Negeri Tanpa Manajemen Pemerintahan

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI
dan Ketua II PP AII Periode 2008-2011.

MEMBACA berita utama harian Seputar Indonesia (SI) edisi Senin,2 Agustus 2010 yang berjudul “Pemerintah Terlalu Lamban”,hati ini miris. Berbagai persoalan di negeri ini terlalu lamban ditangani sehingga rakyat merasa negeri ini bagaikan tanpa manajemen pemerintahan yang baik––kalau tidak dapat dikatakan bagaikan negeri tanpa pemimpin.

Tengok misalnya soal program konversi minyak tanah ke elpiji yang berbuntut ledakan di sanasini. Kemacetan lalu lintas yang makin akut. Harga kebutuhan pokok yang makin melambung.Persoalan penegakan hukum yang lebih berbau penyelesaian politik ketimbang penyelesaian hukum murni dan sebagainya dan sebagainya. Koordinasi antarkementerian atau antarinstitusi pemerintahan juga tidak berjalan baik.

Ini jauh berbeda dengan di era Orde Baru yang segalanya cepat ditangani meski demokrasi dulu hanyalah pesta rakyat semata tanpa esensi legitimasi politik.Seorang kawan Indonesianis asal Singapura,Bilveer Singh, pernah menyatakan kepada penulis bahwa di masa Orde Baru,di atas meja Panglima ABRI Jenderal Benny Moerdani,ada tiga pesawat telepon: satu yang langsung ke Istana,satu ke Mabes ABRI,dan satu lagi spesial telepon “sembako”(sembilan bahan pokok).

Saat itu memang seorang Menhankam/Pangab bukan hanya mengurusi pertahanan dankeamanan negara dalam arti sempit,melainkan juga mengurusi sembako. Di era Reformasi ini, sistem pemerintahan yang presidensial dengan multipartai sederhana kadang dikatakan menjadi kendala bagi efektivitas pemerintahan.

Kebijakan pemerintah dianggap dihalangi DPR.Memang ada beberapa kasus dimana DPR harus melakukan fungsi legislatifnya dalam menentukan arah kebijakan pemerintah,tapi bukan berarti DPR dikatakan sebagai penghalang bagi setiap kebijakan pemerintah. Kita juga tahu bahwa pemerintahan didukung oleh koalisi partai yang menguasai tiga perempat kursi parlemen.

Jika Sekretariat Gabungan partai-partai pendukung pemerintah dikendalikan secara baik, bukan mustahil jalannya pemerintahan juga lancar. Koordinasi juga sering dijadikan kambing hitam dari berbagai kelambanan pemerintah dalam menangani persoalan di negeri ini, dari soal ekonomi sampai sosial budaya. Namun,adalah kenyataan pula jika pengarahan oleh Presiden berjalan dengan baik dan tidak ada perubahan kebijakan pemerintah di tengah jalan, para menteri dan jajaran eselon di bawahnya juga akan melaksanakan kebijakan pemerintah itu secara baik pula.

Kadang ada yang mengusulkan agar kata koordinasi diganti dengan kata sinergi lantaran sinergi lebih menunjukkan asas kesetaraan ketimbang koordinasi yang ada bau paternalistisnya.Namun, jika manajemen pemerintahan tidak didukung prinsip kepemimpinan yang jujur, adil, dan tegas seperti yang dikritik Pong Hardjatmo,tetap saja jalannya akan lamban dan penuh dengan kemunafikan politik.

Rakyat sebenarnya tidak mau tahu bagaimana keputusan dibuat, diambil,dan dilaksanakan,melainkan yang mereka ingin tahu adalah bentuk konkret dari implementasi kebijakan pemerintah tersebut. Rakyat hanya menginginkan agar harga-harga kebutuhan pokok terjangkau, pekerjaan juga tersedia dengan baik, harkat rakyat untuk mandiri juga dimungkinkan.

Namun yang dirasakan rakyat ialah saat mereka menuruti saja penggunaan gas sebagai konversi minyak tanah, mengapa itu tidak didukung oleh sistem pengamanan yang baik dari tabung-tabung gas dan perangkat pendukungnya? Mengapa pula politisi mesti ribut soal penegakan hukum yang dikaitkan dengan kepentingan politik para elite dan bukan memberi contoh bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu?

Rakyat juga sudah memberikan suaranya dengan demokratis saat pemilu nasional maupun pemilu kepala daerah.Mengapa pula ada saja elite-elite politik yang mengerahkan massa untuk menganulir hasil pemilihan atau memanipulasi hasil pemungutan suara? Hiruk-pikuk politik saat ini lebih merupakan akibat dari kepentingan politik para elite ketimbang kepentingan rakyat.

Kita lihat misalnya bahwa desentralisasi dan otonomi daerah lebih memberikan keuntungan politik dan ekonomi kepada para elite ketimbang kepada rakyat secara keseluruhan. Kita memang membutuhkan seorang pemimpin bangsa yang jujur, adil, cepat dan tegas dalam mengambil keputusan, bukan sebaliknya.

Seorang pemimpin pada tingkatan pemerintah pusat atau daerah harus memiliki pemahaman mengenai apa yang dirasakan rakyat, apa persoalan yang dihadapi bangsa ini,dan mengarahkan para pembantunya agar setiap kebijakan diimplementasikan secara apik.Kita juga ingin agar rakyat merasakan keadilan dari sebuah kebijakan pemerintah, bukan kebijakan yang lebih menguntungkan sesuatu golongan masyarakat atau kelompok.

Seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan manajerial yang baik,bukan hanya ingin menjaga imej atau nama baiknya.Keputusan politik memang tidak dapat menguntungkan semua orang, tapi adalah lebih baik jika keputusan itu benar-benar tertuju pada apa yang sepatutnya diberikan kepada rakyat. Rakyat juga ingin tahu apakah benar terjadi kebobrokan di aparat kepolisian kita sehingga rekening gendut sebagian oknum perwira tinggi polisi benar-benar dapat diusut tuntas tanpa pandang bulu.

Tanpa adanya manajemen pemerintahan yang baik, berbagai permasalahan akan semakin menumpuk dan menimbulkan kekecewaan yang mendalam pada rakyat.Jika kekecewaan itu sudah mencapai titik puncak,bukan mustahil anarki akan merajalela kembali. Demokrasi bukanlah ganjalan bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan secara jujur, adil, dan tegas.Demokrasi justru menuntut akuntabilitas politik pemerintahan agar rakyat menikmati kesejahteraan dan keadilan.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 3 Agustus 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

August 2010
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

%d bloggers like this: