Tiga Pendekar Hukum yang Dinanti

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI
dan Ketua II PP AIPI Periode 2008-2011.

TAJUK rencana harian Seputar Indonesia (SINDO),Senin (20/9),secara tegas mengungkapkan keinginan publik mengenai independensi pimpinan tiga institusi penegak hukum di negeri ini,yakni Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Secara gamblang, berita utama SINDO, Senin (20/9), juga mengulas hasil survei harian tersebut mengenai keinginan publik yang lebih condong memilih calon jaksa agung yang berasal dari kalangan eksternal kejaksaan dengan nama yang memperoleh suara terbanyak pilihan pembaca adalah Bambang Widjojanto.

Pekan lalu media massa yang sama juga mengulas betapa cantiknya jika KPK dan Kejaksaan Agung dipimpin oleh dua calon pimpinan KPK yang diajukan oleh Panitia Seleksi Calon Ketua KPK, yaitu Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto. Jika Bambang Widjojanto benar diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon jaksa agung dan Busyro Muqoddas sebagai calon pimpinan KPK, lengkap sudah pemenuhan keinginan publik tersebut.

Persoalan siapa yang akan menduduki jabatan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sampai artikel ini ditulis,Senin siang (20/9),masih tanda tanya besar. Namun melihat gelagat pemberian kenaikan pangkat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri yang sekaligus salah seorang calon Kapolri Imam Soedjarwo dari inspektur jenderal (irjen pol) berbintang dua menjadi komisaris jenderal polisi (komjen pol) berbintang tiga, kemungkinan besar Imam Soedjarwo yang akan diajukan Presiden ke DPR sebagai calon tunggal Kapolri dan bukan Irwasum Polri Komjen Nanan Sukarna.

Memang kemungkinan yang akan terjadi cuma dua, apakah Komjen Pol Nanan Sukarna yang lebih senior (angkatan 1978) ataukah Komjen Pol Imam Soedjarwo (angkatan 1980) yang akan menduduki jabatan Kapolri menggantikan Bambang Hendarso Danuri dan apakah salah satu dari mereka menjadi Wakapolri? Posisi jabatan Kapolri, jaksa agung,dan Ketua KPK teramat penting karena selama ini publik mendambakan agar penegakan hukum di negeri ini berjalan baik.

Karena itu tidak salah bila penulis memberi gelar ketiga posisi itu sebagai tiga pendekar hukum. Satu posisi lagi yang juga masih diproses panitia seleksi, Ketua Komisi Yudisial (KY), juga menjadi perhatian publik bukan saja karena pengajuannya oleh pemerintah sangat terlambat, melainkan institusi ini juga diharapkan dapat mengawasi pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

Namun, Kapolri, Jaksa Agung,Ketua KPK lebih disorot publik karena tiga posisi itu lebih menonjol dan langsung berkaitan dengan persoalan penegakan hukum, khususnya terkait dengan penyelesaian kasuskasus korupsi,ketimbang KY. Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK adalah tiga institusi yang kita harapkan dapat bekerja sama secara baik dalam menangani persoalan pelanggaran hukum di Tanah Air dan bukan tiga institusi yang saling berkompetisi negatif atau saling membunuh satu dengan lainnya.

Sekitar setahun lalu, ada kecenderungan betapa antara institusi Polri dan KPK terjadi hubungan yang kurang harmonis. Bahkan terakhir ada wakil Polri di KPK yang menolak keinginan KPK untuk membongkar kasus-kasus rekening gendut para perwira tinggi Polri. Mungkin saja ini terjadi lantaran masa depan posisi jabatannya di institusi Polri mendatang atau karena persoalan “jiwa korsa” (spirit of the corps) dengan temanteman jenderal polisi lainnya.

Kita juga membaca, mendengar, dan menonton berita tayangan media betapa ada yang tidak beres di institusi Polri dan Kejaksaan Agung terkait dengan “maha korupsi” yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak,Kementerian Keuangan Republik Indonesia.Apakah Gayus Tambunan merupakan pemain tunggal yang mengatur segalanya di dalam kasus korupsi pajak ataukah ini melibatkan orang di dalam dan di luar kantor Pajak atau institusi lain?

Posisi calon Ketua KPK sempat disorot publik akhir pekan lalu karena dua calon pimpinannya,Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto, mau menerima undangan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara.Terlepas dari ada tidaknya titipan dari Presiden SBY kepada kedua calon pimpinan KPK itu, interpretasi yang muncul ialah mereka akan mudah menjadi subordinat dari Presiden SBY dan sulit untuk independen dalam menangani kasus-kasus penyelewengan pajak atau korupsi lainnya yang terkait dengan kekuasaan seperti kasus Bank Century yang belum selesai.

Mungkin dua orang ini alpa bahwa mereka bisa saja menolak undangan tersebut walaupun Presiden SBY mengundang mereka dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan bukan kepala pemerintahan. Persoalan siapa yang akan diajukan Presiden SBY ke DPR sebagai calon Kapolri juga ramai dibicarakan kalangan di Jakarta, khususnya para pemerhati politik dan hukum. Memang biasa angkatan yang lebih muda diangkat sebagai Kapolri melangkahi angkatan lain.

Namun soal kenaikan pangkat yang cepat dalam waktu yang singkat serta dugaan adanya hubungan kekeluargaan antara Presiden SBY dan Komjen Pol Imam Soedjarwo menambah dugaan kuat Imam Soedjarwo-lah yang kemungkinan besar menjadi calon Kapolri. Dukungan di DPR terhadap Imam Soedjarwo pun mulai menguat. Sebenarnya, dapat saja seseorang menduduki suatu jabatan penting tanpa harus melihat apakah ia seorang kerabat dekat Istana ataukah tidak.

Dalam kaitan ini, merit system harus lebih didahulukan ketimbang unsur kekeluargaan. Jangan sampai karena ia punya hubungan dekat dengan Presiden,lalu itu menjadi penghalang bagi dirinya untuk memperoleh jabatan penting atau sebaliknya mempermudah dirinya. Namun, analisis yang berkembang tidak berhenti sampai di situ. Penunjukan Imam Soedjarwo sebagai Kapolri dari angkatan 1980 memberi peluang bagi kerabat dekat Istana lainnya yang kini menjadi Pangdam Siliwangi untuk juga ditunjuk sebagai Panglima TNI setelah masa bakti Panglima TNI mendatang, Laksamana TNI Agus Suhartono, berakhir.

Namun,jika Presiden SBY memegang teguh janjinya untuk mengusulkan panglima TNI dari tiga matra (Darat,Laut dan Udara) secara bergantian, maka Panglima TNI setelah Agus Suhartono pastinya berasal dari TNI-AU. Kita tunggu saja siapa yang akan diajukan Presiden SBY sebagai calon Kapolri, jaksa agung,dan Ketua KPK.Siapa pun mereka,kita berharap mereka dapat mengatakan “tidak”jika ada campur tangan negatif pemerintah dalam persoalan penegakan hukum di negeri ini.

Para pendekar hukum ini juga harus berkepala dingin dan tidak dapat ditekan dari mana pun, termasuk dari publik,dalam urusan penegakan hukum,sejauh apa yang mereka lakukan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Kita tidak ingin mereka yang duduk sebagai Kapolri, jaksa agung dan Ketua KPK adalah “pion-pion” penguasa yang lebih mengutamakan kepentingan kekuasaan ketimbang kepentingan umum.

Jika mereka tidak dapat dipercaya oleh publik, kepada siapa lagi kita harus percaya? Mudah-mudahan tidak terjadi “dark justice” di negeri ini di mana seorang hakim harus mengambil jalannya sendiri demi keadilan, tetapi cara yang digunakan di luar kaidah hukum yang berlaku.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 21 September 2010

0 Responses to “Tiga Pendekar Hukum yang Dinanti”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

September 2010
M T W T F S S
« Aug   Oct »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

%d bloggers like this: