Negara Tersandera Politik Busuk

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Aneka persoalan seolah-olah tak pernah berhenti melanda bangsa kita. Ironisnya, hampir tak satu pun persoalan yang silih berganti menyita perhatian dan energi bangsa kita terselesaikan secara tuntas. Mengapa berbagai institusi dan para penyelenggara negara saling menyandera di antara mereka?

Ketika skandal penalangan Rp 6,7 triliun atas Bank Century tak kunjung terungkap dan kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan gagal menyeret para aktor besar di belakangnya, publik kembali terhenyak oleh perseteruan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi III DPR menolak kehadiran dua orang pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah, dalam rapat dengar pendapat di gedung parlemen.

Pemicunya tidak lain adalah ditangkapnya 22 orang anggota dan mantan anggota DPR 2004-2009 tersangka penerima suap pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom. Komisi Hukum Dewan “membalas” tindakan KPK tersebut dengan cara menolak kehadiran Bibit dan Chandra yang dianggap masih berstatus tersangka kendati kasusnya sendiri telah dikesampingkan (deponeering) oleh Kejaksaan Agung. Demi kepentingan umum, Jaksa Agung mengesampingkan perkara penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Bibit dan Chandra sebagai pimpinan KPK.

Saling Menyelamatkan
Skandal Century, mafia pajak Gayus Tambunan, dan kasus suap yang diduga diterima para politisi DPR sebenarnya hanya puncak dari gunung es kebobrokan sistemik proses politik yang mendera bangsa kita selama ini. Kebobrokan itu pada dasarnya berpusat pada kecenderungan para elite politik dan penyelenggara negara untuk saling menyelamatkan kepentingan politik busuk mereka masing-masing. Karena itu tidak mustahil tiga kasus besar ini bukan hanya terkait satu sama lain, tetapi juga melibatkan pertarungan tiga partai politik besar, yakni Demokrat, Golkar, dan PDI Perjuangan.

Partai Golkar sangat bernafsu membongkar skandal Century karena diduga melibatkan Partai Demokrat terkait pendanaan kampanye Pemilu 2009. Partai Demokrat, antara lain melalui Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk Presiden, berkepentingan menyeret keterlibatan tiga perusahaan Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar, yang diduga sebagai penyuap terbesar di balik kasus Gayus. Sementara itu PDI Perjuangan sangat berharap agar KPK lebih fokus membongkar skandal Century dan kasus Gayus ketimbang kasus cek pelawat yang melibatkan semua anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR 2004-2009 dari partai banteng gemuk.

Kecenderungan untuk saling menjatuhkan sekaligus saling menyelamatkan kebusukan dan politik busuk masing-masing parpol besar barangkali merupakan kata kunci yang menjelaskan mengapa kepentingan publik atas tegaknya pemerintahan yang bersih akhirnya dikorbankan. Politik saling menjatuhkan sekaligus saling menyelamatkan politik busuk tersebut tampaknya akan terus mewarnai penyelesaian skandal dan kasus besar hingga Pemilu 2014 mendatang.

KPK, Nunun dan Miranda
Parpol besar tidak hanya saling menyandera di antara mereka, melainkan juga menyandera KPK. Bagi Partai Demokrat skandal Century telah “selesai” secara politik di DPR ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dipermalukan melalui panitia khusus angket Dewan. Untuk Golkar, tidak relevan mempersoalkan perusahaan keluarga Bakrie karena ada puluhan perusahaan lain yang memanipulasi pajak di balik kasus Gayus Tambunan. Sedangkan bagi PDI Perjuangan, tidak adil menangkap penerima suap tanpa jelas siapa penyuap dan aktor intelektualnya.

Meskipun para politisi penerima cek pelawat sudah menyebut nama Nunun Nurbaiti sebagai perantara penyuap dalam rangka meloloskan Miranda Gultom, hingga saat ini Nunun dan Miranda tak tersentuh hukum. Kendati KPK adalah lembaga independen, namun kepentingan pemerintah Yudhoyono tampaknya turut melekat di balik fakta tetap dibiarkannya Nunun dan Miranda melenggang di panggung sosialita negeri ini. Jika ditangkap, Miranda Gultom tak hanya dikhawatirkan “bernyanyi” mengenai aliran dana Bank Century yang diduga melibatkan para elite Partai Demokrat, tetapi juga bisa menyeret Wapres Boediono (mantan Gubernur BI) ke kursi pesakitan skandal bank bermasalah tersebut.

Jadi, baik Bibit dan Chandra secara individu maupun KPK secara institusi tampaknya hanyalah korban dari parade politik tak bermoral para elite politik yang tak kunjung insaf dan bertanggung jawab. Lebih jauh lagi, yang tersandera sebenarnya bukan hanya KPK, melainkan juga negara, bangsa dan kita semua yang mendambakan tegaknya pemerintahan yang bebas korupsi.

Masih Ada Harapan?
Masih adakah harapan bagi bangsa ini untuk mengurangi kebobrokan dan politik busuk? Apakah demokrasi yang kita rebut dari rejim otoriter Soeharto hanya menghasilkan para politisi dan pejabat publik yang korup, busuk, dan lari dari tanggung jawab?

Harapan masih terbuka lebar jika, pertama, ada kemauan politik dari Presiden Yudhoyono untuk benar-benar menegakkan pemerintahan yang bersih. Komitmen tentu tidak cukup dengan pidato dan retorika berapi-api. Komitmen dan kemauan politik bahkan tidak cukup dengan berbagai instruksi presiden yang ternyata tumpul. Juga tidak cukup dengan rapat-rapat kabinet yang begitu sering tetapi tanpa keputusan yang jelas.

Komitmen dan kemauan politik membutuhkan menyatunya ucapan dan janji Presiden dengan aksi dan tindakan nyata untuk memutus mata rantai kebusukan dan politik busuk. Sesuai otoritas yang dimiliki, Presiden bisa mencopot setiap saat para pejabat tinggi yang gagal mengeksekusi tanggung jawab mereka. Hanya saja pertanyaan sekaligus persoalannya barangkali, apakah presiden kita, Susilo Bambang Yudhoyono, memiliki nyali politik untuk itu?

Harapan kedua untuk membongkar mata rantai kebusukan yang menyandera negeri kita ada di pundak kekuatan masyarakat sipil. Keberhasilan berbagai elemen masyarakat sipil untuk saling bekerjasama dan mengkonsolidasikan diri dan membangun isu strategis bersama akan sangat menentukan masa depan bangsa ini. Soalnya jelas, perubahan ke arah yang lebih baik bagi negeri kita tak akan pernah turun dari langit mendung politik yang busuk.

Dimuat di Kompas, 5 Februari 2011

1 Response to “Negara Tersandera Politik Busuk”


  1. 1 nobody February 16, 2011 at 12:08 pm

    Kekuatan FreeMason Yahudi bermain di balik masalah Bank Century dll.?
    Semua orang sepertinya berusaha untuk saling menutupi agar kedok anggota mafia FreeMason utamanya tidak sampai terbongkar.
    Jika memang benar demikian, maka tidak akan ada yang bisa menangkap dan mengadili Gembong tersebut -di dunia ini- selain Mahkamah Khilafah!
    Mari Bersatu, tegakkan Khilafah!
    Mari hancurkan Sistem Jahiliyah dan terapkan Sistem Islam, mulai dari keluarga kita sendiri!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

February 2011
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

%d bloggers like this: