Simalakama Yudhoyono

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Persoalan sangat krusial yang tengah dipikirkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini bisa jadi adalah memilih untuk merombak atau mempertahankan koalisi. Pilihan politik yang jelas sulit dan masing-masing berisiko bagi kelangsungan dan efektifitas pemerintahannya hingga 2014.

Betapa tidak, Rapat Paripurna DPR pekan lalu telah menjatuhkan vonis politik bahwa telah terjadi penyimpangan dalam kebijakan penalangan Bank Century sehingga perlu diproses secara hukum. Selang sehari sesudahnya, Presiden Yudhoyono menyatakan sebaliknya, yakni bahwa kebijakan bail out atas Century sudah benar dan tepat dalam rangka menyelamatkan ekonomi nasional dari perangkap krisis ekonomi global.

Sikap politik DPR dan pandangan Yudhoyono yang saling bertolak belakang ini jelas tidak menguntungkan bagi relasi politik Presiden-DPR ke depan. Apalagi pemerintahan hasil Pemilu 2009 yang didukung oleh koalisi politik yang mencakup 75 persen kekuatan partai politik di DPR ini umurnya belum genap enam bulan. Di sisi lain, kasus Century hanya salah satu isu dari begitu banyak isu kebijakan yang bakal menghadapkan Presiden dan DPR sepanjang hampir lima tahun mendatang.

Antara Madu dan Racun
Secara obyektif pembentukan koalisi politik untuk mendukung pemerintahan hasil pemilu memang diperlukan dalam rangka efektifitas pemerintahan. Kebutuhan itu terkait fakta bahwa Pemilu Presiden dalam skema presidensial berbasis multipartai hampir selalu menghasilkan ”Presiden minoritas”, yakni Presiden dengan basis politik relatif kecil di Parlemen. Meskipun Partai Demokrat yang menjadi basis politik Yudhoyono memenangkan pemilu legislatif, perolehan kursinya tak lebih dari 25 persen kekuatan DPR, sehingga memerlukan koalisi untuk mengefektifkan pemerintahan.

Karena itu pembentukan koalisi politik yang mencakup Demokrat, PKS, Golkar, PAN, PPP dan PKB sebenarnya bisa dipahami. Namun hampir selalu dilupakan oleh Presiden Yudhoyono adalah bahwa watak koalisi dalam skema presidensial berbasis multipartai sebenarnya tidak pernah benar-benar solid karena hampir selalu ”cair” dan tidak disiplin. Pengalaman Yudhoyono selama periode 2004-2009 sudah menunjukkan hal itu. Prakarsa usulan penggunaan hak interpelasi ataupun hak angket di DPR acapkali justru datang dari parpol-parpol pendukung pemerintah yang berkoalisi dalam Kabinet Indonesia Bersatu.

Dengan demikian koalisi politik dalam skema presidensial berbasis multipartai dapat diibaratkan sebagai ”madu dan racun”. Jika koalisi dikelola secara cerdas dan benar, ia bisa menjadi ”madu” yang mengawal pemerintahan hasil pemilu. Namun jika koalisi tidak dirawat secara baik, seperti tercermin di balik fenomena pengungkapan skandal Century melalui Pansus DPR, koalisi dapat menjadi ”penjara” bahkan ”racun” bagi pemerintahan Yudhoyono.

Jika Koalisi Dibelah
Pidato Presiden Yudhoyono pada Kamis malam pekan lalu tidak secara eksplisit menyinggung masa depan koalisi yang dibentuknya. Kuat sekali kesan bahwa jenderal TNI kelahiran Pacitan, Jawa Timur, ini sangat hati-hati dalam menyikapi posisi politik tiga parpol koalisi, Golkar, PKS dan PPP yang cenderung berhadapan dengan posisi pemerintah.

Sikap hati-hati Presiden Yudhoyono mencerminkan kebutuhan pemerintahannya terhadap dukungan parpol koalisi di DPR. Karena itu jika koalisi harus dikocok ulang dengan mengeluarkan tiga parpol yang kini menjadi ”duri” dalam daging koalisi, Presiden tampaknya khawatir pilihan politik demikian dapat mengancam kelangsungan pemerintahannya. Soalnya sangat jelas, total kursi Golkar (106), PKS (57), dan PPP (38) mencapai 201 kursi dari 560 kursi DPR. Jika kekuatan tiga parpol koalisi yang ”mbalelo” ini ditambah PDI Perjuangan (94), Gerindra (26), dan Hanura (18), bukan tidak mungkin menjadi oposisi yang kuat dan solid terhadap pemerintahan Yudhoyono.

Karena itu wajar jika Presiden Yudhoyono tidak secara spesifik menyinggung masa depan koalisi dalam pidato politiknya Kamis malam pekan lalu. Yudhoyono tampaknya khawatir jika pilihan kocok-ulang koalisi diambil akan berdampak langsung terhadap stabilitas pemerintahannya.

Jika Koalisi Dipertahankan
Sebaliknya di sisi lain, jika formasi koalisi tidak berubah alias dipertahankan, muncul kekhawatiran lain, yakni Golkar, PKS, dan PPP bakal semakin memperbesar posisi tawar politik mereka terhadap pemerintahan Yudhoyono. Lebih jauh lagi, sikap kritis trio parpol ”mbalelo” tersebut bisa menjadi ”penjara” baru bagi Presiden Yudhoyono yang dapat berimplikasi pula terhadap efektifitas pemerintahannya.

Kalaupun formasi koalisi hendak dipertahankan, tampaknya diperlukan suatu memory of understanding (MoU) baru sebagai dasar ikatan koalisi. Dalam kaitan ini, pengaturan hak-hak dan kewajiban antarpihak yang berkoalisi perlu dibuat lebih rinci dan tidak bersifat multitafsir seperti kesepakatan umum yang ada saat ini. Melalui MoU baru tersebut Presiden Yudhoyono bisa ”menghukum” parpol yang dianggap berkhianat atau melanggar kesepakatan baru yang telah dibuat bersama.

Sulit dipungkiri bahwa kesepakatan koalisi parpol dewasa ini terlalu umum. Tidak heran jika Golkar, PKS, dan PPP hampir selalu dapat membela diri dengan mengatakan bahwa sikap kritis mereka dalam skandal Century justru bertolak dari komitmen penegakan pemerintahan yang bersih seperti termuat dalam kesepakatan koalisi.

Kini semuanya terpulang kepada Presiden Yudhoyono, apakah hendak membelah, atau sebaliknya mempertahankan formasi koalisi parpol pendukungnya. Hanya dilemanya, pilihan apa pun yang diambil Presiden dapat diibaratkan ”buah simalakama”: jika koalisi dibelah (Golkar, PKS, PPP dikeluarkan) pemerintahan terancam, namun bila koalisi dipertahankan, Yudhoyono justru semakin terpenjara secara politik.

Karena itu, pilihan politik apa pun yang diambil Presiden Yudhoyono, semestinya tidak hanya bertolak dari kepentingan jangka pendek parpol-parpol koalisi. Itu artinya, Presiden Yudhoyono perlu lebih jelas bersikap dan tegas dalam mengambil keputusan agar kepentingan rakyat dan bangsa ini tidak dikorbankan sekadar demi harmoni semu koalisi.

(Dimuat dalam Suara Pembaruan, 8 Maret 2010).

0 Responses to “Simalakama Yudhoyono”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

March 2010
M T W T F S S
« Feb   Apr »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

%d bloggers like this: