Rapor Merah Tiga Menteri

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI
dan Ketua II PP AII Periode 2008-2011.

EVALUASI Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang memberi rapor merah kepada Kemenkominfo, Kementerian PU, Kemenkumham, Bakosurtanal, BNPB, dan rapor mengecewakan terhadap tiga menteri koordinator menimbulkan kontroversi.

Sejak awal berdiri, UKP4 memang telah menimbulkan kontroversi. Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunanjar sejak awal sudah mempertanyakan legalitas keberadaan UKP4 karena unit ini tidak dipayungi undangundang atau dalam kategori lembaga nonstruktural.Agun bahkan pernah mendesak pemerintah untuk membubarkan unit tersebut karena dianggap tidak bermanfaat dan menimbulkan dualisme tugas dengan institusi pengawasan yang sudah ada di masing-masing kementerian.

Namun,Wakil Presiden Boediono malah menginginkan agar lembaga semacam UKP4 dibentuk di setiap daerah agar percepatan pembangunan daerah dapat terwujud. UKP4 pada dasarnya memang unit kerja yang bukan saja melakukan evaluasi atas kinerja para menteri dan kepala-kepala lembaga pemerintah nonkementerian, melainkan juga mencari tahu apakah perintah presiden sudah dilaksanakan oleh para menteri dan kepala LPNK tersebut.

UKP4 juga tidak pada posisi memberikan rekomendasi kepada presiden apakah seorang menteri atau kepala LPNK patut mendapatkan hadiah (reward) jika kinerjanya sangat baik ataukah sebaliknya,mendapatkan hukuman (punishment) jika kinerjanya buruk. UKP4 bahkan tidak pada posisi untuk merekomendasikan kepada presiden apakah seorang menteri/kepala LPNK sepatutnya atau seharusnya diganti.

UKP4 hanya memberikan penilaian apakah rapor menteri/kepala LPNK sangat memuaskan (>100%), memuaskan (76-100%),kurang memuaskan (51-75%), mengecewakan (<50%), dan lainnya. Dengan kata lain, tidak ada istilah rapor merah di dalam penilaian tersebut, yang ada ialah “lainnya”.

Ukuran keberhasilan juga bergantung pada beberapa penyebab: pertama, “tidak tepat jadwal”yakni pelaksanaan tidak disiplin terhadap waktu/ target; kedua, “anggaran”, menunggu alokasi APBN-P apakah belum turun atau tidak dianggarkan dalamAPBN ataupunAPBN-P; ketiga, “terkendala pihak lain” yakni pelaksanaan program pembangunan terhambat oleh bottleneck pada proses atau capaian instansi terkait; keempat, “tak ada keterangan”, tidak ada penjelasan mengapa target tersebut tidak tercapai.

Penilaian atau evaluasi UKP4 ini dilakukan per triwulan. Pada program 100 Hari Pertama Kabinet misalnya UKP4 juga telah memberikan hasil evaluasinya kepada presiden. Pertanyaannya,mengapa pada evaluasi semester pertama kabinet ini terjadi komplikasi politik? Ada beberapa jawaban untuk pertanyaan tersebut.Pertama, seperti pada Kabinet Indonesia Bersatu I, satu tahun pertama adalah masa yang amat mendebarkan bagi para menteri/anggota kabinet.

Oktober biasanya merupakan bulan yang menentukan apakah seorang menteri akan diganti atau lanjut. Kedua,pernyataanWakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang menyatakan perlu ada reshuffle kabinet,walaupun hanya bersifat umum dan tidak menunjuk pada menteri-menteri tertentu, telah menimbulkan rasa tidak nyaman pada para menteri dari partai politik lain, khususnya PAN dan PKS yang menterinya terkena rapor merah tersebut.

Komplikasi politik semakin akut karena beberapa waktu lalu Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie pernah menyatakan agar strategi Partai Golkar seperti “tikus”, mengendus-endus lalu menggigit. Ini yang menambah suasana politik makin memanas. Untuk menurunkan suhu politik dan mengurangi kecurigaan, tidaklah mengherankan jika Aburizal Bakrie dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menyatakan bahwa soal reshuffle kabinet adalah tanggung jawab Priyo semata, bukan pernyataan resmi Partai Golkar.

Terlepas dari benar tidaknya hasil evaluasi UKP4,kita juga patut bertanya mengapa para menteri yang menjadi sorotan masyarakat justru rapornya baik-baik saja.Ambil contoh menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM). Kita lihat, baca, dan tonton betapa setiap hari terjadi ledakan tabung gas yang adalah tanggung jawab kementeriannya dan PT Pertamina. Mengapa kementerian ini malah aman-aman saja.

Bagaimana juga kinerja menteri ekonomi lainnya yang tidak mampu meregulasi agar lonjakan harga barang-barang kebutuhan pokok tidak naik.Mengapa para menteri ini juga rapornya baik-baik saja. Adakah diskriminasi politik atas kementerian-kementerian tersebut? Jika UKP4 sudah tahu bahwa persoalan keterlambatan itu akibat dari faktor di luar kementerian itu, mengapa UKP4 tidak berusaha untuk mencari jalan keluar agar berbagai hambatan di DPR,Kementerian Keuangan,Bappenas,atau institusi lainnya dapat dihilangkan?

Para menteri/Kepala LPNK tentu tidak perlu bersedih hati atau bermuram durja karena sebagian besar hambatan tersebut justru datang dari luar institusinya dan bukan di internal lembaganya. Hasil evaluasi kinerja kementerian sepatutnya bukan hanya cambuk bagi para menteri untuk memperbaiki kinerja institusinya, melainkan juga evaluasi bagi kinerja kabinet secara keseluruhan mengapa hambatan-hambatan tersebut tak kunjung dapat dilenyapkan?

Mengapa pula kabinet sering rapat,tapi kurang menunjukkan bahwa presiden dan wakil presiden mampu “mengarahkan” agar kinerja kabinetnya semakin baik dengan melakukan penilaian silang atas kinerja keseluruhan kabinet. Muara dari evaluasi ini menunjukkan betapa reformasi birokrasi masih merupakan kata-kata indah yang mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan.

Lalu, adakah perbaikan kinerja dari institusiinstitusi yang telah mendapatkan remunerasi? Jika jawabannya “iya”,kenaikan gaji/upah memang memperbaiki kinerja kementerian. Namun, jika jawabannya “tidak”, kita patut bertanya, ada apa dengan institusi itu? (*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 20 Juli 2010

2 Responses to “Rapor Merah Tiga Menteri”


  1. 1 noorcahyadee July 24, 2010 at 10:41 am

    rapor merah karna mentrinya g punya kompetensi di bidang yang dipegangnya…salah siapa?? mentri atau yang memilihnya???

  2. 2 'nBASIS October 18, 2010 at 8:25 pm

    gaya buang badan, rakyat hanya ingin tahu kapan perubahan itu muncul. soal si anu menteri tak baik, bukan tanggung jawab meneri itu dan apalagi masyarakat. baik-baik sajalah.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

July 2010
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

%d bloggers like this: