Perkembangan Pansus Bank Century

Oleh: Prof. Dr. Maswadi Rauf
Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia

Panitia Khusus (Pansus) Bank Century dibentuk oleh DPR RI sebagai akibat dari penggunaan hak angket untuk mengusut skandal keuangan yang ditimbulkan oleh Bank Century.

Skandal Bank Century berpusat pada dua hal, pertama, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (dalam hal ini Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK) untuk mengucurkan uang sebesar Rp6,7 triliun sebagai dana talangan untuk bank yang sedang bermasalah tersebut. Perdebatannya adalah perlu tidaknya kebijakan itu dan besarnya uang yang dikeluarkan untuk kepentingan tersebut.Kedua,adanya dugaan bahwa sebagian dari dana tersebut mengalir kepada partai politik tertentu dan sebagian elite politik yang sekarang sedang berkuasa.

Kasus Bank Century ini mengandung dugaan korupsi dalam jumlah yang amat besar untuk kepentingan politik pihak tertentu. Dugaan korupsi inilah yang membuat kasus Bank Century menjadi sebuah skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia. Pansus Bank Century bertujuan mencari informasi tentang kasus Bank Century tersebut dengan mengundang pihak-pihak yang terlibat atau yang mengetahui kasus tersebut. Hak angket adalah hak yang dimiliki DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah tertentu untuk memperoleh kejelasan tentang kebijakan tersebut.

Dalam usaha penyelidikan itu, Pansus Bank Century mengajukan pertanyaanpertanyaan yang dianggap perlu kepada pihak-pihak yang diundang dalam rapat Pansus agar dapat diungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dalam proses pembuatan keputusan tersebut dan dampak yang ditimbulkan oleh keputusan tadi.Pansus Bank Century sekarang ini sedang dalam proses tanya-jawab dengan sejumlah pejabat pemerintah dan tokoh politik untuk menggali informasi yang terkait dengan kasus Bank Century.

Pelanggaran Etika

Dalam pelaksanaan tugas-tugas Pansus Bank Century telah terjadi tanya-jawab yang panas antara anggota-anggota pansus dan narasumber yang diundang. Diskusi yang memanas tersebut juga menimbulkan debat yang sengit antaranggota pansus sehingga terlontar kata-kata kasar yang tidak selayaknya digunakan dalam rapat-rapat DPR.

Hal ini menimbulkan penilaian bahwa anggota-anggota Pansus Bank Century telah melanggar etika yang tercantum dalam kode etik DPR. Harus diakui bahwa baru sekarang ini rapat-rapat pansus DPR disiarkan secara luas dan intensif melalui televisi sehingga masyarakat bisa mengetahui secara jelas jalannya sidang pansus tersebut. Dengan demikian masyarakat bisa menilai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para anggota Pansus dan jawaban yang diberikan oleh narasumber.

Dari tayangan televisi muncul penilaian bahwa anggota-anggota Pansus Bank Century bersikap terlalu “keras” terhadap para narasumber sehingga dinilai tidak layak dilakukan terhadap para narasumber, termasuk Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sikap keras ini ditunjukkan melalui sejumlah pertanyaan yang memojokkan para narasumber dan penggunaan kata-kata oleh para anggota Pansus yang dinilai merendahkan para narasumber. Sikap “keras”para anggota Pansus haruslah dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena Pansus ingin mengungkapkan informasi yang dimiliki oleh para narasumber.

Tentu saja sikap tersebut haruslah tetap berada dalam batas-batas kesopanan.Pertanyaan-pertanyaan yang gencar dan memojokkan harus diterima sebagai konsekuensi dari penggunaan hak angket DPR yang memberikan hak kepada para anggota DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah. Tentu saja rapat-rapat Pansus Bank Century berbeda dari rapatrapat kerja dengan pemerintah atau rapat-rapat lain. Dalam rapat Pansus Hak Angket Bank Century, para anggota Pansus harus bertanya secara mendalam kepada para narasumber sehingga pertanyaan yang gencar dan “keras” harus dilakukan.

Selama kesopanan bisa dijaga oleh para anggota Pansus, sikap “keras” yang ditunjukkan oleh mereka dalam rapat-rapat Pansus tidaklah dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap kode etik DPR ataupun pelanggaran terhadap etika pada umumnya. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri dengan rapat-rapat Pansus Hak Angket Bank Century yang mengajukan pertanyaan tajam secara gencar. Justru yang menjadi masalah adalah debat antara sesama anggota Pansus Bank Century.Tidak dapat disangkal bahwa kasus Bank Century telah menimbulkan dikotomi, yaitu pihak yang curiga kepada pihak lain yang telah menerima dana dari Bank Century dan pihak yang membantah telah menerima dana tersebut.

Pihak pertama adalah tokoh-tokoh yang dari awal setuju membentuk pansus hak angket yang dipimpin oleh PDIP dan Partai Golkar,sedangkan pihak kedua adalah mereka yang berpendapat bahwa pansus baru dibentuk setelah ada hasil audit BPK.Kelompok ini dipimpin oleh Partai Demokrat. Meskipun pada akhirnya Pansus Bank Century terbentuk, perbedaan pendapat antara kedua kelompok tetap tajam.Perbedaan pendapat inilah yang mengakibatkan terjadinya debat yang panas antara sesama anggota Pansus. Debat antara sesama anggota Pansus memang dapat dinilai telah melanggar kode etik DPR.

Pertama, setiap anggota DPR (termasuk anggota Pansus) harus berbicara sesuai dengan urutan dan waktu yang diberikan oleh pimpinan sidang. Oleh karena itu, berbicara secara bersahut-sahutan secara berkali-kali antara sesama anggota bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di DPR. Seharusnya seorang anggota berbicara setelah diizinkan oleh pimpinan sidang untuk mencegah terjadinya debat yang kacau dalam rapat-rapat di DPR. Dalam beberapa rapat Pansus Bank Century telah terjadi debat berupa pembicaraan yang bersahut-sahutan di luar pengaturan pimpinan sidang. Kedua, penggunaan kata-kata kasar dan tidak sepantasnya dalam rapat Pansus.Suasana yang memanas dalam rapat Pansus tidak boleh membuat anggota Pansus kehilangan kontrol diri sehingga keluar kata-kata yang tidak wajar.

Dalam rapat dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga digunakan kata “daeng” sebagai sapaan terhadap narasumber tersebut yang menimbulkan protes dari anggota Pansus lainnya. Ternyata kemudian Jusuf Kalla juga menyatakan keberatannya atas penggunaan kata tersebut bagi dirinya.

Koalisi

Banyak yang beranggapan bahwa koalisi pemerintah yang dibentuk sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 telah pecah dengan adanya Pansus Bank Century. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap koalisi pendukung pemerintah. Sikap keras yang ditunjukkan kader-kader dari beberapa partai anggota koalisi dalam rapat-rapat Pansus Bank Century dianggap bertentangan dengan sikap Partai Demokrat yang merupakan pimpinan koalisi tersebut.

Seharusnya koalisi pemerintah berorientasi ke depan, artinya koalisi pemerintah dibentuk untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang akan dibuat pemerintah. Agar partai-partai yang bergabung dalam koalisi mendukung kebijakan- kebijakan pemerintah, partaipartai tersebut harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah sehingga semua partai peserta koalisi sepakat dan mendukung kebijakan pemerintah. Ini adalah persyaratan bagi utuhnya koalisi. Kasus Bank Century adalah kasus yang terjadi sebelum terbentuknya koalisi pemerintah yang ada sekarang ini.Meskipun partaipartai yang menjadi bagian koalisi adalah sama, para tokoh yang terlibat berbeda.

Lagipula kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang memberikan dana talangan kepada Bank Century dilakukan tanpa adanya konsultasi dengan partaipartai yang menjadi mitra dalam koalisi. Faktor-faktor inilah yang mengakibatkan sulitnya Partai Demokrat untuk mengharapkan dukungan secara utuh dari semua partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah. Olehkarenaitu,PartaiDemokrat harus menoleransi adanya perbedaan pendapat dalam kasus Bank Century antara partai-partai yang merupakan anggota koalisi.Apalagi kasus Bank Century telah membentuk publik opini yang menuntut pengungkapan kasus tersebut secara gamblang dan tuntas.

Koalisi pemerintah tidak boleh diukur dari kasus Bank Century. Koalisi tersebut perlu dipertahankan, paling tidak selama masa jabatan Presiden SBY karena sistem presidensial yang digunakan Indonesia membutuhkan koalisi besar bagi keberhasilan kebijakankebijakan pemerintah.Oleh karena itu,kasus Bank Century tidak boleh menghancurkan koalisi tersebut. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara partai-partai anggota koalisi dalam kasus Bank Century,Presiden SBY dan Partai Demokrat harus rela menerimanya demi keutuhan koalisi pemerintah ke depan.

Yang perlu dilakukan nanti adalah pelibatan semua partai anggota koalisi dalam pembuatan kebijakan pemerintah sehingga tercapai konsensus di dalam koalisi yang sangat penting bagi keutuhan koalisi pemerintah.(*)

Sumber: Seputar Indonesia, 22 Januari 2010

2 Responses to “Perkembangan Pansus Bank Century”


  1. 1 miphz January 22, 2010 at 10:36 am

    Istri : “CAR uang belanja kita sudah minus nih”
    Suami : “Hah!? Maksudnya?”
    Istri : “Iya, pengennya sih di-bailout, lihat aja sendiri kulkas kita udah hampir insolvent”

    Mari rehat sejenak.😉

  2. 2 jerryborneo January 22, 2010 at 10:16 pm

    Istri : Iya nie pak, klo gak di bailout bisa-bisa berdampak sistemik..
    Suami : ????


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

January 2010
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

%d bloggers like this: