Senjakala Otoritas Politik SBY

Oleh: Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI
dan Ketua II PP AIPI Periode 2008-2011

PARTAI Golkar kembali menunjukkan kepiawaian menerapkan politik pat gulipat yang oportunistik. Betapa tidak? Ibarat pepatah sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui,

dalam dua pekan ini deal-deal politik yang dilakukan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie vis a vis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menempatkan Golkar yang terima bersih dan melompat ke dalam gerbong koalisi pendukung pasangan SBY-Boediono setelah Pemilu Presiden 2009, kini, justru menjadi kekuatan utama yang amat menentukan di dalam koalisi itu.

Melalui modal politik posisi ambivalennya di dalam Panitia Khusus (Pansus) Angket Kasus Bank Century yang mengelabui PDIP, Partai Hanura, dan Partai Gerindra, Partai Golkar telah berhasil menggunakan posisinya sebagai pendukung opsi C untuk memperkuat tawar-menawar politiknya terhadap SBY.Keuntungan politik yang diraih tidak tanggungtanggung, antara lain Presiden SBY tidak lagi ragu melepas Sri Mulyani yang selama ini dianggap sebagai “duri dalam daging” di dalam hubungan antara SBY dan partai-partai koalisinya.

Kemudian Aburizal Bakrie juga diangkat oleh SBY sebagai Ketua Harian Sekretariat Bersama Koalisi partai-partai politik (parpol) pendukung SBY-Boediono. Kita juga masih menantikan bagaimana pergantian kabinet yang akan dilakukan Presiden SBY menyusul pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bukan mustahil menteri keuangan yang diangkat oleh SBY adalah dari kalangan profesional, tetapi juga tak lepas dari deal-deal politik yang dilakukan SBY dan koalisi partainya, khususnya Partai Golkar.

Jika menteri keuangan yang dipilih adalah orang yang independen dan berani seperti Darmin Nasution atau Kuntoro Mangkusubroto, bukan mustahil ini menunjukkan otoritas penuh SBY sebagai pemilik hak prerogatif dalam menentukan menteri yang akan menduduki posisi amat penting tersebut.Namun jika orang tersebut cerdas,kapabel,dan bagian dari deal politik SBY dan Partai Golkar, ini akan menjadi awal dari senjakala politik bagi SBY.

Adanya Sekretariat Bersama Koalisi parpol pendukung SBY menunjukkan paling sedikit dua hal. Pertama,ini merupakan kamar kedua dari kabinet karena setiap kebijakan pemerintah yang amat krusial harus disetujui dan direkomendasikan oleh partai-partai koalisinya. Jika ini terus berlangsung, SBY akan terus menjadi sandera politik dari koalisi partai pendukungnya.

Kedua, sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, SBY akan tidak lagi memiliki otoritas penuh dalam mengendalikan pemerintahan. Pemerintahan SBY memang akan aman sampai 2014,tetapi kebijakan politiknya akan sangat tergantung pada kompromi politik yang dihasilkan di dalam forumforum koalisi dalam Sekretariat Bersama tersebut.Dengan demikian, berbagai usaha penegakan hukum, kebijakan ekonomi untuk kemajuan negara menuju masa sulit 2015–2020 akan selalu mendapatkan tantangan dari koalisinya jika kebijakan itu tidak memberi keuntungan politik kepada partaipartai koalisi.

Masalah baru
Penyelesaian melalui transaksi politik semacam itu sama saja dengan “mengatasi masalah dengan menimbulkan masalahmasalah baru”. Untuk tahap sekarang, SBY merasa tenang karena berhasil memasukkan kembali Partai Golkar ke “kandang koalisi”, menjinakkannya, sehingga SBY aman sampai 2014 dan kasus Bank Century secara politik juga kemungkinan akan dipetieskan. Namun,konsesi politik berlebihan yang diberikan SBY kepada Partai Golkar akan menimbulkan ketegangan baru antara SBY dan partai-partai pendukung awal koalisi SBY-Boediono.

Bukan mustahil saat ini PKS dan PPP merasa waswas soal deal-deal politik apalagi yang akan dihasilkan antara SBY dan Aburizal Bakrie. PKS merasa waswas karena dapat saja reshufflekabinet tidak berhenti pada Kementerian Keuangan semata,melainkan juga merembet ke kementerian-kementerian lain. Dua posisi penting yang dimiliki PKS di kabinet,yaitu menteri komunikasi dan informatika serta menteri pertanian, bukan mustahil juga diincar Partai Golkar. PPP juga waswas jika posisi mereka di kabinet, yakni menteri agama dan menteri perumahan rakyat, juga diincar oleh partai lain.

Dua partai ini hanya memiliki modal politik yang masih dapat dimainkan, yaitu “sikapnya yang kuat untuk tetap melanjutkan kasus Bank Century”. Namun jika melihat sikap kedua partai itu yang bersama anggota koalisi berupaya menutup kemungkinan terbukanya kesempatan bagi DPR menyatakan pendapat, modal politik kedua partai itu tentu amatlah lemah. Satu-satunya modal lain yang dapat dimainkan PKS dan PPP ialah menggalang massa pendukungnya agar konstituen Islam tidak ditinggalkan SBY.

Ini suatu hal yang amat sensitif yang sulit bagi SBY untuk mengabaikannya. Politik memang suatu hal yang amat rumit. Dia bergerak tidak di dalam ruang hampa.Dinamika politik di dalam koalisi juga akan ditentukan oleh lingkungan politik yang berkembang di luarnya. Persoalan penegakan hukum atas kasus-kasus yang menimpa para anggota Dewan dari koalisi ataupun PDIP misalnya kini terasa sepi kecuali yang menyangkut kasus Misbakhun,anggota DPR dari PKS yang diduga melakukan penyelewengan dokumen melalui LC fiktif terkait dengan Bank Century.

Kasus pengemplang pajak,termasuk perusahaan-perusahaan milik Aburizal Bakrie, juga nyaris tak terdengar lagi.Persoalan Lapindo juga suam-suam kuku, kadang muncul kadang tenggelam. Satu hal yang pasti, politik Indonesia empat tahun ke depan amat ditentukan oleh permainan politik anggota koalisi di dalam forum-forum Sekretariat Bersama Koalisi, yang belum tentu untuk kepentingan nasional, melainkan untuk kepentingan politik para anggota koalisinya.

Dapat saja “atas nama kepentingan nasional” kasus Bank Century akan dipetieskan. Dapat saja demi ketenangan politik berbagai proses reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan dan kementerian lain dihentikan. Bisa saja atas nama efisiensi anggaran berbagai rencana remunerasi di berbagai jajaran kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian juga tidak dilanjutkan. Namun, bagi-bagi kue di antara anggota koalisi akan terus berlanjut.

Kita lihat saja apakah posisi Aburizal Bakrie ini akan menjadikannya sebagai “The Real President” RI ataukah benar SBY telah melunakkannya? Apa yang dicapai Partai Golkar saat ini adalah sasaran politik awal yang memang harus diraihnya sebelum Golkar meraih tujuan politik yang lebih hakiki,yakni posisi RI I pada 2014. Namun melihat berbagai “dosa” yang masih ada pada Aburizal Bakrie,soal Lapindo dan soal pajak perusahaan-perusahaannya, termasuk perusahaan batu bara,serta kerusakan lingkungan yang dibuat oleh perusahaannya,

jalan menuju RI I tidaklah mudah baginya.Bukan mustahil Aburizal Bakrie tidak mengincar posisi resmi Presiden RI, melainkan hanya sebagai the king maker yang berarti menjadi tuan dari “presiden boneka” yang dapat dikendalikannya. Apakah SBY kini menjadi presiden boneka, terserah para pembaca untuk menginterpretasikannya.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 11 Mei 2010

0 Responses to “Senjakala Otoritas Politik SBY”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

May 2010
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

%d bloggers like this: