Pergantian Kabinet,Perlukah?

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI
dan Ketua II PP AIPI Periode 2008-2011.

DELAPAN hari lagi, 20 Oktober2010, Kabinet Indonesia Bersatu II genap berusia satu tahun.Beberapa anggota kabinet tentunya harap-harap cemas, menanti apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan pergantian kabinet.

Kecemasan ini masuk akal karena menurut hasil evaluasi kinerja kabinet yang dilakukan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang diumumkan pada Juli 2010,ada 25% kementerian yang kinerjanya mengecewakan. Bahkan,saat itu sempat terlontar istilah “rapor merah” untuk beberapa menteri meski istilah tersebut sebenarnya bukan istilah resmi UKP4 yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto. Istilah yang resmi adalah “memuaskan”, “cukup memuaskan”,“kurang memuaskan”, dan “lain-lain”. Jajak pendapat atas kinerja kabinet juga dilakukan oleh lembagalembaga survei baik yang independen maupun lembaga penelitian yang bernaung di bawah media massa.

Hasil jajak pendapat Kompasyang diterbitkan Senin,(11/10), menunjukkan tingkat kepuasan responden terhadap kinerja para menteri pada Oktober ini jika dibandingkan dengan Juli 2010 sebagian besar merosot,namun ada juga sebagian kecil yang mengalami kenaikan. Dari 34 menteri anggota kabinet, yang mengalami kenaikan adalah Menko Perekonomian dari 39,9% menjadi 41,9%,Menko Kesejahteraan Rakyat (35,9% ke 39,0%), MenteriKeuangan(35,0% ke 43,7%), Menteri ESDM (40,0% ke 42,2%), Menteri Pendidikan Nasional (54,5% ke 55,4%), Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (37,2% menjadi 39,9%),Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (43,3% menjadi 47,8%) dan hanya satu menteri yang tingkat kepuasannya tetap, yakni Menteri Perdagangan (54,3%).

Satu hal yang menarik, walau mengalami tingkat kepuasan meningkat, ternyata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah menteri yang keperluan untuk digantinya cukup tinggi,yakni 41,0%. Lima menteri lain yang tingkat keperluannya untuk diganti lebih dari 40% adalah Menko Kesejahteraan Rakyat (43,2%), Menteri Perhubungan (42,8%), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (41,6%), Menteri Luar Negeri (40,5%),dan Menteri Dalam Negeri (40,1%). Hal lain yang menarik, ada menteri yang kinerja dan visi ke depannya sangat baik menurut penulis, yakni Menteri Pertahanan, tetapi tingkat kepuasan publiknya malah termasuk yang merosot tajam, yakni dari 55,3% menjadi 43,9%.

Di sini menunjukkan bahwa apa yang menjadi penilaian publik belum tentu sesuai dengan kenyataan kinerja yang dilakukan para menteri di kabinet tersebut. Dalam delapan hari ke depan, akan banyak pula suara-suara yang bukan hanya menginginkan pergantian kabinet,melainkan sudah menjurus kepada tuntutan untuk pergantian pemerintahan. Ada yang sudah mengancam untuk melakukan pengerahan massa, ada yang diungkapkan melalui pernyataan aspirasi politik seperti yang dilakukan Ketua Gerakan Indonesia Bersih, ada pula yang melalui sebaran pesan singkat dengan menyatakan bahwa kelompoknya sudah mengirimkan surat kepada Presiden SBY bahwa pemerintahnya telah gagal dan Presiden diminta mengundurkan diri seperti yang dilakukan Petisi 28 yang mengungkapkan 28 kegagalan Presiden dalam memenuhi aspirasi rakyat.

Tiga bentuk gerakan tersebut sah-sah saja secara politik karena merupakan bagian dari partisipasi politik rakyat.Namun, siapa yang memberikan mereka hak untuk meminta Presiden SBY mundur adalah suatu persoalan politik pula. Suka atau tidak, Presiden SBY memiliki mandat penuh lima tahun karena dipilih melalui pemilihan presiden langsung pada 2009.Legitimasi politiknya pun cukup tinggi, 60,8% pada Pilpres 2009. Karena itu, ia berhak untuk memimpin negeri ini sampai 2014. Kita tentunya tidak ingin ada semacam gerakan cabut mandat yang mengatasnamakan rakyat.Jika pilihan rakyat salah, biarlah rakyat belajar untuk menjadi dewasa dalam berpolitik agar di kemudian hari dapat memilih presiden atas perhitungan yang lebih cermat lagi, bukan hanya karena penampilan atau pun pilihan kata dalam kampanye politiknya.

Pemerintahan SBY-Boediono memang telah menelurkan 15 program prioritas yang semua itu harus dicapai dalam lima tahun,dibagi ke dalam periode 100 Hari,Satu Tahun, Tiga Tahun, dan Lima Tahun. Kini Kabinet telah berusia satu tahun. Jika mengikuti pakem pemerintahan pada Kabinet Indonesia Bersatu I (2004–2009), pada usia satu tahun Presiden SBY akan melakukan pergantian kabinet kecilkecilan. Saat itu reshuffle terbatas dengan merotasi tiga menteri,memasukkan tiga nama menteri baru, dan mengeluarkan tiga nama menteri lama dari kabinet. Kali ini perhitungannya tampaknya jauh lebih rumit daripada reshuffle kabinet pada 2005.

Persoalan keseimbangan politik agar tidak ada kekecewaan politik dari partai-partai pendukung koalisi pemerintahan yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan yang terdiri atas enam partai politik tentunya harus diperhitungkan. Presiden SBY memang memiliki hak prerogatif untuk merombak kabinet. Namun, tampaknya ia tidak akan berani melakukan perombakan kabinet tanpa memperhitungkan keseimbangan politik partai-partai anggota koalisi yang menguasai 75,5% kursi di parlemen. Persoalan citra politik partai juga menjadi kendala bagi Presiden untuk mengganti seorang menteri yang berasal dari partai politik.

Contohnya, selama ini banyak kritik masyarakat terhadap kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring yang acapkali membuat blunder politik melalui pernyataan-pernyataan politiknya dan lebih peduli pada soal pornografi ketimbang kebijakan komunikasi dan informasi nasional ke depan di tengah gelombang teknologi informasi yang semakin canggih. Persoalannya, jika Tifatul diganti, apakah Partai Keadilan sejahtera (PKS) akan menerima dengan lapang dada karena biar bagaimana pun Tifatul adalah mantan Presiden PKS. Betapa buruknya citra PKS jika mantan presiden partainya dianggap tidak cakap mengarahkan kementeriannya, yang berarti pula gagal dalam menjalankan misi kabinet.

Jika Presiden SBY menuruti keinginan Partai Golkar yang diduga menggebu-gebu menginginkan pergantian kabinet atas dasar keterwakilan politik di parlemen, ini juga dapat memecah belah koalisi. Presiden SBY adalah seorang yang safety player, mencari aman dalam berpolitik dan bukan pemberani dalam mengambil keputusan yang krusial demi perbaikan kinerja kabinet. Satu tahun sebenarnya masa yang cukup untuk menilai kinerja menteri secara proporsional. Persoalannya, perlukah dilakukan pergantian kabinet? Jika memang ada menteri yang harus diganti,sebaiknya itu didasari oleh kinerjanya saja dan bukan asal usul partai, agama, atau etniknya. Hanya Presiden SBY yang tahu persis kinerja para pembantunya.

Seorang menteri dapat saja dinilai buruk,walau Presiden tidak pernah menegurnya terkait dengan kinerjanya.Sebaliknya, seorang menteri dapat saja dinilai baik oleh Presiden walau persepsi sebagian masyarakat amat buruk terhadapnya. Mari kita tegakkan sistem presidensial dan konstitusi negara.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 12 Oktober 2010

1 Response to “Pergantian Kabinet,Perlukah?”


  1. 1 nbasis October 17, 2010 at 8:50 am

    mungkin lebih menarik membicarakan pergantian Presiden di tengah periode


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

October 2010
M T W T F S S
« Sep   Dec »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

%d bloggers like this: