Power Tends to Corrupt

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI
dan Ketua II PP AII Periode 2008-2011.

SEMPALAN dalil Lord Acton “power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”itu tampaknya tepat untuk menggambarkan penguasa yang ingin menyalahgunakan kekuasaannya.

Korupsi pada dalil Acton tersebut bukan hanya terkait uang, melainkan juga politik atau kebijakan.Lebih parah lagi jika korupsi kekuasaan itu dibalut oleh slogan ”ini negara demokrasi Bung,siapa pun bisa melontarkan gagasan”. Anggapan terjadinya korupsi kekuasaan itu muncul saat Ruhut Sitompul, salah seorang Ketua DPP Partai Demokrat, melontarkan gagasan untuk mengamendemen konstitusi atau Undang- Undang Negara Republik Indonesia 1945, khususnya Pasal 7 yang memungkinkan masa jabatan presiden bukan dibatasi hanya dua kali masa jabatan,melainkan tiga kali.

Ini untuk memungkinkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maju kembali menjadi calon presiden pada periode 2014- 2019.Ketika serangan terhadap dirinya datang bertubi-tubi, dengan santainya Ruhut menyatakan di radio Trijaya FM, ”Ini negara demokrasi, Bung! Siapa pun bebas menyatakan pendapat.” Ruhut tampaknya lupa bahwa gagasan pembatasan masa jabatan presiden dari yang tidak terbatas menjadi hanya dua kali masa jabatan adalah salah satu komitmen reformasi yang bergulir sejak Mei 1998. Tidak sedikit tokoh partai dan organisasi kemasyarakatan yang menilai bahwa apa yang dilakukan Ruhut Sitompul bukanlah aksi individual Ruhut semata.

Bukan mustahil ini merupakan agenda dari Partai Demokrat atau bahkan SBY sendiri.Ruhut hanya melakukan proof balloon atau testing the water yang pada intinya mengetes opini publik mengenai hal itu. Kecurigaan mengenai keinginan untuk melakukan amendemen konstitusi itu sebenarnya sudah muncul sejak awal pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Saat itu,Oktober 2009,tampak kasatmata betapa Presiden SBY berupaya sekuat tenaga agar PDIP mau bergabung ke dalam kabinet. Jika itu terjadi, koalisi yang terbentuk adalah koalisi bulat. Dengan demikian akan lebih mudah bagi SBY untuk menggalang kekuatan partai-partai koalisi melakukan amendemen konstitusi.

Namun, ketegasan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menolak untuk bergabung di dalam koalisi menyebabkan hanya Taufik Kiemas yang terpilih menjadi Ketua MPR. Kini, ketika tentangan publik begitu kuat atas gagasan masa jabatan presiden tiga kali tersebut, SBY berupaya menunjukkan wajahnya yang ”demokratis” seolaholah menolak amendemen konstitusi itu.Tentangan publik itu bukan tanpa alasan yang kuat.Kita tidak ingin seorang Presiden RI pasca-Reformasi dapat bertahan lebih dari dua kali masa jabatan. Kita tidak ingin ada lagi diktatordiktator politik baru di negeri ini. Sekali kita mengamendemen konstitusi terkait masa jabatan presiden, bukan mustahil batasan itu tidak terbatas lagi seperti pada era Soekarno atau Soeharto.

Sebenarnya, jika SBY memiliki keberanian politik,walau itu hal yang mustahil,bisa saja ia mengeluarkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 seperti yang dilakukan Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Melalui dekrit itu sudah pasti ia dapat menjadi kandidat presiden kembali pada 2014. Persoalan lain yang terkait dengan korupsi kekuasaan terkait dengan pengurangan hukuman terhadap para koruptor melalui pemberian remisi dan grasi. Jika dilihat dari aturan hukum yang ada, pemerintah beralasan bahwa hal itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Namun bila kita memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa,tidaklah mungkin para koruptor tersebut mendapatkan perlakuan yang luar biasa pula dari pemerintah? Apa yang terjadi saat ini menunjukkan betapa pemerintah memperlakukan korupsi sebagai kejahatan yang biasa dan para koruptornya diperlakukan sangat luar biasa.Ada yang belum menikmati sepertiga masa tahanan sudah mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman.Ada yang tidak melalui ”pendapat lain” (second opinion) dari dokter lain,tetapi sudah diberi grasi atas dasar ”kemanusiaan”.

Kebijakan pemberian remisi dan grasi terhadap para koruptor dapat berimplikasi pada beberapa hal: pertama, pemerintah dapat dinilai menjadi kekuatan politik yang menafikan usaha keras Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia; kedua, rakyat akan semakin tidak percaya kepada politik pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh pemerintahan SBY-Boediono; ketiga, upaya untuk menghapus Indonesia sebagai negara paling korup di Asia juga semakin sulit dilaksanakan d masa mendatang, khususnya oleh pemerintah saat ini.

Ketidaktegasan Presiden SBY dalam pemberantasan korupsi sebenarnya sudah tampak sejak tidak adanya ketegasan pemerintah mengusut rekening gendut para jenderal polisi dan menguak tabir mafia hukum yang selama ini terjadi di jajaran para penegak hukum. Ini semakin menambah penilaian masyarakat betapa tidak seriusnya pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. Dua fenomena di atas,gagasan untuk mengamandemen konstitusi tertkait dengan masa jabatan presiden dan pemberian remisi dan grasi kepada para koruptor bukan saja bertentangan dengan upaya kita untuk melakukan reformasi total di negeri ini, tetapi dapat dikategorikan sebagai bagian dari ”korupsi politik”.

Di sini menunjukkan tanpa adanya keteguhan masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, berbagai bentuk korupsi kekuasaan itu akan terus terjadi. Seperti dikatakan Lord Acton, ”Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely!”(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 24 Agustus 2010

2 Responses to “Power Tends to Corrupt”


  1. 1 agustinus salle August 31, 2010 at 4:30 pm

    Siapa yang naik sebagai kepala pemerintahan (pusat atau daerah) akan berkuasa karena kekuasaan mereka akan didukung oleh mekanisme kolutif dewan-eksekutif. Power tend to corrupt mendapat angin segar manakalah transparansi dan akuntabilitas publik tidak mendapat perhatian. Kita ini baru belajar transparan dan membangun akuntabilitas. Wacana sdr Ruhut sy kira itu muncul dari benaknya sendiri. Wacana itu hanya berumur beberapa hari. Mas Ikrar ndak perlu menambah menambah umur dari wacana. Okeee.

  2. 2 rizky September 25, 2012 at 1:48 pm

    pak tolong jelaskan pengertian itu sendiri tentang power tends to corrupt,mohon bantuannya


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

August 2010
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

%d bloggers like this: