PILKADA: Manfaat dan Mudarat

Oleh: Dr. TA. Legowo
Peneliti FORMAPPI dan Ketua Komisi Publikasi PP AIPI,
Periode 2008-2011

Siklus kedua pemilihan kepala daerah (pilkada atau pemilukada) sudah berlangsunng sejak april 2010. Tahun ini akan menyelesaikan 181 pemilihan kepala daerah (pilkada atau pemilukada)pada kabupaten/kota dan propinsi.

Sebagian besar (120-an) dari jumlah itu telah paripurna dan sedang dilaksanakan hingga saat ini. Namun, kegamangan umum meragukan Pilkada siklus ke dua ini lebih baik dari pada Pilkada siklus pertama (2005-2008) dalam banyak aspeknya.
Tipologi daerah
Pilkada memang memberikan nuansa baru berupa peluang yang terbuka untuk setiap warga masyarakat berkompetisi memperebutkan jabatan public kepala dan wakil kepala daerah. Dalam nuansa baru ini, pilkada juga diharapkan mendekatkan pemimpin dan masyarakat dalam kinerja dan pertanggungjawaban.

Tujuan-tujuan baik itu pasti tidak salah. Pilkada siklus pertama relative berlangsung lancar tanpa banyak persoalan. Siklus pertama itu juga menghasilkan pemerintahan terpilih yang relative stabil. Jika dipertanyakan lebih jauh apakah kepemimpinan daerah hasil pilkada menghasilkan perubahan penting setempat, jawabannya beragam. Penelitian Siti Zuhro, dkk. (2009),misalnya, menemukan tiga tipologi perubahan pasca-pilkada: daerah dengan perubahan yang lamban, daerah yang perubahannya bersifat elite driven, dan daerah yang berubah dinamis yang didorong oleh popular engagement.

Namun, tidak dapat dimungkiri pengamatan secara umum, tipologi daerah dengan perubahan yang lamban terlihat lebih mendominasi daripada dua tipologi lainnya. Ini sejalan dengan penilaian Michael Buehler (2010) yang menyatakan keseluruhan kinerja pemerintahan daerah relative rendah.

Meski tidak mencapai tujuan-tujuannya secara optimal, siklus pertama pilkada memberikan arti bukan hanya bagi peluang pelibatan demokratik warga masyarakat daerah, tetapi juga peluang bagi lahirnya kepemimpinan daerah yang popular sekaligus berkompeten dan bertanggungjawab.

Multiplikasi masalah
Siklus kedua pilkada kurang menunjukan tanda-tanda yang memperbaiki kekurangan dan atau mengkoreksi kesalahan pilkada pada siklus pertama.

Biaya pilkada tidak semakin murah. Penanggungjawab pilkada kurang berkehendak dan mempunyai kompetensi dalam mengelola aset-aset pilkada. Sementara itu, biaya menjadi mahal bagi kandidat, terutama karena jalan pintas memburu popularitas dan meningkatkan potensi elektabilitas.

Hanya warga masyarakat yang mampu menggalang modal besar yang dapat terlibat dalam kompetisi ini. Pilkada pun menjadi sangat elitis, dan, bahkan dalam sejumlah kasus, mengerucut pada pemapanan “kekerabatan,” seolah-olah kekuasaan publik adalah urusan keluarga (suami, istri, anak, keponakan dsb.) (bdk. Buehler, 2007).

Pilkada siklus kedua kelihatan makin terpuruk dengan persoalan dan masalah kompetensi dan integritas penyelenggara pilkada. Dalam rangkaian persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil pilkada 2010 belakangan ini, sejumlah gugatan diajukan atas alasan penyelenggara yang tidak netral, tidak professional, dan gampang dibeli.

Demikian juga, kecurigaan-kecuriga an atas netralitas aparat pemerintah daerah, dan rangkaian intimidasi yang mereka lakukan untuk dukungan kepada salah satu pasangan calon tertentu. Hal ini mengemuka di pengadilan Mahkamah Konstitusi dan menjadi pergunjingan umum.

Siklus kedua pilkada juga dicemari dengan maraknya kekerasan dan pengrusakan pada masa pendaftaran, kampanye dan pengumuman hasil. Kekerasan dan pengrusakan ini pasti bukan tanpa alasan, dan mungkin sekali merupakan pantulan dari persoalan dan masalah dalam proses dan hasil pilkda.

Pilkada siklus kedua terasa hanya memantulkan multiplikasi daripada penyelesaian masalah dan persoalan yang sebenarnya sejak berakhirnya pilkada siklus pertama semuanya itu sudah diketahui (Hillman 2010). Akan tetapi tampaknya, antisipasi dan upaya mengadopsi alternatif penyelesaian perturan perundang-undangan tidak secepat proses pilkada yang tidak bisa dihentikan.

Peremajaan pemilih
Perbaikan peraturan perundangan- undangan , yang sekarang ini tengah dipersiapkan oleh pemerintah maupun DPR, merupakan satu jalan tetapi bukan satu-satunya cara menyelesaikan masalah dan persoalan pilkada. Sebab, pilkada umumnya terkait sangat erat dengan kepribadian (wawasan dan kedewasaan) para tokoh sekaligus pemilih yang terlibat di dalam proses kompetisi kekuasaan ini.

Menyelamatkan pilkada siklus kedua dari kekacaubalauan proses dan ketidakpastian hasilnya pada peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah berarti harus ada usaha yang masif dan segera untuk “meremajakan” (rejuvenate) tokoh dan terutama para pemilih pilkada, menyadarkan bahwa kekuasaan bisa membawa berkah atau sebaliknya musibah. Dan, karena itu, perlu dan harus dikelola dengan bijaksana.

Dimuat di kolom Opini Kompas, 19 Juli 2010

0 Responses to “PILKADA: Manfaat dan Mudarat”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

July 2010
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

%d bloggers like this: