Setumpuk Tanda Tanya

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

Sebuah pertanyaan mendasar muncul di benak saya ketika melihat daftar nama para calon menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Dari nama-nama itu ternyata dua pertiga di antaranya adalah muka-muka baru. “Untuk penyegaran,” mungkin itu jawaban yang tepat yang akan dilontarkan Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono.

Akan tetapi, jika kita kaitkan jumlah menteri baru tersebut, pertanyaan kedua pun muncul, “Kalau memang kabinet yang lalu dianggap berhasil, mengapa hanya sepertiganya saja yang dipertahankan?” Bukankah untuk mempertahankan kesinambungan pembangunan, perubahan anggota kabinet hanya dilakukan seperlunya saja? Lalu, kalau kabinet dianggap berhasil, apakah hanya SBY dan 10 menteri itu saja yang berhasil sedangkan yang lainnya gagal?

Yang lebih mengherankan ialah, sejak awal SBY selalu sesumbar bahwa anggota kabinet mendatang terdiri atas para profesional, 35 persen berasal dari partai politik, 65 persen dari kalangan non-partai. Pertanyaannya ialah, mengapa kenyataannya para menteri yang berasal dari parpol masih amat dominan? Apakah ini bagian dari “Hutang budi pada masa pilpres dibayar dengan kursi di kabinet”? Padahal kita tahu, tanpa dukungan dari partai-partai itu SBY tetap akan menang karena popularitas pribadinya.

Ada juga pertanyaan yang unik, jika proses audiensi ini benar-benar uji kelayakan dan kepatutan, mengapa jumlah mereka yang datang kerumah kediaman pribadi SBY di Puri Indah Cikeas, Bogor, Jawa Barat, jumlahnya sama dengan jumlah kursi di kabinet? Padahal kita tahu, namanya uji kelayakan seharusnya lebih dari satu orang yang diwawancara dan yang terbaiklah yang dipilih.

Nama-nama menteri yang masuk dalam kabinet juga ada yang mengundang tanya. Contohnya Purnomo Yusgiantoro yang kalau informasi media massa benar, akan berpindah posisi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi Menteri Pertahanan. Apakah Purnomo orang yang tepat menjadi Menhan? Apakah ia memiliki pengetahuan dan kapasitas dalam bidang pertahanan? Apakah ini terkait dengan bagaimana membayar hutang TNI kepada Pertamina terkait dengan bahan bakar pesawat-pesawat TNI yang jumlahnya sekitar Rp 3 Triliun?

Gamawan Fauzi yang masih menjabat Gubernur Sumatera Barat, konon akan menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Di satu sisi ini merupakan kejutan politik yang amat positif, karena untuk pertama kalinya sejak era Orde Baru, seorang sipil murni menjabat sebagai mendagri. Di sisi lain, apakah Gamawan Fauzi dianggap berhasil menangani rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Sumatera Barat?

Kejutan politik yang juga muncul terkait dengan tidak adanya kader dari PDI-P yang diundang untuk audiensi ke Cikeas. Apakah ini kegagalan pendekatan antara SBY dan Ketua Umum PDI-P Megawati Sukarnoputri? Terlepas dari kegagalan rekonsiliasi politik tersebut, duduknya Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR-RI periode 2009-2014 apakah cukup untuk mencegah PDI-P menjadi partai oposisi di parlemen?

Upaya Megawati untuk tetap mendudukkan PDI-P independen terhadap pemerintah tentunya membawa angin segar dalam demokrasi Indonesia. Bayangkan jika PDI-P ternyata juga masuk ke kabinet, apa jadinya demokrasi kita jika tiada kekuatan oposisi di parlemen dan tiadanya checks and balances antara eksekutif dan legislatif di parlemen?

Politik Pasca Pembentukan Kabinet
Akankah SBY memiliki agenda politik lanjutan setelah pembentukan kabinet demi menumpuk kekuasaan di tangannya? Pertanyaan ini patut dikemukakan karena beredar isu bahwa beberapa menteri yang berasal dari parpol itu diharapkan akan memenangi pertarungan politik untuk meraih jabatan ketua umum partai atau organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki pengaruh besar, seperti NU.

Rekonsiliasi politik yang gagal antara Partai Demokrat dan PDI-P tentunya juga akan menyebabkan SBY berupaya keras membendung kekuatan oposisi di daerah. Dalam hal ini, bukan mustahil perebutan ketua-ketua DPD I dan II Partai Golkar misalnya, akan diramaikan dan dimenangkan oleh orang-orang Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Ini untuk menambah kekuatan pendukung SBY di daerah, karena kebetulan Aburizal Bakrie merupakan orang dekat SBY.

Sepak terjang SBY dalam melemahkan kekuatan oposisi benar-benar lebih canggih ketimbang yang dilakukan Soeharto pada era Orde Baru. Jika dulu soko guru kekuatan Soeharto adalah ABRI, Birokrasi, Golkar dan Intelijen dan cara yang dilakukan adalah ‘Politik Pecah Belah’, ‘Deparpolisasi’, ‘Depolitisasi’, ‘Politik Massa Mengambang’ dan ‘Politik Ketakutan’, kini cukup dengan ‘Politik Pecah Belah Partai-partai Politik.’ Era reformasi ternyata masih menyisakan adanya pemikiran otoriterisme kekuasaan, sesuatu yang dulu ingin dilenyapkan melalui sistem demokrasi. Kita hanya dapat berharap, mudah-mudahan kita tidak lagi berputar dalam lingkaran setan menuju ke otoriterisme berselimut demokrasi!

Sumber: Celah (inilah.com) 20 Oktober 2009

0 Responses to “Setumpuk Tanda Tanya”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

October 2009
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

%d bloggers like this: