Mengapa Kekerasan Tak Pernah Sirna?

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI
dan Ketua II PP AIPI Periode 2008-2011.

Di kala para pemimpin berbagai agama bersatu padu melawan kebohongan publik pemerintah, kita kembali dikejutkan oleh serangan massa atas nama penduduk pemilik wilayah Desa Cikeusik,Pandeglang, Banten, terhadap para penganut Ahmadiyah yang sedang mengadakan pertemuan, Minggu (6/2).

Tiga orang tewas, puluhan luka parah, dan tak sedikit yang luka ringan. Terlepas dari perbedaan agama ataupun keyakinan yang memang nyata itu,apakah dibenarkan orang menganiaya, menyiksa, menelanjangi, lalu memukul mereka yang berbeda keyakinan tersebut sampai mati? Allah bukanlah ketua partai politik yang harus dibela atau didukung. Allah juga tidak membutuhkan kekuatan manusia untuk membasmi kelompok-kelompok yang ditengarai berbeda keyakinan karena Ia adalah Sang PenciptaYang Maha Agung. Anehnya, pemerintah hanya bisa mengecam aksi kekerasan tersebut dan meminta aparat untuk mengusut dan menindak pelakunya.

Tak ada upaya maksimal untuk mencegah bentrokan ataupun tindakan kekerasan atas nama agama yang berulang kali terjadi. Anehnya pula, pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan agama di negeri ini bukannya melindungi para warga Ahmadiyah itu, melainkan malah menghujat dan ingin membubarkannya atas nama undangundang atau peraturan negara. Lebih aneh lagi jika aparat pemerintah dan keamanan daerah bukan melindungi mereka, malah ikut bersama massa mengusir atau akan menempatkan mereka ke suatu wilayah terpencil dengan alasan demi keamanan para anggota jamaah Ahmadiyah.Padahal kita tahu, jika mereka dipindahkan ke suatu pulau, ini sama saja memisahkan jamaah Ahmadiyah dari lingkungannya.

Ini juga sama saja dengan upaya pemerintah untk membangun enclave-enclave atas nama agama tertentu seperti politik kolonial Belanda dulu yang memisahkan masyarakat Islam dan Kristen di Maluku. Ini amat berbahaya karena suatu saat, jika ternyata kaum pengikut Ahmadiyah mampu membangun kekuatan ekonomi mereka di pulau tersebut, bukan mustahil mereka juga akan diserang kembali karena adanya kecemburuan sosial ekonomi dari kelompok tertentu yang tidak mampu membangun kekuatan ekonomi. Anehnya pula, teman-teman aktivis hak-hak asasi manusia dan yang mengagungkan multikulturalisme yang bergabung menjadi anggota partai penguasa kini justru tak terdengar lagi suara mereka.

Padahal mereka dulu berjanji bahwa bergabungnya mereka ke partai adalah agar pikiran dan tindakan mereka dapat memengaruhi kebijakan penguasa terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda.Mereka juga ingin mencegah kekerasan demi kekerasan atas nama agama. Kita patut bertanya, mengapa aparat keamanan tidak berupaya mencegah sebelum pembantaian massal tersebut terjadi? Apakah aparat intelijen kepolisian sudah benar-benar lumpuh sehingga tidak mampu mengantisipasi kejadian yang akan berlangsung? Apakah aparat keamanan kita juga tidak melakukan pendekatan-pendekatan persuasif sebelum prahara itu datang? Ini bukan soal pembelaan terhadap jamaah Ahmadyah, melainkan suatu kegusaran kita sebagai sesama warga negara pemilik negeri ini.

Tidak malukah kita sebagai suatu bangsa yang memiliki Pancasila dan dieluelukan sebagai bangsa yang ramah terhadap orang asing justru beringas dan sadis terhadap sesama anak bangsa? Tidak malukah kita sebagai bangsa jika ada anak-anak bangsa, apa pun agama dan keyakinannya, meminta suaka politik ke Negeri Kanguru (Australia) karena mereka tidak mendapatkan tempat yang nyaman dan aman di negeri sendiri? Mengapa pula para aparat pemerintah kita tidak bisa tegas dalam melawan kekerasan yang dilakukan anak-anak bangsa?

Apakah itu bagian dari politik pembiaran dan/atau politik balas dendam karena selama ini sekelompok pemuka berbagai agama menuding pemerintah melakukan 18 kebohongan publik yang terdiri atas 9 kebohongan lama dan 9 kebohongan baru? Jika nyawa warga negara dijadikan tumbal dari pertarungan antara pemerintah dan para pemuka agama, pantaslah jika Forum Rektor menilai bahwa negeri ini berada di ambang kegagalan (failing state). Para pemuka agama juga tidak cukup hanya menyerang, menuding atau mengimbau agar pemerintah mengambil tindakan tegas kepada para pelaku kekerasan. Harusnya mereka juga bahu-membahu untuk menentang kekerasan melalui tindakan nyata, yakni melindungi penganut agama atau kepercayaan yang tidak sama dengan kepercayaan atau agama yang mereka anut.

Soal neraka atau surga, benar atau salah,dosa atau pahala adalah urusan para individu penganut agama atau kepercayaan yang beragam itu. Biarkan mereka bebas menjalankan agama/kepercayaannya tanpa harus dipaksa untuk berganti ke agama/kepercayaan lain. Salah satu pertanda apakah negeri ini sudah sampai pada taraf demokrasi yang terkonsolidasi adalah apabila freedom from fear, freedom of religion,freedom of speech, dan freedom of the pressbenar-benar terjamin di negeri ini. Dapatkah negara menjamin semua itu?

Dapatkah negara juga juga melindungi warga negaranya tanpa memandang asal usul, warna kulit, etnik, agama, atau status sosialekonomi mereka? Jika tidak, negeri ini benar-benar sudah nyaris menjadi negara yang gagal! (*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 8 Februari 2010

0 Responses to “Mengapa Kekerasan Tak Pernah Sirna?”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

February 2011
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

%d bloggers like this: