Menanti Kabinet Indonesia Bersatu II

Oleh: Dr. Lili Romli
Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI

Pada 20 Oktober 2009, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- Boediono secara resmi akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden oleh MPR.

Sehari berikutnya mereka akan mengumumkan nama-nama menteri yang akan menduduki pos-pos kementerian. Para menteri pilihan SBY-Boediono itu rencananya akan dilantik dan diambil sumpahnya pada 21 Oktober 2009. Di berbagai media massa saat ini sudah beredar nama-nama menteri yang hendak menduduki pospos kementerian.

Para calon menteri itu ada wajah-wajah lama dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) masa pemerintahan SBY-Jusuf Kalla dan para calon menteri wajahwajah baru dari kalangan profesional (nonpartai) maupun dari orang-orang partai, termasuk di dalamnya figurfigur yang selama ini menjadi tim sukses pasangan SBY-Boediono.

Gemuk
Para pengamat dan pemerhati mengharapkan kabinet yang akan dibentuk oleh duet SBY-Boediono nanti akan ramping. Hal ini karena kabinet sebelumnya (KIB) terlalu gemuk, akibatnya tidak efisien dan efektif. Karena itu mereka berharap kabinet mendatang benarbenar ramping.

Sehubungan dengan itu, beberapa pos kementerian atau departemen bisa dilikuidasi atau digabung. Tuntutan perlunya perampingan kabinet itu juga merujuk pada negara-negara lain. Amerika Serikat hanya mempunyai 15 menteri dalam kabinet, di Jepang jumlah kementerian hanya 25 menteri, Thailand 15 menteri, Republik Rakyat China 20, Malaysia 27, dan Australia 18 (Edy Suandi Hamid). Sepertinya harapan agar kabinet nanti ramping tampaknya tidak akan terpenuhi. Kabinet mendatang sepertinya tetap akan gemuk.

Hal-hal yang menyebabkan kabinet mendatang tetap gemuk, antara lain karena faktor-faktor teknis. Duet SBY-Boediono tentu tidak begitu saja mengabaikan figur-figur yang selama ini sudah bekerja keras dalam memenangkan kedua pasangan ini. Sebagai imbalannya tentu di antara sosok di balik kemenangan SBY-Boediono akan mendapat jatah menteri. Para partai koalisi pengusung pasangan SBY-Boediono sudah akan mendapat jatah menteri.

Di antara partai koalisi penyokong pasangan ini, sebanyak lima parpol memiliki wakil di DPR dan sebanyak 24 parpol di luar parlemen. Para parpol penyokong itu sudah pasti, paling tidak bagi parpol-parpol yang duduk di parlemen, akan meminta jatah kursi. Jatah menteri yang diminta tentu tidak minimalis, tetapi maksimalis. Apalagi kemudian, seperti yang kerap disampaikan, koalisi yang sudah ada itu akan diperluas lagi dengan mengajak Golkar, PDIP, dan Gerindra. Bila partai-partai yang sudah kalah dalam pemilihan presiden itu jadi bergabung, maka otomatis mereka akan mendapatkan jatah menteri.

Dengan kondisi seperti itu, harapan terbentuknya kabinet yang ramping tampaknya seperti “jauh panggang dari api”. Atau dalam bahasa guyonan pelawak Srimulat, Asmuni, itu merupakan suatu “hil yang mustahal”, plesetan dari suatu hal yang mustahil, yaitu suatu yang tidak mungkin akan tercapai. Kabinet yang dibentuk, sekali lagi, pasti akan gemuk.

Figur Kompeten
Harapan kita pada pemerintahan SBY-Boediono dalam membentuk kabinet, baik yang berasal dari kalangan nonpartai maupun kalangan partai, sungguh-sungguh diisi oleh figur-figur yang memiliki integritas, profesional, kompeten, dan memiliki keahlian di bidangnya. Jangan sampai mereka yang menjadi menteri tidak memenuhi kualifikasi tersebut.

Seperti yang dijanjikan oleh SBY sendiri dalam pidato penerimaan kemenangannya (acceptance speech) bahwa dia akan mempersiapkan sebuah kabinet baru yang terdiri dari tenaga-tenaga yang kompeten, bersih, jujur, dan penuh dedikasi. Tidak itu saja, SBY juga akan menyiapkan pakta integritas dan kontrak kerja sebagai bagian penting dalam pelaksanaan tugas kabinet.

Sehubungan dengan itu SBY berjanji, “Saya akan memilih yang terbaik, yang profesional dari semua kalangan, baik dari partai politik maupun dari kalangan nonpartai. Saya akan memastikan bahwa kabinet baru nanti akan siap untuk bekerja sejak hari pertama mereka dilantik.”

Reformasi Birokrasi
Banyak tantangan yang dihadapi dalam kabinet mendatang. Sejumlah ahli mengemukakan tantangan-tantangan yang mesti dihadapi dan dicari solusi. Dalam menghadapi krisis global, kabinet mendatang mesti mampu mencegah dan mengatasi jangan sampai terjadi krisis ekonomi yang kedua kali bagi Indonesia.

Masalah kemiskinan yang masih tetap tinggi perlu dicari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Apakah program BLT masih tetap relevan untuk terus dipertahankan? Begitu juga dengan masalah pengangguran. Angka pengangguran di Indonesia, baik pengangguran absolut maupun setengah pengangguran, juga masih tinggi. Ekspektasi para pelajar atau mahasiswa yang telah lulus ingin segera memperoleh pekerjaan begitu tinggi. Perlu ada kanalisasi bagi mereka agar di kemudian hari tidak menjadi masalah dan “bom waktu”.

Begitu juga dengan masalah dunia pendidikan, usaha ekonomi rakyat, dan infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan, khususnya di luar Jawa, mesti mendapat skala prioritas. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, problem utamanya ada di hulu, yaitu birokrasi. Selama ini, menurut hemat penulis, program-program yang dicanangkan oleh pemerintah relatif bagus. Persoalannya terletak pada implementasi. Sesungguhnya aktor utama penggerak program-program tersebut, selain pemimpin departemen (para menteri), adalah birokrasi.

Persoalannya, birokrasi di Indonesia belum banyak berubah. Budaya dan mental birokrasi belum reformis. Sudah lama memang good governance didengungkan. Para pejabat dan aparat birokrasi hafal di luar kepala dengan kata good governance beserta prinsip-prinsip yang menyertainya. Good governance sepertinya sudah menjadi mantra bagi mereka. Namun, prinsip-prinsip good governance itu sepertinya sungguh-sungguh hanya mantra saja, kurang diimplementasikan. Karena itu,yang pertama-tama dan utama yang mesti segera dilakukan adalah melakukan reformasi birokrasi.

Seperti kita ketahui, kondisi birokrasi tidak efisien dan tidak efektif. Selama birokrasi Indonesia belum reformis, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, saya kira program-program sebagus apa pun yang dicanangkan tidak akan terimplementasi dengan optimal dan akan mencapai sasaran dengan tepat.

Sesuai janji yang disampaikan dalam kampanye pemilihan presiden dan pidato penerimaan, tekad untuk melakukan reformasi birokrasi menjadi prioritas utama SBY-Boedino. Semoga! (*)

Seputar Indonesia, 14 Oktober 2009

0 Responses to “Menanti Kabinet Indonesia Bersatu II”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

October 2009
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

%d bloggers like this: