Makna Hasil Paripurna

Oleh: Prof. Dr. Maswadi Rauf
Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia

Setelah bekerja selama dua bulan, akhirnya Panitia Khusus (Pansus) DPR RI yang dibentuk pada awal Desember 2009 dalam rangka melaksanakan hak angket untuk menyelidiki kasus Bank Century berhasil menyelesaikan tugasnya.

Akhir tugas Pansus Bank Century itu ditandai oleh dicapainya keputusan dalam sidang paripurna DPR RI tanggal 2 Maret 2009 kemarin. Keputusan tersebut dicapai melalui pemungutan suara (voting). Mayoritas wakil rakyat mendukung opsi C, yakni alternatif yang menyatakan bahwa kebijakan pemberian dana talangan bagi Bank Century sebesar Rp6,7 triliun dan penggunaan dana tersebut dianggap bermasalah karena adanya pelanggaran hukum dan ketidakwajaran.

Keputusan ini didukung oleh 325 anggota DPR, sebuah jumlah yang cukup besar karena merupakan 60% dari yang hadir.Adapun yang mendukung opsi A adalah sebesar 212 (40%). Opsi A menganggap bahwa tidak ada masalah dalam kebijakan pengucuran dan pemanfaatan dana talangan tersebut,hanya ada masalah dalam pelaksanaannya oleh pihak Bank Century.

Penggunaan Voting
Yang menarik adalah keputusan tersebut diambil oleh DPR melalui pemungutan suara (voting) yang jarang dilakukan DPR dalam pengambilan keputusan. Barangkali pemungutan suara untuk menentukan keputusan tentang kebijakan merupakan yang pertama semenjak 1998 karena biasanya voting dilakukan untuk memilih orang (pejabat).

Apa yang dilakukan DPR kemarin malam dapat dianggap sebagai sebuah terobosan dalam sejarah DPR karena para anggota DPR berani melakukan pemungutan suara yang mengandung risiko kalah-menang.Bahkan ada wakil dari salah satu fraksi yang menyampaikan pandangan fraksinya malam itu yang mengatakan bahwa kebenaran tidak dapat ditentukan melalui voting.

Dalam kenyataannya, DPR menentukan keputusan yang akan dibuatnya melalui voting yang menunjukkan bahwa DPR setuju menentukan kebenaran melalui voting. Dalam demokrasi, voting adalah cara pembuatan keputusan secara damai di dalam lembagalembaga perwakilan rakyat. Cara ini ditempuh karena sebagian besar perbedaan pendapat dalam musyawarah tidak dapat diselesaikan secara mufakat karena pihak-pihak yang bermusyawarah mempunyai pendapat yang berbeda secara tajam.

Oleh karena itu cara voting digunakan agar keputusan dapat dibuat sehingga deadlock (jalan buntu) dapat dihindari. Sebenarnya voting bukanlah hal yang asing karena UUD 1945 menyebutkan hal tersebut dengan jelas. Peraturan Tata Tertib DPR RI juga menyebutkan voting sebagai cara yang sah dalam membuat keputusan bila cara mufakat tidak bisa dilakukan.

Oleh karena itu sebenarnya tidak perlu khawatir terhadap cara voting karena cara tersebut memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi.Apa yang dilakukan rapat paripurna DPR tanggal 3 Maret lalu merupakan pengalaman yang berharga bagi lembaga tersebut dalam bersikap terhadap voting di hari-hari mendatang.

Kelihatannya pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi telah melakukan musyawarah (lobi) secara intensif setelah semua fraksi menyampaikan pandangan masing- masing dalam sidang paripurna tanggal 2 Maret 2010 pagi. Inilah penyebab diskorsnya sidang DPR dalam waktu yang cukup lama sehingga sidang berikutnya baru dilakukan pada malam hari. Kelihatannya musyawarah tersebut tidak berhasil mencapai ke-sepakatan sehingga pimpinan DPR memutuskan untuk menggunakan voting.

Perbedaan Pendapat
Semenjak awal masa kerja Pansus Bank Century memang telah terlihat dikotomi karena adanya dua kelompok yang mempunyai pendapat yang berbeda tajam. Kelompok pertama berpendapat bahwa tidak ada masalah dalam dana talangan bagi Bank Century. Kalaupun ada, kesalahan dibuat oleh para pejabat Bank Century.

Kelompok kedua berpendapat bahwa ada pelanggaran hukum dan ketidakwajaran dalam kebijakan pemberian dana talangan tersebut di samping kecurigaan adanya aliran dana yang tidak wajar ke pihak-pihak tertentu.Perbedaan pandangan ini telah membuat rapat-rapat Pansus menjadi panas dengan adanya perdebatan yang sengit antara para anggota Pansus dengan para narasumber maupun antarpara anggota itu sendiri.

Jadi dari awal kelihatannya kasus Bank Century telah diwarnai perbedaan pendapat yang cukup tajam.Ternyata perdebatan yang panas di dalam Pansus menular ke dalam masyarakat karena di dalam masyarakat juga terjadi dikotomi seperti yang ada di dalam Pansus Bank Century. Hal ini terjadi karena media massa melaporkan secara intensif jalannya sidang-sidang Pansus Bank Century sehingga warga masyarakat memperoleh informasi yang banyak tentang kasus Bank Century.

Kelihatannya dalam proses perumusan keputusan Pansus Bank Century telah dilakukan usaha-usaha untuk membuat kesepakatan. Beberapa perbedaan berhasil diselesaikan seperti tidak lagi disebutkannya nama para pejabat yang harus bertanggung jawab dalam kasus Bank Century.

Namun yang tidak bisa disepakati adalah adanya pelanggaran hukum dan ketidakwajaran atau tidak? Dua kelompok yang terbentuk sejak awal tidak berhasil mencapai kompromi dalam rapatrapat Pansus sehingga dua alternatif terpaksa diajukan oleh Pansus Bank Century sebagai hasil kerjanya kepada rapat paripurna DPR RI.

Perbedaan ini juga ingin diselesaikan pada tingkat paripurna karena perbedaan pendapat pada tingkat Pansus tetap terlihat pada tingkat paripurna. Lagi-lagi, pimpinan DPR dan pimpinan fraksi tidak berhasil mencapai kata sepakat. Dari gambaran ini terlihat bahwa mufakat memang sulit dicapai dalam kasus Bank Century meskipun berbagai usaha telah dilakukan.

Yang hebat lagi, lobi tidak hanya dilakukan politisi di DPR, tetapi juga melibatkan pihak-pihak di luar DPR.Yang banyak diberitakan oleh media massa adalah lobi yang dilakukan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebabkan terjadinya ketegangan dalam hubungan antarpolitisi.

Muncul pula berbagai dugaan bahwa lobi yang berlangsung di dalam dan di luar DPR melibatkan berbagai ancaman dan iming-iming yang diharapkan membuat pihak-pihak yang berseberangan mengubah pendapat mereka sehingga kesepakatan dapat tercapai. Ternyata berbagai ancaman dan iming-iming (kalau memang benar adanya) tidak membuat adanya perubahan pendapat sehingga mufakat tidak berhasil dicapai dan voting harus digunakan.

Hakikat Keputusan DPR
Ada beberapa arti penting dari keputusan DPR tentang kasus Bank Century meskipun sebenarnya tidak banyak hal baru dalam keputusan tersebut. Keputusan DPR itu dapat dilihat sebagai pendapat DPR bahwa ada gejala-gejala pelanggaran hukum dan ketidakwajaran dalam proses pembuatan kebijakan dana talangan itu dan pemanfaatan dana yang dikeluarkan tersebut.

Hal yang sama juga sudah disampaikan sebelumnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Dengan adanya keputusan tersebut, DPR memperkuat pendapat yang telah disampaikan kedua badan tadi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh Pansus Bank Century sendiri.

Dengan demikian, secara politis, ada dukungan DPR terhadap temuan-temuan BPK dan PPATK yang merupakan dorongan yang kuat dari DPR bagi aparat penegak hukum untuk memproses secara hukum kasus Bank Century lebih lanjut. Keputusan DPR tersebut mengandung ketidakjelasan karena tidak jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap adanya pelanggaran hukum dalam kasus Bank Century.

Kelihatannya memang tidak mungkin menyebutkan nama dalam keputusan Pansus karena kuatnya penentangan oleh pihak yang tidak setuju.Jadi sebenarnya penghilangan nama-nama yang bertanggung jawab dilakukan secara terpaksa sebagai bagian dari proses pelunakan sikap dalam rangka mencapai permufakatan.

Meskipun permufakatan tetap tidak tercapai,penghapusan nama tersebut mempunyai arti penting karena dengan demikian pertentangan antara pihak-pihak yang berseberangan menjadi lebih lunak yang membuat hubungan antarpara politisi yang berseberangan tidak lagi memanas. Memang tidak wajar mengharapkan Pansus Bank Century akan membongkar kasus Bank Century.

Juga tidak mungkin impeachment akan dilakukan DPR pada tahap sekarang ini.Apa yang dihasilkan DPR dalam kasus Bank Century adalah sesuatu yang maksimal.Harapan berikutnya digantungkan pada aparat penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),sebagai aparat hukum yang dapat mengungkapkan kasus tersebut secara terang-benderang. Rakyat ingin tahu siapa yang bersalah dan yang bersalah harus dijatuhi hukuman.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 5 Maret 2010

0 Responses to “Makna Hasil Paripurna”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

March 2010
M T W T F S S
« Feb   Apr »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

%d bloggers like this: