Ketika Loyalitas Kita pada Negara Mulai Sirna

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI
dan Ketua II PP AII Periode 2008-2011.

”My loyalty to the party ends when my loyalty to the nation begins”.

John Fitzgerald Kennedy

Bagi seorang pejabat negara seperti Andi Nurpati, komisioner Komisi Pemilihan Umum—yang sepatutnya bersikap nonpartisan ketika bergabung ke Partai Demokrat—mungkin kutipan di atas bisa kita balik jadi: ”My loyalty to the nation ends, when my loyalty to the party begins”.

Sebuah buku pengantar ilmu politik di Amerika Serikat mengajarkan, semua orang pada dasar- nya mementingkan dirinya sendiri (selfish), dan semua politikus pada dasarnya busuk (crooks). Itulah sebabnya, mengapa ajaran mengenai moral, ideologi, dan filosofi politik menjadi amat penting (Shively, Power and Choice, 1993:46). Itu pula sebabnya demi mengatur hubungan antara kekuasaan dan rakyat lahir kontrak sosial dan mengapa pula perlu dibuat konvensi, konstitusi, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Semua itu tentunya agar perjalanan negara dan sis- tem politik berlangsung benar- benar apik sesuai tatanan.

Anda bisa membayangkan bagaimana jalannya sistem politik sebuah negeri jika pimpinan nasional dan politisinya tidak bermoral atau lebih mendahulukan kepentingan diri dan partainya ketimbang loyalitas dan dedikasinya kepada negara.

Tidak masuk akal
Kasus permintaan berhenti anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati karena ia menerima jabatan sebagai Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat (PD) sungguh membuat kita terperangah. Sebagai seorang komisioner, Andi Nurpati pasti mengerti isi dan makna pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan KPU No 13/2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Penyelenggaraan Sumpah atau Janji Anggota KPU. Di dalam UU dan peraturan tersebut terdapat pasal dan ayat yang menetapkan bahwa anggota KPU tidak boleh mundur kecuali karena alasan kesehatan. Selain itu, seorang anggota KPU selama rentang waktu tertentu, sebelum dan sesudah jadi anggota KPU, tidak boleh menjadi anggota parpol.

Aturan itu dikeluarkan karena pada periode KPU sebelumnya ada empat anggota KPU yang mengundurkan diri, yaitu Muji Sutrisno SJ, Imam Prasodjo, Anas Urbaningrum, dan Hamid Awaluddin. Muji Sutrisno karena ia seorang rohaniwan, imam, karena ia ingin kembali ke kampus dan mengurusi LSM-nya di bidang pendidikan, Anas kemudian masuk PD, sedangkan Hamid Awaluddin karena diangkat menjadi Menteri Hukum dan HAM.

Sebagai mantan anggota KPU yang dulu mengundurkan diri, masuk PD dan kini menjadi Ketua Umum DPP PD, Anas sepatutnya juga tahu mengapa aturan UU dan Kode Etik KPU itu muncul. Anehnya, mengapa justru Anas Urbaningrum yang pada 17 Juni 2010 memilih Andi Nurpati menjadi satu dari 130 pengurus DPP Partai Demokrat periode 2010-2015?

Bagi penulis, alasan apa pun yang dilontarkan Andi Nurpati dan Anas Urbaningrum sangat sulit diterima oleh akal sehat. Andi Nurpati, misalnya, mengungkapkan bahwa mundur dari KPU dan masuk parpol adalah hak politiknya sebagai warga negara. Menjadi anggota KPU bukanlah untuk mencari pekerjaan atau sebagai batu loncatan masuk ke panggung politik nasional.

Ternyata, Andi Nurpati bukan saja melamar atau dilamar menjadi pengurus PD, melainkan juga ingin maju sebagai kandidat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah, 3-8 Juli 2010. Namun, panitia pemilihan mencoret nama Andi Nurpati karena tahu bahwa yang bersangkutan menjadi pengurus parpol (Kompas, 1/7/ 2010).

Pernyataan Anas yang meng- ultimatum Andi agar mengundurkan diri dari KPU sebagai prasyarat menjadi pengurus di DPP PD juga sangat tidak masuk akal karena ia tahu seorang anggota KPU tak boleh mengundur- kan diri seperti yang ia lakukan dulu. Ini berarti PD sangat tidak taat asas dan melecehkan UU.

Sepatutnya, Ketua Dewan Pembina DPP PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahu bahwa baik Andi Nurpati maupun Anas Urbaningrum telah melanggar UU.

Lalu, mengapa Andi Nurpati tetap dijadikan pengurus PD? Kita patut menduga pasti ada mata rantai hubungan yang terselubung antara Andi Nurpati-Anas Urbaningrum-SBY atau antara KPU-PD-SBY. Fenomena Andi Nurpati semakin memperkuat dugaan publik betapa PD sebagai partai penguasa menjalankan ”tujuan menghalalkan cara” dalam sepak terjang politiknya.

Kita juga bertanya, apa yang kau cari Andi Nurpati, posisi terhormat (noble) sebagai komisioner KPU yang berdedikasi pada negara dan bangsa atau menjadi terhina (ignoble) karena melanggar UU hanya untuk mengejar posisi jabatan di parpol atau ormas besar?

Di mata kita mungkin berlaku, ”Seorang politikus tanpa loyalitas kepada negara adalah politikus busuk! (”A politician with no loyalty to the nation is a crook!”), dan ia sulit dipercaya untuk menduduki jabatan publik di mana pun.

Dimuat di Kompas, 5 Juli 2010

0 Responses to “Ketika Loyalitas Kita pada Negara Mulai Sirna”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

July 2010
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

%d bloggers like this: