Politik Transaksional Century

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidag Intermestic Affairs LIPI

DALAM urusan bisnis, transaksi adalah hal sangat biasa.Tawar-menawar harga merupakan bagian dari kehidupan politik antarusahawan atau antara penjual dan pembeli. Dalam dunia politik,tawar-menawar politik juga hal biasa.

Hasil akhir sebuah negosiasi politik atau proses politik di parlemen biasa juga disebut sebagai hasil dari democratic bargain. Semua pihak harus menerima kemenangan dan kekalahan politik secara wajar (bagi pemenang) dan lapang dada (bagi yang kalah).Namun jika proses politik merupakan hasil akhir dari suatu proses yang tidak wajar,akan timbul istilah politik uangatau politik transaksional.

Artinya, sebuah keputusan akhir politik dapat berubah karena adanya transaksitransaksi demi terjadi perubahan sikap atau tindakan politik dari orang yang dipengaruhi. Di dalam politik transaksional itu kekuasaan atau poweramat bermain. Mereka yang menginginkan adanya perubahan sikap dan tindakan politik dari para aktor politik (kawan atau lawan) akan menggunakan power.

Di sini berlaku definisi, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi agar orang/sekelompok orang bersikap atau berbuat sesuai dengan keinginan pihak pertama,dengan cara apa pun (with whatever means). Cara-cara yang digunakan bisa berupa bujukan (persuasion), paksaan (coercion) atau mengonstruksi insentif pada pihak kedua (the construction of insentive).

Dalam politik, tawar-menawar politik dapat berupa ancaman hukuman (pemberian tongkat atau stick),dapat juga berupa tawaran yang menguntungkan (pemberian wortel atau carrot). Basis kekuasaan pihak pertama untuk memengaruhi pihak kedua bermacam-macam, dapat berupa uang,jabatan politik maupun penguasaan informasi negatif mengenai pihak kedua.

Dapat pula pengetahuan yang baik dari pihak pertama,senyuman yang menawan (a winning smile), ketekunan sampai dengan kenekatan untuk mengambil tindakan yang dapat merugikan pihak lawan. Menganalisis apa yang akan terjadi pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan rekomendasi akhir Pansus Bank Century hari ini akan sangat menarik.

Saya tidak akan berbicara mengenai apakah hasilnya akan 7:2 (tujuh menyatakan ada kejanggalan dan dugaan tindakan melanggar hukum dan dua lainnya menyatakan pemberian bailout adalah wajar dan tidak melanggar hukum), 5:4 dalam pengelompokan yang sama dengan di atas atau 4:5?

Atau bahkan ada yang menduga 2:1:6 (Partai Demokrat dan PKB menyatakan segalanya wajar, PDIP tegas menyatakan ada pelanggaran dengan menyebut orang-orang yang bersalah dan direkomendasikan untuk diajukan ke pengadilan; Partai Golkar,PKS, PPP, Gerindra, Hanura, dan PAN menyatakan ada pelanggaran hukum tanpa menyebut siapa yang melanggar dan apa sanksinya).

Buat saya yang lebih penting ialah bagaimana proses politik menuju hasil akhir rekomendasi Pansus? Seperti telah saya uraikan di atas, prosesnya pasti amat menegangkan dan power menjadi bagian dari politik transaksional tersebut.

Bagi mereka (anggota Pansus,fraksi, dan partai) yang memiliki power yang sama atau lebih besar daripada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat, ancaman sanksi atau janji-janji muluk dari SBY dan Partai Demokrat tidak akan mengubah posisi atau pendirian politik mereka.

Bagi individu anggota Pansus atau partai politik yang keras tapi tidak memiliki bargaining power yang kuat atau memadai, ancaman atau tawaran dapat saja menggiurkan atau mengubah posisi politik mereka. Apalagi jika pemimpin partainya mengancam akan mengambil tindakan recalling (penggantian anggota DPR paruh waktu) atau bahkan pemecatan dari partai jika pendirian politiknya tidak sesuai dengan keputusan atau kepentingan politik/ ekonomi partai.

Hal lain yang menarik ialah adanya cara pemberian suara melalui voting tertutup atau voting terbuka.Jika cara tertutup yang diambil, kita patut curiga adanya tekanan kekuasaan terhadap anggota DPR agar memberikan suara sesuai dengan kepentingan politik pemilik kekuasaan. Cara ini dapat dikategorikan sebagai suatu tawarmenawar politik yang tidak demokratis karena dilakukan melalui ancaman (undemocratic political bargain).

Sebaliknya jika cara voting terbuka yang dipilih, kita masih dapat berharap democratic political bargain adalah aturan main politik yang masih dipegang teguh para politikus kita di DPR. Kita tidak menginginkan politik Indonesia dipengaruhi orang yang tampak dari luar amat santun, demokratis, dan sederhana (humble),tetapi sebenarnya ia adalah orang yang bengis,tidak demokratis dan amat Machiavelis.

Orang macam ini amat menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan politiknya, khususnya ajaran Machiavelli agar seorang pangeran tampak populis dan santun walau sebenarnya ia bengis.Kita juga tidak ingin politik Indonesia dikuasai oleh orang yang sangat kasar, tidak santun,dan sering menggunakan kata-kata kotor dalam sidang-sidang parlemen karena sudah pasti orang ini amat kerdil dan bukan politisi yang matang walaupun jam terbangnya sebagai politisi sudah sangat lama.

Yang kita inginkan adalah politisi yang tahu kapan harus bersuara lembut, kapan harus bersuara lantang, tapi tetap teguh membela kepentingan rakyat.Tipe ketiga ini yang dapat membangun kultur politik Indonesia yang baik di masa depan. Kita tak perlu khawatir akan proses yang panjang pada Pansus Bank Century asalkan hasilnya benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat dan menjunjung tinggi kebenaran.Para pengusaha dalam dan luar negeri harus paham bahwa sistem demokrasi yang sedang kita bangun memang mahal dan amat panjang prosesnya dibandingkan dengan sistem kediktatoran atau monarki absolut.

Bukan cepat lambatnya proses di dalam Pansus itu yang penting,melainkan apakah proses itu wajar, demokratis, dan sesuai dengan hati nurani rakyat. Namun, para anggota Pansus juga harus sadar bahwa mereka benar-benar menjadi fokus perhatian masyarakat. Janganlah mereka berputar-putar memainkan katakata ibarat kaset rusak yang memekakkan telinga atau mengulang- ulang apa yang telah dikatakannya, melainkan mereka harus tegas, singkat, dan memegang teguh kebenaran yang sejati.

Politik, stabilitas keamanan, dan ekonomi memang saling terkait, tetapi janganlah kita mengorbankan salah satu dari tiga konsep itu.Jika kita mengorbankan politik demi stabilitas dan pembangunan ekonomi,hasil akhirnya sudah kita rasakan di akhir era Orde Baru. Jika kita mengorbankan ekonomi demi politik,hasilnya sudah kita lihat pada era Demokrasi Terpimpin. Jika kita mengelu-elukan politik dan mengabaikan stabilitas dan ekonomi, hasilnya kita lihat pada era demokrasi parlementer.

Kita ingin politik, budaya, ekonomi, dan stabilitas dapat berjalan beriringan tanpa mengorbankan salah satunya. Demokrasi kita bukanlah demokrasi liberal melainkan demokrasi (tanpa embel-embel) yang dapat mengubah wajah Indonesia lebih cerah ke depan. Penyelesaian atas kasus Bank Century harus benar-benar tuntas melalui jalur politik dan hukum.Kita akan amat menyayangkan jika Pansus yang mahal ini hanya menghasilkan suatu rekomendasi yang mengambang tanpa kejelasan.

Kita inginkan jika harus terjadi impeachment, terjadilah.Tak perlu disedihkan bahwa hanya Presiden Megawati Soekarnoputri saja yang tidak pernah mengalami ancaman impeachment. Namun,kita juga berharap, jika impeachment terjadi lagi, walau secara politik kekinian hampir- hampir sulit untuk terjadi, ini adalah impeachmentyang terakhir. Kasus Bank Century harus jelas di mana letak kesalahannya pada tingkat kebijakan atau pelaksanaannya.

Siapa pula yang harus bertanggung jawab? Kalau hasilnya harus mengorbankan dua intelektual yang tak berkuasa, Boediono danSriMulyani,saya termasukyang tetap meragukan kebenaran politik yang dihasilkan Pansus. Boediono dan Sri Mulyani hanyalah baut kecil dari suatu kekuasaan yang lebih besar di dalam sistem presidensial.Jika mereka tidak melakukan insubordinasi, bukan mereka yang harus di-impeachatau dipecat. Lalu siapa? Tanyakanlah kepada mereka yang tahu sistem presidensial.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 02 Maret 2010

1 Response to “Politik Transaksional Century”


  1. 1 maya chan March 2, 2010 at 12:50 pm

    sebaiknya pemerintah lebih membuka diri, jujur dan tidak memikirkan ke egoisan semata.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

March 2010
M T W T F S S
« Feb   Apr »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

%d bloggers like this: