantanan politik luar negeri Indonesia yang antikolonialisme dan imperialisme. Gedung itu juga perlambang gagahnya sebuah negara yang baru merdeka yang ingin “Membangun Dunia Baru” seperti pidato Bung Karno di PBB pada awal 1960-an berjudul To Build the World a New.

Hakvetonegara-negarapemenang Perang Dunia II dan kolonialisme serta imperialisme negara-negara Barat ingin dipatahkan Bung Karno melalui pembentukan The New Emerging Forces atau kekuatan-kekuatan dunia ketiga yang baru muncul.Sayang Conefo tak jadi berlangsung karena Bung Karno keburu jatuh. Namun, nilai simbolik Gedung Conefo tetap terpatri pada sanubari rakyat Indonesia hingga kini. Kalaupun gedung itu kemudian digunakan oleh para wakil rakyat yang terhormat, sepatutnya jiwa antikolonialisme dan imperialisme, menolak untuk menjadi komprador asing, dan membela kepentingan hakiki rakyat terpatri pada jiwa para anggota Dewan.

Jiwa itu pula yang sepatutnya muncul saat proses legislasi mengenai berbagai undang-undang (UU) yang terkait dengan ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta sosial budaya yang berlangsung di DPR. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, mestinya muncul jiwa patriotik yang pronegara dan bangsa, bukan pro kepada para pencuri uang rakyat yang harusnya muncul saat DPR ingin menegakkan hak-hak bertanya, hak angket, hak melakukan penyelidikan atau hak menyatakan pendapat Dewan. Ketika proses politik di Dewan bagaikan serial “opera sabun” atau “sinetron” yang kurang apik untuk ditonton, jangan heran bila rasa muak kepada anggota Dewan pun bermunculan.

Memang tidak semua anggota DPR itu buruk. Masih banyak anggota Dewan yang memainkan perannya sebagai “utusan rakyat”dan bukan menonjolkan tipe “politico”,“partisan” ataupun “wali”. Gaya Ketua DPR yang menonjolkan tipe “wali”yang tidak mau berkonsultasi kepada rakyat itu yang membuat rakyat jadi muak.Apa benar rakyat terlalu bodoh untuk “berumah di tepi pantai” sehingga amat mudah diterjang tsunami seperti yang terjadi di Mentawai tahun lalu? Apa benar rakyat begitu sibuk mencari nafkah untuk mengisi perutnya sehingga tak punya waktu atau pengetahuan mengenai pembangunan gedung baru DPR?

Kata-kata yang kurang bijak itu yang bisa dikategorikan sebagai unparliamentary words, menjadikan DPR semakin jauh dari rakyat. Karena itu, janganlah menyalahkan rakyat jika mereka kemudian menolak pembangunan gedung baru DPR.Memang sebagian besar rakyat termasuk kategori the silent majority atau mayoritas yang sunyi pendapat. Tapi, bukan berarti mereka bodoh atau apolitis. Apa yang dilakukan para aktivis masyarakat sipil yang menentang pembangunan gedung baru DPR bisa jadi merupakan the voice of the voiceless atau saluran suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara.

Dimuat di Seputar Indonesia, 5 April 2011

0 Responses to “Pembangunan Gedung Megah DPR”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

April 2011
M T W T F S S
« Mar   May »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

%d bloggers like this: