Tantangan Kabinet Baru

Oleh: Prof. Dr. Maswadi Rauf , MA
Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia

Akhirnya kabinet baru yang dinamai Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) diumumkan dua hari lalu (Rabu, 21 Oktober 2009) sesuai jadwal yang dijanjikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Semula diberitakan bahwa pengumuman tersebut baru akan dilakukan Kamis atau Jumat sehingga menimbulkan berbagai dugaan mengenai penyebab penundaan tersebut. Dengan dikeluarkannya pengumuman tersebut, sebuah teka-teki politik terbesar dalam lima tahun terakhir di Indonesia ini telah terjawab. Hal itu melegakan, tidak hanya caloncalon menteri yang menunggu dengan harap-harap cemas, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia yang sangat berkepentingan dengan nama-nama menteri yang mengisi kabinet baru itu.

Teka-teki politik menjadi sangat penting karena rakyat ingin segera tahu siapa saja yang akan menjabat sebagai menteri baru yang akan bekerja untuk membawa perbaikan bagi negara dan rakyat Indonesia dalam lima tahun mendatang. Harapan rakyat adalah para pejabat tinggi tersebut perlu mempunyai kemampuan dan pengalaman yang cukup di bidang yang menjadi tugas kementerian yang mereka pimpin sehingga menterimenteri tersebut berhasil dalam program-program mereka.

Keberhasilan menteri-menteri tersebut juga keberhasilan KIB II yang juga berarti keberhasilan pemerintahan SBY. Namun, yang lebih penting bagi rakyat adalah semakin membaiknya penyelenggaraan pemerintahan yang akan berdampak pada membaiknya kehidupan rakyat. Karena Presiden SBY mempunyai hak prerogatif dalam menentukan menteri-menteri, ketepatan SBY dalam memilih menterimenteri adalah sangat penting.

Memang banyak sekali pertimbangan yang harus diperhatikan SBY dalam memilih menterinya, namun yang paling penting untuk membuat kabinet sukses adalah kapabilitas para menteri. Karena itu, pengumuman kabinet mendapat perhatian yang besar.Meskipun nama-nama calon menteri sudah diberitakan secara luas oleh media massa sebelumnya, rakyat memerlukan kepastian siapa saja yang akan duduk dalam kabinet tersebut.

Yang tidak kalah pentingnya dalam teka-teki politik tersebut adalah kemungkinan bergabungnya PDI Perjuangan (PDIP) ke dalam koalisi pemerintah. Spekulasi ini berkembang luas di masyarakat karena pemberitaan media massa yang intensif mengenai masalah ini. Di satu pihak ada beberapa tokoh PDIP yang secara terangterangan menginginkan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintah.

Di pihak lain Megawati tidak pernah setuju untuk bergabung dengan koalisi pemerintah.Yang hebatnya lagi, banyak berita yang disampaikan oleh media massa bahwa Presiden SBY sengaja memperpanjang waktu pemanggilan calon menteri dan penundaan pengumuman kabinet baru karena menunggu sikap Megawati. Namun, sampai detik terakhir tidak ada perubahan sikap Megawati sehingga kabinet baru diumumkan tanpa memasukkan kader-kader PDIP ke dalam koalisi pemerintah.

Tantangan Politik
Susunan KIB II menunjukkan bahwa pemerintahan SBY didukung oleh enam partai yang bergabung dalam koalisi pemerintah. Koalisi ini menguasai 75,6% suara di DPR, sedangkan partai-partai yang berada di luar koalisi pemerintah mempunyai kursi DPR sebesar 24,4%. Hal ini komposisi yang cukup ideal di dalam sistem presidensial karena ada partaipartai yang menjadi penyeimbang bagi koalisi pemerintah di dalam DPR.

Rakyat Indonesia patut berterima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati karena sikapnya yang mempertahankan PDIP sebagai partai penyeimbang terhadap koalisi pemerintah. Partaipartai yang menjalankan peran oposisi tersebut mempunyai arti yang amat penting dalam demokrasi. Bisa dikatakan bahwa tidak ada demokrasi bila tidak ada partai oposisi.

Dalam lima tahun mendatang koalisi pemerintah diharapkan bisa lebih kompak, kebijakan pemerintah tidak ditentang anggotaanggota DPR yang berasal dari koalisi pemerintah. Hal ini hanya dapat tercapai bila setiap kebijakan pemerintah yang akan diambil harus dibicarakan terlebih dulu oleh pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi. Dengan demikian, kebijakan pemerintah adalah hasil kesepakatan semua partai yang tergabung dalam koalisi.

Debat antara kader-kader partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah bisa terjadi di sini untuk mencapai keputusan terbaik yang bisa dijadikan kebijakan pemerintah. Kesepakatan ini perlu diketahui oleh semua anggota DPR yang berasal dari partai-partai koalisi tersebut sehingga dapat melaksanakannya dalam rapat-rapat DPR. Arti penting koalisi dapat terlihat di sini.

Anggota-anggota DPR yang berada di luar koalisi pemerintah dituntut untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, sebaliknya anggota-anggota DPR yang berasal dari koalisi pemerintah memberikan argumentasi yang masuk akal dari kebijakan pemerintah.

Tentu saja kedua belah pihak bertindak atas dasar kepentingan rakyat dan berdebat tentang cara-cara yang paling baik dalam memajukan negara dan rakyat. Idealnya, rapat-rapat di DPR bisa mencapai titik temu yakni kebijakan yang terbaik yang didukung semua pihak. Namun bila tidak, voting terpaksa digunakan.

Masalah Pilkada dan Status Gubernur
Penunjukan Gamawan Fauzi sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) adalah sebuah kejutan karena untuk pertama kali sejak Orde Baru seorang pejabat sipil diangkat dalam jabatan tersebut. Biasanya jabatan Mendagri disediakan bagi pejabat militer.

Penunjukan Gamawan Fauzi sebagai menteri memang tidak terlalu mengejutkan karena dia telah terlihat berperan besar pada waktu deklarasi pasangan SBY-Boediono di Bandung sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Mendagri Gamawan Fauzi menghadapi tantanganbesaruntuk mengevaluasi pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) yang telah berlangsung selama empat tahun.

Banyak sekali kritik dan masalah yang dihasilkan oleh pelaksanaan pilkada. Di samping biaya yang besar dan politik uang yang merajalela, pilkada juga menyita banyak waktu semua pihak padahal sebagian kepala daerah yang dihasilkan oleh pilkada bukanlah kepala daerah yang ideal untuk memimpin dan membawa rakyat ke arah kemakmuran.

Perlu dipikirkan langkah-langkah perbaikan atau alternatif yang lebih baik. Terkait erat dengan pilkada adalah status gubernur. Mendagri Gamawan Fauzi sudah lama memikirkan masalah status gubernur ini karena beliau sendiri mengalami hal tersebut.

Otonomi daerah yang ditekankan pada kabupaten/ kota menyebabkan peranan gubernur menjadi tidak jelas.Karena itu, gubernur sering kali diabaikan oleh para bupati/wali kota karena tidak ada lagi hubungan hierarkis di antara mereka. Status provinsi dalam era otonomi daerah sekarang ini juga perlu dikaji secara lebih intensif oleh Mendagri Gamawan Fauzi.

Reformasi Birokrasi
KIB II menuntut agar perhatian yang lebih besar diberikan pada reformasi birokrasi. Hal ini ditunjukkan oleh perubahan nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) menjadi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Ide reformasi birokrasi memang sudah lama dikumandangkan, namun mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Boleh dikatakan bahwa birokrasi pemerintahan belum mengalami reformasi secara berarti, padahal reformasi telah berjalan sukses di berbagai sektor lainnya. Lagi pula usaha-usaha Presiden SBY dan kabinet tidak akan membawa hasil yang berarti bila birokrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien. Karena itu, sudah selayaknya bila salah satu target utama KIB II dalam waktu lima tahun mendatang adalah menuntaskan perbaikanperbaikan dalam birokrasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Pencantuman istilah “Reformasi Birokrasi” ke dalam nama kementerian tersebut menuntut Menteri EE Mangindaan untuk menjadikan hal tersebut sebagai fokus utama dalam melaksanakan tugasnya. Reformasi birokrasi tentu saja tidak dapat dilakukan oleh kementerian itu sendirian karena terkait kepentingan semua instansi pemerintah.Dengan demikian, sebuah tim yang melibatkan semua instansi pemerintah dan dipimpin oleh Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi dalam waktu secepatnya perlu dibentuk.(*)

Seputar Indonesia, 22 Oktober 2009

1 Response to “Tantangan Kabinet Baru”


  1. 1 indri sayang allah April 6, 2011 at 2:59 pm

    kapan pastinya pengumuman K2 database …..


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

October 2009
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

%d bloggers like this: