Korupsi Berefek Buncit

Oleh: Dr. Dede Mariana
Guru Besar Ilmu Pemerintahan Unpad
dan Ketua PC AIPI Cabang Bandung

Sulit dibantah ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengategorikan korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan kemanusiaan yang melahirkan busung lapar. Namun, korupsi bisa melahirkan banyak manusia busung lapar.

Jika kita melihat mereka yang busung lapar, simpelnya kurang dahar dalam bahasa Sunda, dari kejauhan, apalagi menggunakan teleskop, pembangunan memang memiliki jarak yang jauh antara pusat pemerintahan dan denyut kehidupan rakyat. Maka, akan tampak bahwa yang busung lapar itu seperti orang makmur karena perutnya buncit. Begitu juga dengan para koruptor yang berperut buncit.

Ketika muncul pertanyaan di mana sebenarnya koruptor menggagas rencananya, tentu sulit kalau korupsi dirancang di tempat yang tidak ada sumber program pembangunan dan tidak memiliki kewenangan. Kalau sebagian koruptor bekerja di sektor swasta (yang melaksanakan proyek pembangunan), karena korupsi tidak mungkin hanya dilakukan mereka yang berdomisili di kantor swasta, tentu ada tempat lain sebagai lokasi rancangan praktik korupsi biasanya digagas.
Di antara keduanya, yang beda hanyalah soal kualitas. Koruptor memiliki perut buncit karena kebanyakan makan uang rakyat. Adapun rakyat berperut buncit karena kurang makan.

Penyebabnya bukan ketiadaan sumber makanan atau aneka jenis makanan yang enak, apalagi di negeri yang alamnya begitu kaya. Akan tetapi, hal itu dikarenakan mereka tidak memiliki daya untuk membelinya. Rendahnya daya beli masyarakat adalah akibat anggaran untuk rakyat yang terlalu banyak disunat koruptor dan para pelindungnya.

Sebagai contoh, jika syarat makanan sehat adalah empat sehat lima sempurna, menggunakan bahasa Sunda, rakyat cukup makan empat seubeuh lima seuhah. Cukup makan dengan sambal sehingga bisa seubeuh dan seuhah, kemudian setelah makan keluar keringat sebagaimana layaknya koruptor makan juga berkeringat.

Seandainya para koruptor menyaksikan kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan yang kalau makan sapiring metung dan di atasnya nyengcle sekerat tempe goreng tetapi terlihat lahap, bukan berarti warga tidak ingin makanan empat sehat lima sempurna. Inilah bukti buah dari proyek pembangunan yang ditukangi sistem pemerintahan dan tabiat sumber daya manusia birokrasi yang koruptif.

Tidak serius
Perkara sunat-menyunat anggaran, baik yang datang dari APBN maupun APBD, berbanding terbalik dengan aturan atau regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Maksudnya, kalau anggaran dari pusat turun, misalnya, anggaran itu akan disunat di tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Tentu proses sunatan ini dilakukan dengan tangan orang lain sehingga anggaran yang sampai di tingkat rakyat akan menyusut.

Sementara kalau pusat membuat regulasi, regulasi itu akan dilengkapi peraturan daerah sehingga ketika sampai di tingkat rakyat semakin gemuk (banyak). Karena itu, tidak aneh kalau banyak aturan yang satu sama lain tumpang tindih. Bahkan praktik koruptif di era pascareformasi ini sudah jauh bergeser ke hilir. Dana yang sudah dirancang langsung meluncur ke masyarakat pun ternyata melalui mekanisme yang unik. Sebagian dapat kembali ke oknum aparat. Inilah wajah korupsi yang semakin sistemik dan melembaga.

Korupsi memang penyakit kronis yang serius menghambat tumbuhnya kesejahteraan walau jangan-jangan tanpa korupsi sebuah negara akan berhenti melanjutkan program pembangunannya. Rasanya selama program pembangunan dirancang dari atas, selama itu pula pembangunan akan gagal memberikan kesejahteraan untuk rakyat. Sebab, pada saat yang bersamaan akan lahir koruptor sebagai benalu.

Memang benar, sebelum rancangan tersebut dibuat ada proses penjaringan aspirasi. Meski demikian, aspirasi yang dititipkan melalui jaringan yang sudah ada ternyata sering kali hanya dijadikan “dagangan” oleh pihak yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Akibatnya, tetap saja yang sejahtera bukan rakyat, melainkan para calo program pembangunan dan pihak yang mendapatkan jatah dari calo tersebut.

Koruptor memang keterlaluan. Sayang tidak ada koruptor yang dihukum mati di negeri ini karena akan banyak yang menentangnya atas nama hak asasi manusia (HAM). Padahal, teroris yang dihukum mati pun tidak melahirkan gejolak. Masyarakat pada umumnya dingin saja ketika mengetahui teroris dihukum mati. Logikanya, ketika korupsi diposisikan lebih jahat daripada teroris, seharusnya koruptor “dua kali” dihukum mati. Ini kalau kita sepakat bahwa korupsi lebih jahat ketimbang kejahatan kemanusiaan semacam terorisme itu.

Memang akan banyak pihak yang dirugikan kalau seorang koruptor kelas kakap dihukum mati karena koruptor tidak berdiri sendiri. Sering kali koruptor menjadi ladang uang bagi pihak yang senang mencicipi uang dari hasil korupsinya. Jadi, tentu akan banyak pihak yang membentengi, melindungi, dan memelihara para koruptor dengan dalih HAM.

Maka, mereka lantang menentang hukuman mati bagi para koruptor. Artinya, kita tidak pernah serius memberantas korupsi. Upaya kita belum maksimal dalam tindakan kendati terlihat ada kesungguhan memberantas korupsi dalam ucapan. Namun, apakah koruptor akan lenyap oleh ucapan “berantas korupsi!”, sementara disengaja atau tidak diam-diam kita justru membutuhkan koruptor demi lajunya pembangunan dan tambahan penghasilan pejabat yang sebenarnya sudah cukup besar.

Bentuk kebiadaban
Apakah kemudian kasus busung lapar hanya akan dianggap sebagai kasus yang tidak perlu dijadikan indikasi bahwa kita tidak serius memberantas koruptor? Ini memang bukan satu-satunya indikasi. Masih banyak indikasi lain yang dengan akal sehat saja kita akan tahu, bahwa selain merupakan bentuk kebiadaban pada zaman modern, korupsi juga tidak pernah berkontribusi bagi kesejahteraan dan demokrasi, apalagi kehidupan rakyat.

Dua buncit yang berbeda kualitas tersebut sesungguhnya merupakan manifestasi disparitas dua jenis kehidupan yang tidak saja dalam, tetapi juga begitu menganga. Das sain dan das sollen perjalanan negara ini sangat memprihatinkan. Optimisme yang terus dikhotbahkan dan dipompakan ibarat tiupan angin di gurun pasir yang terus berlalu begitu saja.

Tidak pernah terdengar seorang pemimpin yang lantang berani bertanggung jawab atas kenyataan seperti itu. Pemimpin hanya tersipu menyimak sebagian anak bangsa kelaparan di tengah impitan musibah alam dan deraan kesulitan perekonomian. Sementara di jalan raya kita menyimak aneka merek mobil mewah berseliweran. Inilah wajah kapitalisme dan individualisme yang menggerus semangat kita bernegara dalam kerakyatan. Yang ada adalah bernegara dalam lingkaran korupsi.

Dimuat di KOMPAS JABAR Halaman D, Senin, 10 Mei 2010

0 Responses to “Korupsi Berefek Buncit”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

May 2010
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

%d bloggers like this: