Negara Tanpa Kepemimpinan

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Bulan Agustus adalah momentum istimewa bagi kita untuk merenung, menimbang, dan melakukan penilaian ulang secara jujur atas pencapaian bangsa ini. Mengapa di usia Republik yang ke-65 tahun karut-marut aneka persoalan politik, hukum, dan ekonomi bangsa seolah-olah tak pernah berujung? Apa yang salah dengan negeri ini?

Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini tidak hanya muncul di forum-forum seminar dan diskusi kalangan menengah perkotaan, melainkan juga berkembang menjadi obrolan warung kopi masyarakat bawah. Menarik bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut semakin nyaring terdengar justru ketika negeri ini telah menjemput sistem demokrasi dan mengakhiri rejim otoriter sejak lebih dari satu dekade lalu. Indonesia kini bahkan dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia sesudah India dan Amerika Serikat.

Betapa pun masih prosedural, pencapaian atas demokrasi jelas suatu prestasi. Namun prestasi tersebut menjadi semu dan tak berarti jika pada saat yang sama tata-kelola pemerintahan masih buruk, korupsi dan suap merajalela, puluhan juta rakyat masih berlumpur dalam kemiskinan, serta sumberdaya alam semakin habis terkuras dan dijarah karena tidak adanya kontrol negara. Prestasi berdemokrasi juga tidak pantas dirayakan ketika para elite di pemerintahan hanya pandai merangkai kata dalam pidato dan rapat-rapat kabinet, dan para wakil rakyat di DPR hanya pintar bersekongkol merampok uang negara, entah atas nama ”dana aspirasi”, ”rumah aspirasi”, atau istilah pemanis lain untuk membungkus niat busuk mereka memperoleh dana politik secara haram.

Sulit dipungkiri, negeri ini tengah menghadapi persoalan serius terkait merosotnya moralitas dan tanggung jawab para elite penyelenggara negara hampir di semua tingkat, pusat dan daerah. Tetapi ironisnya, para elite yang memperoleh mandat politik untuk itu cenderung ”masa bodoh” karena mata-hatinya tertutup oleh kekuasaan. Mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, menyebutnya sebagai elite politik dan pemerintahan yang ”mati rasa”. Betapa tidak, ketika para pemimpin negeri lain sibuk merancang kiat dan strategi kebijakan untuk mengantisipasi dampak perdagangan bebas dalam rangka penyelamatan ekonomi negerinya, para elite negeri kita justru sibuk memburu rente demi perut masing-masing. Tatkala negara lain melakukan negosiasi ulang kontrak karya pertambangan, pemerintah dan parlemen kita justru tetap membiarkan skema kontrak yang tidak adil dan semakin memiskinkan bangsa kita sendiri. Tidak ada pemihakan serius hampir segenap elite penyelenggara negara terhadap nasib dan masa depan Republik kita.

Agustus yang Hambar
Dalam situasi demikian maka wajar saja jika premanisme dan pemaksaan kehendak, serta tindak kekerasan dan anarki acapkali menjadi satu-satunya pilihan bagi sebagian rakyat yang tidak percaya lagi kepada elite politik, pemerintah, parlemen, hukum dan lembaga peradilan. Juga tidak mengejutkan bila rakyat akhirnya terperangkap pada perilaku ”memilih parpol atau calon yang membayar” karena dianggap lebih konkrit ketimbang berharap pada janji-janji manis politisi yang tak pernah terwujud usai pesta pemilu dan pilkada.

Barangkali itulah sekilas fenomena negeri kita di usia Republik yang ke-65. Suatu negeri indah beriklim tropis yang dilimpahi rahmat dan karunia sangat besar dari Tuhan melalui kekayaan sumberdaya alam, keunikan topografi dan geografi, serta keanekaragaman sosio-kultural, namun tidak memiliki kepemimpinan yang patut diteladani. Negeri yang terbentang luas dari Sabang di ujung barat-utara hingga Merauke di timur-tenggara bagai ”zamrud di khatulistiwa”, tetapi terperangkap salah urus negara dan pemerintahan yang tak berkesudahan. Negeri yang pemilu dan pilkadanya ternyata hanya melahirkan para penguasa dan ”raja-raja kecil” yang siap ”mengambil”, bukan pemimpin yang ”mengabdi”, amanah dan bertanggung jawab.

Indonesia Raya memang berkumandang di seantero negeri, begitu pun Sang Saka Merah Putih dikerek kembali di mana-mana, mulai Istana Negara, Gedung DPR, kantor-kantor pemerintah dan swasta hingga rumah-rumah reyot rakyat yang didera kemiskinan. Akan tetapi, tidak ada gairah dan ”greget”. Kita memperingati Hari Proklamasi yang kian hambar karena tiadanya etos dan kepemimpinan yang bisa memotivasi bangkitnya negeri dari keterpurukan. Memang benar pertumbuhan ekonomi meningkat, begitu pula pendapatan perkapita. Namun juga benar, para pejabat publik merayakan Agustus dalam hidup berkelimpahan, sementara puluhan juta rakyat memperingatinya dalam rintihan penderitaan lantaran tak sanggup lagi menanggung beban hidup yang semakin sulit.

Korupsi Berlipat Ganda
Alih-alih menorehkan karya emas bagi anak negeri, kepemimpinan presiden-presiden pasca-Orde Baru hampir tidak ada yang menjanjikan. Presiden Yudhoyono yang memasuki periode kedua pemerintahan misalnya hanya sibuk membentuk dan menata citra diri tanpa henti. Tidak ada ketegasan, apalagi keberanian, dalam mengambil keputusan terbaik dalam ekonomi, politik, dan hukum bagi negeri kita. Setiap kali harus mengambil keputusan, Yudhoyono justru membentuk tim ataupun satuan tugas adhoc. Dalam soal kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden membentuk Tim Delapan yang dipimpin Adnan Buyung Nasution. Ketika hendak memberantas mafia hukum dan makelar kasus, Yudhoyono justru memilih menghindar melalui pembentukan Satgas yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto.

Kepemimpinan politik di tingkat daerah setali tiga uang. Kecuali segelintir kepala daerah yang terbukti benar-benar mengabdi bagi rakyatnya, sebagian besar lainya terperangkap perlombaan perburuan rente untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan parpol masing-masing. Desentralisasi kekuasaan ke daerah malah menjadi celah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Tak mengherankan jika korupsi tumbuh subur dan bahkan semakin berlipat ganda dibandingkan era Orde Baru.

Fenomena lembaga-lembaga legislatif dan peradilan pun tak jauh berbeda. Berbagai kasus suap yang melibatkan anggota DPR, polisi, dan jaksa mengindikasikan hal itu. Alih-alih memikirkan rakyat dan para petani yang produk pertaniannya digempur produk impor yang lebih murah harganya, para wakil rakyat sibuk mencari akal dan siasat bagaimana memperbesar pundi-pundi pribadi mereka, sehingga rakyat pun akhirnya mencari cara dan jalan pintas sendiri karena tidak percaya lagi pada para wakil dan institusi negara yang dihasilkan pemilu dan pilkada.

Kuli Bangsa-bangsa
Logika kepemimpinan di tingkat apa pun pertama-tama meniscayakan jelasnya fokus dan prioritas kebijakan yang diambil. Mungkin saja fokus dan prioritas itu ada dalam dokumen resmi kebijakan pemerintah negeri kita, entah itu undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Namun dalam realitasnya praktik pemerintahan di negeri ini seringkali tidak didasarkan pada kebijakan resmi. Selain itu, sebagian kebijakan dirancang begitu longgar dan multitafsir sehingga mudah diselewengkan menurut kehendak mereka yang berkuasa. Di sisi lain, yang disebut kebijakan acapkali berhenti sebagai dokumen tertulis karena tidak tercermin dalam struktur anggaran, APBN dan APBD.

Semua ini menggambarkan kondisi riil negara kita yang hari kelahirannya diperingati pada Agustus ini. Yakni sebuah negara yang memperoleh karunia besar dari Tuhan, tetapi gagal memanfaatkan kesempatan menjadi negara besar bermartabat lantaran tidak memiliki pemimpin yang bisa diteladani, berkarakter dan bertanggung jawab. Suatu negeri yang akhirnya dibiarkan menjadi sumber jarahan, baik oleh anak bangsa sendiri maupun oleh negeri lain yang bersekongkol dengan para penguasa yang menghambakan diri pada harta dan tahta.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membukakan mata-hati mereka yang diberi mandat agar kekhawatiran Bung Karno akan nasib Indonesia sebagai ”kuli bangsa-bangsa” tidak menjadi kenyataan.

Dimuat dalam Kompas, 7 Agustus 2010.

0 Responses to “Negara Tanpa Kepemimpinan”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

August 2010
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

%d bloggers like this: