Rangkap Jabatan dan Masalahnya

Oleh: Prof. Dr. Indria Samego
Profesor Riset Bidang Perkembangan Politik LIPI

Dulu kita keberatan dengan dwifungsi ABRI yang menjadikannya sebagai kekuatan sosial politik, di samping kekuatan pertahanan dan keamanan.

Dengan alasan bahwa praktik itu tidak jamak di alam demokrasi, maka suka atau tidak, ABRI harus rela untuk melepaskan fungsi sosial politiknya. Melalui reformasi politik yang kita bangun, ABRI diminta untuk lebih fokus pada fungsi utamanya, yakni pertahanan. Oleh karena Polri juga mempunyai peran yang harus dijauhkan dari militer, dipisahkanlah Polri dari institusi militer dengan harapan Polri pun lebih bebas dan otonom di dalam menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum.

Tap MPR NO VI dan VII Tahun 2000 telah menjadi tonggak sejarah penting bagi pembagian peran dan struktur di antara kedua lembaga negara pemilik monopoly of violence di atas.Konsekuensinya sangat jelas, peran ganda ABRI tidak mungkin lagi diteruskan. Alasannya pun jelas. Selain karena keperluan untuk meningkatkan profesionalisme,juga untuk pertanggunggugatan (accountability).

Bahwa dalam sistem negaramodern, setiaplembaganegara mesti dikelola secara profesional dan taat pada asas pembagian peran yang tegas untuk menghindari berbagai duplikasi dan penyalahgunaan wewenang. Meski pejabat yang bersangkutan merasa memiliki kemampuan untuk memisahkan perannya,rangkap jabatan itu mesti dihapuskan. Oleh karena itu perlu diatur pula bagaimana mengakhiri kebiasaan rangkap jabatan itu.

Setelah lebih dari satu dasawarsa kita melakukan reformasi, mestinya terdapat kemajuan yang cukup signifikan dalam urusan itu. TNI memang sudah lama meninggalkan tradisi tersebut. Lewat reformasinya, TNI tidak lagi memiliki kebebasan untuk melakukan rangkap jabatan. Hanya di sejumlah lembaga tertentu di luar Cilangkap, seorang prajurit TNI masih boleh menyandang pangkatnya.

Di luar itu,seorang anggota TNI mesti memilih,apakah mau berkiprah di lembaga sipil atau meneruskan karier militernya. Sayangnya, kenyataan di TNI tidak diikuti oleh lembaga lain di kalangan sipil. Bahkan ada di antaranya yang lebih serius.Bukan sekadar rangkap jabatan biasa dan di dalam cabang kekuasaan sejenis, melainkan menguasai dua cabang kekuasaan sekaligus dari dua cabang kekuasaan yang amat berbeda, yakni eksekutif dan legislatif.

Jika seorang ketua umum atau pimpinan partai politik menjabat juga sebagai anggota kabinet, apakah ini bukan sebuah contoh rangkap jabatan yang melanggar etika pemerintahan? Di satu sisi,sebagai ketua umum partai, dia memiliki posisi yang sangat sentral di dalam menentukan kebijakan partai politik yang dipimpinnya.

Karena begitu sentralnya, dia dapat membuat kebijakan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR (D) yang mewakili partai yang dipimpinnya. Di sisi lain,sebagai anggota kabinet,dia harus loyal kepada Presiden. Dengan kontrak politik yang telah dibuatnya bersama Presiden, mampukah dia menentang perintah Presiden yang sedang menghadapi hak angket oleh anak buahnya di Senayan?

Antara Retorika dan Realitas

Memang, ada dua hal yang senantiasa dikemukakan pihak-pihak yang mendukung rangkap jabatan ini.Ketika RUU tentang Kementerian Negara dibahas di DPR pun sebagian besar anggota Dewan menganggap bahwa hal itu tidak masalah. Seorang ketua partai di Jepang dan Malaysia, misalnya, tetap menjadi ketua partai kendatipun sudah menduduki kursi perdana menteri.

Tak ada protes terbuka terhadap masalah ini.Dalam konteks Indonesia, kenapa dipersoalkan? Pertama,dari sisi legal, tak ada satu aturan perundangan pun yang melarangnya. Bahkan UU NO 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara pun tidak mengharamkannya. Dengan demikian, rangkap jabatan tersebut bukan sesuatu yang melanggar hukum.

Sahsah saja bila ketua umum partai menjadi anggota kabinet. Sebagai negara hukum, menurut mereka, tidak boleh ada penafsiran yang keluar dari konteksnya. Kedua, apa salahnya rangkap jabatan itu dilakukan bila yang bersangkutan mampu membagi waktu? Sejauh ada kesadaran untuk memisahkan mana tugas pemerintah dan mana tugas partai, mengapa mesti dipersoalkan? Dengan kata lain,pemisahan jabatan tersebut telah disadari oleh tokoh yang bersangkutan sehingga tidak mungkin ada pencampuradukan.

Sayang sekali, secara empiris, kedua alasan retorika di atas sulit ditemukan.Pada masa awal pemerintahan, mungkin saja pembagian peran di atas dapat dilakukan. Karena kepentingan partai masih dapat didelegasikan kepada pimpinan partai lainnya, terutama sekretaris jenderal. Karena urusannya masih administratif, partai dikelola secara rutin.

Namun, bila musimnya sudah tiba untuk mewujudkan cita-cita partai dalam pemilu, mustahil partai dikelola secara rutin belaka.Sebagai ketua umum partai,dia akan merasa paling bertanggung jawab dalam memperjuangkan kemenangan partainya dalam pemilihan umum. Selain itu, karena harus melakukan perjalanan ke berbagai cabang dan wilayah,sudah semestinya seorang ketua umum meluangkan waktu yang tak sedikit. Artinya, mesti ada yang dikorbankan.

Dalam hal ini,waktu dan sumber dana mesti dijadikan modal pimpinan partai. Karena begitu luasnya wilayah kita, mustahil tugas pembinaan tersebut dilakukan dalam waktu yang cepat. Ada cerita yang penulis dapat, sekadar untuk mengunjungi dua provinsi, Jawa Tengah dan Jawa Timur, diperlukan dua hari kerja untuk melakukannya. Itu pun dengan menggunakan pesawat pribadi.

Apalagi jika sang ketua partai menggunakan pesawat komersial biasa, akan lebih lama lagi. Masalah selanjutnya, baik menggunakan pesawat komersial maupun pesawat pribadi, semuanya memerlukan biaya yang tidak kecil. Pengalaman selama ini, hal itu dimungkinkan karena ketua partai yang bersangkutan menduduki jabatan publik, baik sebagai presiden,wakil presiden ataupun anggota kabinet.

Pertanyaannya, apakah ini tidak merugikan keuangan negara yang notabene uang pajak rakyat, bukan uang partai? Dari sisi etika politik,praktik semacam ini pun akan melahirkan kesan tidak adil bagi partai lain yang tidak memiliki akses ke pusat kekuasaan. Lebih memprihatinkan lagi bila perjalanan ke daerah diikuti oleh rombongan yang besar jumlahnya.

Pasti akan menuntut protokoler lain, di samping begitu besarnya biaya pula. Jika seorang menteri bisa memisahkan kedudukannya dari posisi pimpinan partai, mestinya harus bisa juga dipisahkan kedua soal di atas.Nyatanya, tidak demikian.Ketika menonton pembukaan Kongres III PAN di Batam minggu lalu, penulis melihat sejumlah mobil dengan nomor polisi dinas seorang menteri, yakni RI.

Kalau itu milik Menko Kesra Agung Laksono atau Fadel Muhammad, masih dapat dipahami.Mereka berdua diundang ke sana,mungkin dalam kapasitasnya sebagai menteri. Namun ini pun patut dipertanyakan, untuk apa seorang menteri datang ke acara kongres partai yang jauh pula letaknya dari Jakarta? Penulis dan teman-teman menduga- duga, “Kalau bukan milik Menko Kesra atau Menteri Perikanan dan Kelautan, RI 24 dan yang lainnya, pasti milik menteri yang berasal dari PAN.”

Melalui kedua contoh di atas, mestinya dipikirkan lagi soal rangkap jabatan antara pimpinan partai dengan menjadi menteri. Jikalau aturan perundangan memperbolehkan nya, semua sangat jelas dan mudah direvisi sejauh para politikus di Senayan berkehendak untuk memperbaikinya.

Apalagi dalam situasi yang kurang menguntungkan, kenyataan di atas akan melahirkan keraguan publik atas kepercayaan mereka terhadap negara dan aparaturnya.Perdebatan akan terus terjadi, tetapi hanya akan membuat ketidakpercayaan itu makin tinggi.Jadi, marilah kita lebih jujur dan rasional di dalam memandang soal rangkap jabatan tersebut. (*)

Sumber: Seputar Indonesia, 13 Januari 2010

1 Response to “Rangkap Jabatan dan Masalahnya”


  1. 1 MONOPOLY INDONESIA January 10, 2016 at 6:18 pm

    If some one needs expert view concerning running a blog after
    that i propose him/her to go to see this web site, Keep up the
    good work.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

January 2010
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

%d bloggers like this: