Hak Angket Setengah Hati

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Lebih dari 100 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan usulan penggunaan hak angket dalam rangka mempertanyakan kebijakan perpajakan pemerintah yang diduga dikontrol oleh jaringan mafia pajak.

Semula Partai Demokrat mendukung, tetapi akhirnya mencabut usulan hak angket pajak. Belakangan Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pendukung Pemerintah (Setgab Koalisi) terpecah, sebagian mendukung, lainnya menolak. Ada apa, ke mana arah hak angket pajak? Hak-hak politik DPR seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat adalah “senjata”politik baru Dewan yang legalitasnya diakui secara konstitusional setelah UUD 1945 diamendemen. Sebelum amendemen konstitusi, legalitas hak angket hanya sebatas undang-undang, yakni UU No 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR. Kini, UU produk era demokrasi parlementer itu telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui keputusannya pada akhir Januari 2011 yang lalu.

Meskipun demikian, hak angket tetap menjadi salah satu hak politik DPR yang absah (selain hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat) karena hak-hak DPR tersebut bahkan telah diamanatkan dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 hasil amendemen. Hanya saja persoalannya,penggunaan hak angket bukan hanya sering kali tidak efektif atau bahkan tidak ada hasilnya, tetapi juga cenderung dijadikan sebagai instrumen politik untuk menekan pemerintah ataupun lawan politik oleh para politisi partai yang mengusulkannya.

Tidak jarang usulan hak angket digunakan sebagai alat tawar-menawar politik oleh partaipartai yang merasa tidak memperoleh bagian atau “jatah” kekuasaan yang adil dari partai yang memerintah. Diakui atau tidak, penggunaan hak angket sebagai alat politik bagi partai-partai pengusul cenderung meningkat akhir-akhir ini.

Tanpa Hasil Signifikan
Sebagai sumber pendapatan negara terbesar, kita tentu berharap agar kebijakan pemerintah di bidang perpajakan benar-benar adil, transparan, akuntabel serta berorientasi kepentingan publik.Namun tidak berarti bahwa satu-satunya cara bagi DPR untuk itu hanyalah penggunaan hak angket. Apalagi, seperti dikemukakan di atas, usulan hak angket sering kali disalahgunakan sebagai senjata oleh partai-partai di DPR untuk sekadar memojokkan dan mempermalukan pemerintah namun tanpa hasil akhir yang signifikan.Seolaholah dengan semakin seringnya politisi DPR mengusulkan hak angket maka semakin meningkat pula kepercayaan rakyat kepada para wakilnya.

Karena itu, terlepas dari kebutuhan obyektif bangsa kita akan suatu kebijakan perpajakan yang lebih baik,para politisi DPR semestinya memanfaatkan forum rapatrapat kerja ataupun rapat dengar pendapat komisi-komisi Dewan dengan berbagai pihak, termasuk unsur-unsur pemerintah. Dalam kaitan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan, DPR sebenarnya bisa memaksimalkan kerja Komisi XI dan Komisi III,baik melalui pembentukan Panitia Kerja Perpajakan maupun Panja Mafia Pajak. Apabila kerja komisi-komisi DPR lebih dimaksimalkan,mungkin efektivitasnya dalam mempertanyakan dan menggugat kebijakan pemerintah tidak kalah dibandingkan penggunaan hak angket. Perbedaannya barangkali lebih terletak pada “gaung politik” penggunaan hak angket yang jauh lebih besar dibandingkan forum komisikomisi DPR.

Di sisi lain,di kalangan pers pun sudah terbentuk persepsi yang keliru mengenai hak angket DPR. Seakan-akan hak angket dapat dipakai oleh parpol di parlemen untuk menjatuhkan pemerintah, padahal pemerintah dalam skema sistem presidensial setelah amendemen konstitusi memiliki masa bakti yang bersifat tetap, yakni lima tahun.

Sarat Kepentingan Parpol
Pengalaman sejauh ini memperlihatkan, penggunaan hak interpelasi ataupun hak angket sering kali sarat dengan kepentingan politik parpol di DPR. Dalam konteks hak angket pajak,semula Partai Demokrat berharap dapat “mengadili” penyimpangan yang dilakukan perusahaan-perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Harian Setgab Koalisi, yang ditengarai “bermain”di balik kasus Gayus Tambunan.

Namun ternyata Golkar tidak surut dan malah menggalang dukungan agar hak angket pajak benar-benar dapat digulirkan untuk menggugat kebijakan perpajakan pemerintah secara luas. Perubahan sikap Partai Demokrat yang akhirnya mundur dalam pengajuan hak angket pajak tampaknya terkait kekhawatiran hak politik DPR tersebut akhirnya akan memukul balik pemerintah.Kekhawatiran akan dampak politik seperti ini pula yang belakangan membuat Setgab Koalisi tidak sepenuhnya mendukungpengajuanhakangket pajak.Karena itu tidak mustahil sikap Partai Demokrat akan diikuti pula oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Apalagi jika misalnya pada saat yang sama perombakan kabinet benar-benar dilakukan dan PPP, PKB, serta PAN tentu tidak mau kehilangan jatah mereka dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Apabila dugaan di atas mendekati benar maka sekali lagi tarikmenarik penggunaan hak angket pajak tampaknya lebih terkait pertarungan kepentingan partai-partai besar, khususnya Partai Demokrat danPartaiGolkar,ketimbang kepentingan objektif bangsa kita untuk melahirkan kebijakan perpajakan yang adil, transparan, akuntabel serta minim manipulasi dan korupsi. Barangkali itulah realitas perilaku parpol-parpol di DPR dewasa ini, yakni hak angket setengah hati karena cenderung dipakai untuk transaksi kepentingan sempit para politisi partai di Senayan.

Karena itu, meskipun usulan hak angket pajak berpeluang lolos sebagai hak DPR, hal itu belum tentu berdampak signifikan bagi pembentukan kebijakan yang lebih baik di bidang perpajakan. Seperti realitas hak-hak angket sebelumnya, nasib panitia khusus angket pajak DPR––jika benarbenar terwujud—mungkin akan berhenti sebagai “heboh politik” yang sekadar menaikkan posisi tawar sejumlah partai atau politisi ketimbang mengubah kebijakan perpajakan secara mendasar. Barangkali itulah realitas perilaku politisi parpol di DPR hasil Pemilu 2009 yang ironisnya “harus” kita pilih kembali dalam pemilu mendatang.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 21 Februari 2011

1 Response to “Hak Angket Setengah Hati”


  1. 1 Ibu Zuriah February 24, 2011 at 6:13 pm

    Libia membara. Kota-kota di Libya telah dikuasai demonstran dan rakyat. Kalau Ben Ali, mantan pemimpin Tunisia, kini selamat karena cepat lari ke negara asing, Mubarak, pemimpin Mesir, keras kepala dan pasti akan dihukum rakyat Mesir, dan Gadafi, pemimpin Libia, pembunuh tentara sendiri dan rakyanta, akan digantung rakyatnya, karena perintahkan eksekusi banyak tentaranya yang membelot akibat menolak membunuh para demonstran. 1000 lebih demonstran dan massa sudah terbunuh dalam revolusi di Libia saat ini. Anggota keluarga Gadafi sudah ditolak mendarat di Malta, di Tunisia dan di Libanon. Gadafi akan digantung rakyatnya, ini soal waktu. Kemana ia melarikan diri ke negara asing? Semua menolak. Tapi ada apa SBY terbang ke Brunei? Semoga SBY tidak akan bernasib seperti pemimpin-pemimpin Arab tersebut. Mungkin Gadafi dan Mubarak perlu lari ke Brunei. Emas dan harta mereka pun bergudang-gudang. Atau ke Indonesia siapa tahu pemerintah bisa kebagian. Lumayan.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

February 2011
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

%d bloggers like this: