Keberlanjutan Pemerintahan,Haruskah?

Oleh: Prof. Dr. Indria Samego
Profesor Riset Bidang Perkembangan Politik, LIPI

Perkembangan politik akhirakhir ini terpaksa membawa kita pada pertanyaan di atas, haruskah pemerintahan dilanjutkan? Memang tidak ada larangan untuk melakukan pemakzulan (impeachment).

UUD 1945 yang sudah diamendemen pun tak menutup masalah itu. Hanya bedanya, arah menuju impeachment tak semudah di era sebelumnya. Presiden BJ Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid jatuh karena sikap sebagian anggota MPR yang tidak lagi mendukungnya. Bahkan lengsernya Presiden Soeharto pun karena desakan DPR yang menganggap bahwa keselamatan negara lebih penting ketimbang mempertahankan posisi seorang presiden.

Hanya soalnya, arah menuju pemakzulan pascaamendemen UUD 1945 rupanya tak semudah praamendemen. Sekarang, harus ada pembuktian hukum terlebih dahulu bahwa seorang presiden benar-benar telah melanggar UU. Mahkamah Konstitusi mesti menguji hal itu secara mendalam dan adil. Baru, setelah keputusannya memang demikian, MPR boleh mengadakan sidang istimewa untuk memprosesnya.

Aturan di atas merupakan jalan tengah politik yang mesti diambil dalam sistem presidensial kita. Di satu pihak, dalam sistem ini, ada aturan yang mengatakan bahwa seorang presiden berkuasa selama 5 tahun dan untuk selanjutnya dapat dipilih sekali lagi untuk periode berikutnya. Artinya, fix term menjadi rujukan kita dalam menentukan masa jabatan seorang presiden.

Di pihak lain, ketentuan tersebut dapat dibatalkan jika ternyata presiden melakukan pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan tercela lainnya. Dengan kata lain, ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai presiden berbuat semena- mena,mentang-mentang sudah ditentukan waktu berkuasanya.

Pentingnya Keberlanjutan
Secara teoretis, hal ini sungguh ideal. Di samping menghargai suara rakyat pemilihnya,juga menjadi pengawas bagi mandat rakyat tersebut. Jangan sampai presiden lupa akan janji-janji yang disampaikan dalam masa kampanye sebelumnya atau melakukan penyalahgunaan wewenang.Ini lebih hebat dari janji anggota DPR (D) yang sulit untuk ditagih masyarakat.

Namun, secara empiris, kesinambungan pemerintahan jauh lebih baik ketimbang berhenti di tengah jalan.Alasannya, pertama, negeri ini masih tetap memerlukan peran pemerintah dalam menjalankan pembangunan.Bila wilayah RI ini hanya Jakarta saja, barangkali, prinsip the best government, the least govern, memang sudah tepat. Namun, bayangkan, Indonesia secara keseluruhan.

Ada wilayah yang kurang memerlukan kehadiran pemerintah,kecuali anggota polisi yang diperlukan untuk menegakkan aturan. Di sebagian besar lainnya, hanya pemerintahlah yang mampu menjalankan roda perekonomian. Karena minimnya peran swasta di sana,kehadiran pemerintah sungguh sangat diharapkan. Kedua, pemilihan umum itu mahal biayanya.

Berapa triliun rupiah APBN dialokasikan untuk memilih presiden dan wakil presiden pada Juli 2009 yang lalu? Itu baru anggaran negara,belum lagi anggaran tiap calon presiden dan wakilnya. Memang, pengorbanan ekonomi itu jangan terlalu menjadi alasan bagi kemungkinan impeachment bila ternyata presiden yang dipilih kemudian lebih besar mudarat daripada manfaatnya.

Ketiga, perubahan pemerintahan akan berdampak negatif terhadap kebijakan pemerintah. Jangankan pergantian presiden,menteri baru biasanya juga membawa kebijakan yang baru juga. Apa jadinya proyeksi investasi kalau keadaan semacam ini terus terjadi? Jangankan menaikkan nilai investasi, sekadar mempertahankan iklim usaha saja tidak mampu.

Secara ekonomis, jelas akan berdampak lebih serius bila hal ini terjadi. Buat kelas menengah ke atas dan kaum elite lain, tentu pergantian bisa dianggap sebagai konsekuensi demokrasi. Namun, bagi sebagian besar rakyat Indonesia, pergantian presiden yang diikuti dengan perubahan kabinet akan sangat mengganggu roda perekonomian. Kebijakan yang memihak rakyat sulit terwujudkan karena pertarungan politik para elite lebih dominan. Bila hal ini terjadi terus, kesenjangan antara pemimpin dengan yang dipimpin akan semakin lebar.

Syarat Kesinambungan
Bertolak dari sejumlah pemikiran di atas, kesinambungan pemerintahan dianggap lebih baik. Namun, ini pun bukannya tanpa syarat. Pertama, pemerintah, terutama presiden, harus firm dengan janjijanji kampanyenya. Hentikan polemik yang pada akhirnya merugikan pemerintah sendiri. Bekerja dan bekerja dalam arti yang sesungguhnya jauh lebih baik. Soal gugatan kepada para pembantunya, termasuk wakil presiden, biarkan proses hukum yang menanganinya.

Harus disadari bahwa sejauh ini rekayasa senantiasa menjadi bagian dari power struggle di mana pun, termasuk dalam pemilihan presiden. Siapa pun aktornya, pasti tak dapat dilepaskan dari kemungkinan rekayasa untuk menuai suara. Namun, karena zamannya sudah sangat terbuka, akhirnya tak ada peluang untuk menutup-nutupinya.

Kedua, teladan yang baik dalam proses penyelenggaraan negara mesti diwujudkan. Good governance, sebagai konsep baru dalam memerintah, sudah sering kita dengar. Yang perlu dibuktikan apakah dalam pelaksanaannya juga prinsip- prinsip akuntabel, transparan, demokratis, dan taat hukum dijalankan? Dalam situasi politik yang makin diwarnai nilai-nilai demokratis dan keadilan, rasanya pemerintah mesti menjadi prime mover dalam soal yang satu ini.

Terjadinya banyak gerakan dari bawah yang seolah sebagai anarki dan mengancam stabilitas politik dan integrasi nasional sekarang, sumber penyebabnya adalah perlakuan tidak adil para penyelenggara negara. Bagaimana mungkin rakyat kecil dapat meminta keadilan bila para penegak hukumnya hanya mau mengurusi yang bermodal saja. Jelas ini melanggar prinsip persamaan di depan hukum yang dijunjung tinggi dalam negara hukum. Wong cilik, karena tidak memiliki uang untuk mencari pengacara, akhirnya pasrah kepada hukum.

Karena hukum mengatakan siapa yang salah harus memetik sanksinya, jadilah pencuri-pencuri kecil yang harus menjalani hukuman. Sementara para pencuri besar, karena sanggup mencari pengacara papan atas, dengan mudah memelintir hukum yang pada gilirannya dapat membebaskan mereka dari berbagai ancaman.

Ketiga, dalam kondisi ekonomi yang masih dipenuhi kesenjangan antara penguasa dengan yang dikuasai, antara Jakarta dengan daerah, antara kaya dan miskin, sudah selayaknya bila pemerintah lebih berorientasi pada public policy yang memperjuangkan kepentingan umum (public goods). Rakyat akan sangat mengapresiasi bila anggaran belanja publik diperbesar, tidak dikorup, dan sebaliknya anggaran pemerintah dikurangi. Biaya pembangunan gedung milik pemerintah mesti diturunkan.

Tidak seperti sekarang,setiap lembaga negara seolah bersaing untuk memiliki gedung yang paling bergengsi dengan arsitektur eksklusif dan modern, sementara anggaran untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dikorbankan. Siapa pun akan kecewa jika melihat hal ini diteruskan. Keempat, pemerintah mesti sungguh-sungguh dalam melakukan berbagai reformasi. Jangan seperti sekarang, reformasi lebih banyak dikatakan ketimbang diterapkan.

Reformasi hukum, misalnya, merupakan prasyarat bagi negeri ini untuk membuktikan dirinya sebagai negara hukum. Selain itu, dan ini yang lebih penting, adalah reformasi tingkah laku. Kita berharap agar para pemimpin pemerintahan memandang kekuasaan yang diperolehnya sebagai sebuah panggilan (calling). Dengan demikian, wewenang yang dimilikinya harus digunakan untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan, bukan kepentingan kekuasaan itu sendiri.

Sebab, jika kekuasaan (power) diartikan sebagai alokasi nilai secara otoritatif, yang dipikirkan setelah kekuasaan didapat adalah bagaimana mengakumulasi untuk kemudian mendistribusikannya kepada mereka yang mendukungnya. Dengan demikian,kesempatan untuk mewujudkan human government akan semakin jauh dan yang terjadi kemudian adalah mempertahankan kekuasaan di satu pihak dan menjatuhkan kekuasaan di pihak lain.(*)

Seputar Indonesia Rabu, 15 December 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

December 2009
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

%d bloggers like this: