Mengapa “Partai Tengah”?

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Konsep “partai tengah” kini menjadi wacana yang seolah-olah baru dalam kehidupan kepartaian di Indonesia. Padahal, sebagian besar parpol di negeri ini sebenarnya cenderung berada di “tengah”, ketimbang memilih kutub ekstrim ke ”kanan” ataupun ke “kiri” secara ideologis.

Hanya saja wacana “partai tengah” akhir-akhir ini menjadi pembicaraan lantaran deklarasi politik Andi Mallarangeng sebagai salah seorang kandidat ketua umum Partai Demokrat (PD) menjelang kongres II parpol bergambar segitiga biru ini di Bandung. Dalam pidato politik saat mendeklarasikan diri pada akhir Maret 2010, Andi menegaskan agar PD memantapkan diri sebagai “partai tengah” secara visi dan ideologis. Dengan menjadi ”partai tengah” yang moderat, menurut Andi, PD tetap berpeluang menjadi partai mayoritas di Indonesia.

Ryaas Rasyid, pendiri Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (Partai PDK) yang kini menjadi salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kepada penulis pekan lalu menjelaskan bahwa gagasan ”partai tengah” sebenarnya merupakan platform dan visi Partai PDK ketika didirikan. Menurut Ryaas, pidato politik Andi tentang ”partai tengah” disadur dan bersumber dari posisi ideologis Partai PDK, sehingga tidak bisa dipandang sebagai gagasan orisinal dari mantan juru bicara Presiden Yudhoyono tersebut. Seperti diketahui, sebelum bergabung ke PD, Andi Mallarangeng adalah salah seorang pimpinan Partai PDK bersama-sama dengan Ryaas Rasyid selaku Presiden Partai.

Konsep ”Tengah”
Secara teoritis konsep partai tengah bertolak dari asumsi bahwa pada umumnya pemilih atau konstituen di negara-negara demokrasi sesungguhnya berada di ”tengah” secara ideologis. Artinya, sebagian besar konstituen cenderung menghindari pilihan atas partai-partai politik yang berideologi ekstrim, baik di ”kanan” maupun di ”kiri”. Karena itu muncul anggapan bahwa segmen pemilih terbesar dalam setiap pemilu di negara demokratis adalah mereka yang secara ideologis moderat atau tidak memilih partai-partai agama di ”kanan”, ataupun partai-partai sosialis-komunis di kutub ekstrim ”kiri”.

Kategori ”kiri” dan ”kanan” tentu bisa berbeda pada setiap negara demokratis. Namun kategori ”tengah” hampir selalu menunjuk pada kecenderungan ideologis yang moderat, longgar, dan tanpa identifikasi primordial seperti agama, etnik, ras, ataupun golongan tertentu. Dengan demikian orientasi partai tengah biasanya tidak bertolak dari identitas kultural-ideologis tertentu, melainkan mencoba menjadi simpul bagi kenekaragaman itu sendiri.

Konsep partai tengah sering juga sebagai partai catch all. Konsep yang dikembangkan oleh Otto Kirchheimer (1968) merupakan refleksi dari perkembangan partai politik di Eropa dan merupakan alternatif dari model partai kader di satu pihak, dan partai massa di pihak lain. Karena itu partai tengah yang bersifat catch all tidak memiliki kader yang benar-benar loyal dan juga tidak memiliki massa ideologis yang kaku serta setia dalam setiap pemilu. Ia berkembang mengandalkan isu-isu kebijakan populer yang bersifat lintas ideologi dan menyuarakan kepentingan berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam.

Partai Tengah di Indonesia
Meskipun tidak mau disebut sebagai ”partai politik”, pada dasarnya Golongan Karya (Golkar) pada era Orde Baru dapat diklasifikasikan sebagai ”partai tengah”. Golkar pada masa tersebut ”diciptakan” oleh rejim otoriter Soeharto sebagai model alternatif dari dua kutub kecenderungan ekstrim, yakni model partai kader yang melekat pada Partai Komunis Indonesia (PKI), dan model partai massa yang bersifat ”aliran” seperti cenderung dianut oleh partai-partai politik berideologi Islam.

Terlepas dari fakta bahwa Golkar adalah instrumen sistem otoriter yang diciptakan untuk memenangkan pemilu-pemilu manipulatif Orde Baru, namun partai beringin sejak awal memang tidak berbicara lagi tentang ideologi kelompok atau golongan yang bersifat ekslusif. Daya tahan dan kelangsungan Golkar pada era reformasi justru karena partai ini berhasil menempatkan diri sebagai partai tengah yang bersifat catch all, yang tidak hanya merangkul semua golongan agama, etnik, dan ras, melainkan juga menjadi jembatan aspirasi yang bersifat lintas ideologi.

Daya tahan dan keberhasilan Partai Golkar inilah –bahkan memenangkan Pemilu Legislatif 2004—yang kemudian menjadi inspirasi partai-partai lain untuk turut bergerak ke ”tengah”, ketimbang ke ”kiri” atau ke ”kanan”. Partai-partai berbasis massa Islam pun turut serta dalam gerbong pendulum yang bergerak ke ”tengah” tersebut seperti ditunjukkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional yang menyatakan diri sebagai partai terbuka yang inklusif. Dalam perkembangan mutakhir, Partai Keadilan Sejahtera yang sebenarnya merupakan partai kader yang sangat ideologis, juga ikut-ikutan mencari sumber suara konstituen terbesar yang berada di tengah piramida suara pemilih dalam pemilu.

Perkembangan ke Depan
Oleh karena itu secara empirik pergerakan partai-partai politik kita yang mengarah menjadi ”partai tengah” sebenarnya bukan fenomena baru di Indonesia. Hanya saja mungkin soal itu menjadi perdebatan publik lantaran diangkat kembali oleh para kandidat ketua umum yang saling bersaing dalam Kongres II PD, padahal hal itu telah menjadi pilihan partai-partai lain sebelumnya, termasuk Golkar.

Seperti dikemukakan oleh Ryaas Rasyid dan telah terdokumentasi dalam buku Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009 (Penerbit Kompas, 2004), satu-satunya partai politik yang secara eksplisit menyatakan diri sebagai partai tengah di dalam anggaran dasarnya adalah Partai PDK. Model partai tengah yang menjadi pilihan Partai PDK didasarkan pada argumen bahwa politik aliran dan konflik primordial di Indonesia memerlukan solusi, dan solusi itu adalah partai tengah (hal. 138-139).

Realitas partai-partai Islam seperti Partai Bulan Bintang dan Partai Bintang Reformasi dalam Pemilu Legislatif 2009 yang gagal memenuhi ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold), jelas semakin memperkuat arus partai-partai untuk semakin bergerak ke tengah. Fenomena kegagalan yang sama tampak pula dalam kemerosotan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan yang cenderung konsisten sejak Pemilu 1999. Pengalaman pahit ”rekan-rekan” partai berbasis Islam ini pula tampaknya yang secara cerdas dicermati oleh Partai Keadilan Sejahtera, sehingga tidak mengherankan jika parpol Islam ini pun berusaha ”menyembunyikan” identitas ideologisnya dalam berbagai kampanye Pemilu 2009 dan pilkada-pilkada di tingkat lokal.

Pergerakan menjadi partai tengah ini tampaknya akan menjadi arus-utama perkembangan parpol di Indonesia. Parpol-parpol baru seperti Partai Gerindra dan Hanura pun berhasil dalam Pemilu 2009 karena pilihan orientasi ke tengah yang sama. Hanya saja persoalannya, tidak ada korelasi langsung antara pilihan parpol-parpol untuk bergerak ke tengah di satu pihak, dan peningkatan kualitas tanggung jawab serta keberpihakan para politisi kita pada penderitaan rakyat di lain pihak.

(Dimuat dalam Suara Pembaruan, 31 Mei 2010).

0 Responses to “Mengapa “Partai Tengah”?”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

May 2010
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

%d bloggers like this: