Ketua KPK dan Pemberantasan Korupsi

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI
dan Ketua II PP AII Periode 2008-2011.

KESINAMBUNGAN pemberantasan korupsi di negeri ini sedang berada di ujung tanduk. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kita harapkan dapat menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi, kini limbung.

Dua institusi penegak hukum,Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung,masih membutuhkan pembenahan internal sebelum benarbenar dapat digunakan sebagai “sapu yang bersih”dalam memberantas korupsi di negeri ini. Sejak pemberhentian Ketua KPK Antasari Azhar setahun lalu, posisi ketua KPK masih kosong.Seleksi ketua KPK pun sampai saat ini masih terus berjalan.Nasib dua pimpinan KPK lainnya, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, pun masih belum jelas setelah Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasus mereka. Hukum tampaknya masih merupakan komoditas yang masih dapat diperdagangkan dan dipolitisasi di negeri ini.

Apa yang terjadi saat ini dapat dikatakan serangan balik para koruptor yang dengan berbagai cara mereka ingin agar kasus-kasus korupsi yang mereka lakukan tidak dapat dijerat hukum, baik melalui mafia pengadilan ataupun memperlemah KPK. Kita dapat bertanya,ke mana arah pemberantasan korupsi di negeri ini? Apakah nasib KPK akan sama dengan nasib para pendahulunya, Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran), Operasi Budhi (khusus untuk kalangan ABRI) dan Komando Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) pada era Orde Lama dan Tim Pemberantas Korupsi (TPK) pada era Orde Baru? Jika ini terjadi, bukan saja indeks korupsi Indonesia secara internasional akan tetap menempati posisi yang buruk, melainkan juga pemberantasan korupsi itu sendiri akan mandek.

Seleksi Ketua KPK
Meski terlambat setahun, kita berharap agar seleksi pemilihan ketua KPK yang baru, bersih dari intervensi buruk para politisi di DPR,pemerintah atau bahkan terjadi politik uang yang dimainkan para koruptor yang menginginkan jagonya terpilih menjadi ketua KPK. Hingga Jumat pekan lalu (11/6), ada 318 orang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK.Namun, baru 166 orang yang melengkapi berkas-berkasnya sesuai yang diatur undang-undang.

Satu hal yang menarik, unsur advokat mendominasi pencalonan pimpinan KPK, disusul pegawai negeri sipil atau pensiunan pegawai negeri sipil dan swasta. Selain itu ada juga para bakal calon yang berasal dari unsur akademisi,mantan polisi, jaksa, hakim, serta pensiunan hakim.Melihat dari jumlah bakal calon yang mendaftar ditambah dengan dari unsur mana mereka berasal, tidaklah mengherankan jika para aktivis antikorupsi mengingatkan Dewan agar seleksi ketua KPK benar-benar dilakukan secara cermat dan didasari oleh penilaian atas rekam jejak mereka seteliti mungkin. Forum Rektor Indonesia juga ikut mendorong dan merekomendasikan beberapa nama,termasuk anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jimmy Asshiddiqie, Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas dan mantan Dekan Fakultas Hukum UI Hikmahanto Juwana.

Ada juga beberapa nama terkenal yang telah mendaftarkan diri di antaranya Mochtar Pakpahan (advokat sekaligus ketua Partai Buruh), Johnson Panjaitan (penasihat Indonesia Police Watch), Barman Zahir (mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung), dan Amir Hasan Ketaren (Ketua Komisi Kejaksaan periode 2006–2010). Tidak sedikit pandangan yang mengatakan bahwa ketua KPK harus berasal dari sarjana hukum, agar dia memahami seluk beluk hukum,khususnya yang terkait dengan korupsi.Pandangan ini benar dan masuk akal.Namun, bisa saja ketua KPK tidak berasal dari kalangan sarjana hukum,melainkan sarjana ekonomi yang juga memahami lika-liku korupsi di negeri ini.

Lepas dari asal-usul kesarjanaan dan bidang kerja yang sedang atau pernah digelutinya,hal pokok yang harus ada pada diri seorang ketua KPK ialah bahwa dia merupakan orang yang bersih dan tidak pernah tersangkut kasus hukum. Kalaupun dia seorang yang berasal dari advokat, tim seleksi harus, pertama-tama,secara jeli meneliti apakah sepak terjangnya di masa lalu justru menguntungkan para koruptor dan menjadi bagian dari mafia pengadilan. Kedua, ketua KPK juga haruslah seorang yang independen yang tidak bergantung pada kekuasaan presiden, politisi, polisi, jaksa, hakim atau kalangan pengusaha yang akan menyulitkan posisinya dalam pemberantasan korupsi yang mungkin saja terkait dengan kalangan tersebut.

Kita tidak ingin terjadi apa yang disebut dengan ’Court Politics’seperti di Eropa masa lalu atau di negara-negara otoriter di mana sabda seorang penguasa politik lebih tinggi posisinya daripada hukum itu sendiri. Ketiga, seorang ketua KPK juga harus memiliki program yang pasti mengenai arah ke depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Lepas dari dicopotnya dan dipenjarakannya mantan Ketua KPK Antasari Azhar, dia bersama pimpinan KPK saat ini sebenarnya sudah memiliki arah yang jelas mengenai pemberantasan korupsi melalui pendekatan “makan bubur ayam yang panas”, yaitu makan pinggirnya yang dingin dulu, baru tengahnya yang panas.

Maksud Antasari dulu ialah,selesaikan kasus yang mudah dulu,baru yang menyerempet ke kekuasaan.Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai.Ternyata malah Antasari masuk penjara dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Dua pimpinan KPK lainnya, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, juga dituduh melakukan pemerasan yang kasusnya hingga kini belum selesai. Kita masih harap-harap cemas bagaimana proses seleksi pimpinan KPK ini akan berjalan.Mudahmudahan persoalan korupsi tidak lagi dijadikan komoditas politik yang buruk dengan menempatkan orang yang lemah di posisi yang amat penting tersebut.

Seorang ketua KPK harus memiliki keberanian, kejujuran, dan rekam jejaknya amat baik.Tanpa itu,negeri ini akan tetap menjadi “surga bagi para koruptor”.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 15 Juni 2010

2 Responses to “Ketua KPK dan Pemberantasan Korupsi”


  1. 1 asratillah June 16, 2010 at 8:46 am

    calon ketua KPK harus independen barangkali itulah intinya.saya sepakat dengan perkataan syafii maarif beberapa waktu lalu bahwa indonesia membutuhkan org yang agak gila, mungkin ketua kpk ke depan harus agak gila juga.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

June 2010
M T W T F S S
« May   Jul »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

%d bloggers like this: