Lagi, soal Hak Angket DPR

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI
dan Ketua II PP AIPI Periode 2008-2011.

BELUM lagi rekomendasi Pansus Hak Angket Kasus Bank Century dituntaskan DPR,kini lebih dari 100 anggota Dewan mulai sibuk dengan usulan penggunaan hak angket terkait kebijakan perpajakan pemerintah.

Kita tahu,pajak adalah sumber utama pendapatan negara.Kita juga tahu, penerapan kebijakan pajak tidak jarang terjadi penyimpangan di sana-sini. Dari soal manipulasi pajak, pengadilan pajak yang tidak melalui due process serta prudence, sampai ke soal mafia perpajakan seperti yang terjadi dengan kasus Gayus Tambunan. Niat baik para pengusul hak angket perpajakan ialah agar kebijakan perpajakan yang dijalankan pemerintah benar-benar adil,transparan, akuntabel, dan berorientasi kepentingan publik. Usulan hak angket perpajakan awalnya dimotori oleh beberapa anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang mengajak kawankawannya dari fraksi-fraksi lain untuk mendukung usulan hak angket ini.

Namun, di saat dukungan semakin membesar,termasuk dari Fraksi Partai Golkar,para pengusul dari Partai Demokrat justru mundur teratur. Seorang anggota DPR mengatakan kepada penulis, niat awal para pemrakarsa dari Partai Demokrat itu antara lain ialah agar mereka dapat ”menembak”Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie yang tiga perusahaan milik Grup Bakrie santer diberitakan memberikan uang kepada Gayus Tambunan sebesar USD3 juta. Kini usulan hak angket justru berbalik dimotori oleh Partai Golkar yang menurut Ketua DPP Partai Golkar DPR Priyo Budi Santoso antara lain ditujukan untuk membersihkan nama baik ketua umumnya.

Di sini tampak betapa politisasi hak angket begitu kasatmata dan bukan melulu agar kebijakan perpajakan pemerintah semakin adil, transparan, akuntabel, dan sesuai kepentingan publik,termasuk para wajib pajak. Alasan yang dikemukakan PartaiDemokratuntukmundurteratur, seperti dikemukakan mantan Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin, bukanlah alasan politik, melainkan lebih kepada persoalan hukum.Menurut Amir, dengan dibatalkannya UU No 6/1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap produk Demokrasi Parlementer (sementara kita kini menggunakan sistem presidensial), kini tidak ada lagi hukum acara yang bisa menjadi dasar pijakan mengenai pelaksanaan hak angket DPR.

Bagi Partai Demokrat,Pasal 77 Ayat (3) UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UUMD3) memang mengatur soal hak angket DPR untuk melakukan penyelidikan atas pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang terkait hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun, undang-undang itu kehilangan rohnya karena aturan pelaksanaan penggunaan hak angket yang diatur dalam UU No 6/1954 sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Sebaliknya bagi Partai Golkar, seperti diutarakan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Nudirman Munir, aturan itu ada pada Tata Tertib DPR atau aturan lain yang terkait dengannya.Ini bukan persoalan Hukum Acara Pidana atau Hukum Acara Perdata, melainkan soal tata cara penggunaan hak angket DPR. Bagi Partai Demokrat, penggunaan hak angket dapat diganti melalui pembentukan panitia kerja di Komisi XI terkait perpajakan atau Komisi III terkait mafia perpajakan.Di mata Partai Golkar, panja-panja itu tidak memiliki kekuatan memaksa bagi institusiinstitusi pemerintah yang bukan menjadi mitra kerja Komisi XI atau Komisi III sehingga hanya melalui panitia khusus hak angket hal itu bisa dilakukan.

Dua partai besar itu,Partai Demokrat dan Partai Golkar,memang memiliki argumen hukum dan tentu kepentingan-kepentingan politik yang berbeda satu sama lain. Padahal, jika kedua partai besar itu memang ingin memperbaiki pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia,sudah sepantasnya mereka saling bekerja sama mendorong dari sisi politik dan sisi hukum kebijakan perpajakan itu berjalan beriringan.

Sejarah Kekinian Hak Angket
Syamsuddin Haris dalam penelitiannya berjudul ”Realitas Fungsi Pengawasan DPR, 2004- 2009: Nafsu Besar,Komitmen Kurang,” dalam Wawan Ichwanuddin, ed., Evaluasi Kinerja DPR Periode 2004-2009, Laporan Penelitian Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI), 2010, membuat daftar pengajuan usulan hak angket DPR.

Dari sembilan usulan penggunaan Hak Angket DPR periode 2004-2009, empat usulan ditolak yaitu soal Kenaikan Harga BBM, Lelang Gula Ilegal, Impor Beras, dan Pengelolaan Minyak di Blok Cepu; tiga diterima yaitu soal Penjualan Tanker Pertamina,Kebijakan Energi Nasional, termasuk pengelolaan migas oleh Pertamina dan Kisruh Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2009; sementara dua usulan tidak berlanjut yaitu soal Kredit Macet Bank Mandiri dan Penyelesaian Kasus KLBI/BLBI. Kita mencatat bahwa pada 2010 hak angket DPR soal Skandal Bank Century diterima bahkan rekomendasi Opsi C yang menengarai ada tindakan bertentangan dengan hukum dalam proses bailout Bank Century sebesar Rp6,7 triliun diputuskan melalui voting di Sidang Paripurna DPR.

Hingga kini penerapannya masih terus berjalan walau tampak jelas ada tarik ulur politik di dalam penerapan Opsi C tersebut. Satu hal yang menarik, tarik ulur politik lebih kental terasa di antara partai-partai koalisi pendukung pemerintah yang tergabung di dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) yakni antara tiga partai pendukung Opsi C (Partai Golkar, PPP, dan PKS) dan yang mendukung Opsi A (Partai Demokrat, PAN,dan PKB) ketimbang antara koalisi partai pemerintah dan kelompok partai penyeimbang (PDIP, Partai Hanura, dan Partai Gerindra) yang mendukung Opsi C.Geliat politik dalam pengusulan, penerimaan, sampai penerapan rekomendasi Pansus Bank Century dapat menjadi cermin bagaimana kelanjutan dari usulan penggunaan hak angket perpajakan.

Kita berharap para anggota Dewan akan lebih mendahulukan kepentingan publik ketimbang kepentingan partai atau individu anggota Dewan. Namun, perhitungan- perhitungan politik para anggota DPR tidak selamanya sejalan dengan kepentingan publik pada umumnya. Kita tunggu saja apakah usulan hak angket soal kebijakan perpajakan ini akan berlanjut, diterima,atau ditolak DPR.

Kalaupun diterima dan berproses di pansus, apakah nasibnya akan sama dengan pansus Bank Century ataukah ada kesepakatan bersama di antara para anggota DPR agar penerapan kebijakan perpajakan lebih adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.Jika ya,ini langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan publik pada DPR. Jika tidak, kepercayaan publik pada DPR akan semakin menurun ke titik nadir.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 22 Februari 2011

1 Response to “Lagi, soal Hak Angket DPR”


  1. 1 lyqidurycuh.netii.net August 21, 2013 at 10:44 am

    I blog quite often and I really thank you for your content.
    The article has really peaked my interest. I’m going to bookmark your blog and keep checking for new information about once a week. I opted in for your RSS feed too.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

February 2011
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

%d bloggers like this: