Pesan JK di Akhir Masa Jabatan

Oleh: Moch Nurhasim , S.IP, M.Si
Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI di Jakarta

Jusuf Kalla (JK) mengingatkan kader Golkar, karena kalah dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2009, sebaiknya Golkar mengambil posisi sebagai pengontrol pemerintahan atau oposisi (Seputar Indonesia, 7/10/09).

Pesan JK lainnya juga menyiratkan kegamangan elite-elite Golkar saat ini. Menurutnya, Golkar memang tidak terbiasa di luar kekuasaan. Namun, lebih tidak biasa lagi jika Golkar mengemis kekuasaan. Sangat tidak biasa kalau Golkar mengemis kekuasaan (Seputar Indonesia,7/10/09). Ada apa di balik pesan JK pada saat membuka Munas VIII Golkar di Labersa Hotel & Convention, Pekanbaru, Riau?

Pilihan Sulit
Pesan JK dalam pembukaan Munas VIII Golkar di Riau menyiratkan keinginan JK bahwa hendaknya Golkar berada di luar jalur kekuasaan. JK menghendaki agar partai beringin ini tidak silau oleh iming-iming kekuasaan yang dianggap dapat merendahkan martabat partai yang pernah menjadi penyokong utama Orde Baru selama 32 tahun.

Soal martabat partai ini, saya kira publik masih ingat ketika menjelang pencalonan presiden pada Mei 2009 yang lalu. SBY dan Partai Demokrat yang menjadi pemenang Pemilu Legislatif 2009 terkesan begitu “pongah” ketika harus memberi pilihan sulit bagi Partai Golkar untuk mengajukan nama lebih dari satu. Sementara nama yang diajukan hanya satu, yaitu JK, dan itu ditolak karena dianggap tidak sesuai dengan lima kriteria SBY-Demokrat. Pesan JK soal martabat Golkar yang diulang kembali di awal pembukaan Munas VIII Golkar tentu tidak tanpa alasan.

Golkar sedang mengalami kebimbangan politik kalau tidak disebut sedang berada di persimpangan jalan. Terdapat dua keinginan yang masih bercampur, antara menjadi bagian dari pemerintahan SBY-Boediono dan berada di luar pemerintahan. Alasan bahwa Golkar tidak terbiasa dan tidak memiliki budaya sebagai oposisi adalah alasan yang terlalu naif, mungkin terlalu diada-adakan. Namun kegamangan Golkar ini justru mengindikasikan bahwa pola patron klien dalam tubuh Golkar masih cukup kuat. Pola-pola orang bawaan yang menyelimuti proses rekrutmen dan pengaderan di dalam tubuh Golkar, seperti juga partaipartai lain, menyebabkan kemacetan tradisi kritis di dalam partai politik.

Tradisi melawan arus, melawan kebijakan pimpinan partai bukanlah suatu tradisi yang tanpa risiko. Bukankah setelah Munas VII di Bali yang dimenangi Jusuf Kalla, proses “pembersihan” lawan-lawan politik juga terasa dilakukan? Ada gejala orang-orang Akbar Tanjung (AT) juga tersingkir atau terpinggirkan dari kepengurusan. Bahkan perbedaan afiliasi dan dukungan politik juga berujung pada nasib para kader Golkar yang berada di parlemen. Tradisi demikian menimbulkan dua hal. Pertama adalah munculnya tipe kader yes man, siap bos, dan takut untuk melawan kebijakan elite partai.

Risiko melawan kebijakan pimpinan partai menjadi senjata yang paling menakutkan bagi para kader, baik di pusat maupun di daerah. Isu penggantian pengurus DPD II oleh DPD I karena dianggap berbeda afiliasi dan dukungan politik menjadi salah satu isu yang “menakutkan” bagi mereka menjelang Munas VIII Golkar. Model manajemen partai seperti itu juga akan melahirkan tipe-tipe kader yang sangat pragmatis, bahkan dapat dikatakan oportunis.

Alih-alih mereka akan melawan dan mengoreksi garis kebijakan partai, mereka justru akan cenderung “diam,” bukan berarti diam itu emas, tetapi diam karena risiko yang akan menimpa dirinya terlalu besar. Jika demikian, oligarki partai sebagai suatu hukum besi partai akan terus berlangsung dari waktu ke waktu. Inilah paradoks yang akan terus terjadi,di satu sisi partai politik adalah instrumen penting demokrasi,tetapi di sisi lain manajemen partai terkadang melupakan prinsip-prinsip dan nilai demokrasi itu sendiri.

Kedua, pesan JK tersebut pada akhirnya tergantung pada Ketua Umum Golkar lima tahun mendatang. Kini, ketika Aburizal Bakrie dari kubu triple A (Aburizal Bakrie, Akbar Tanjung, dan Agung Laksono) yang terpilih menjadi ketua umum, sudah dapat dipastikan Golkar akan masuk dan merapat dalam pemerintahan SBY-Boediono.

Menunggu Keajaiban
Sebagai partai pemenang sepanjang pemilu Orde Baru dan Pemilu 2004 di masa transisi,Partai Golkar pasca-2004 mengalami krisis “kepercayaan politik dan institusional”. Krisis ini ditunjukkan oleh tidak beraninya Golkar mengambil sikap untuk maju mencalonkan kader terbaiknya jauh-jauh hari menyongsong Pilpres 2009.

Kader-kader Golkar dalam istilah orang Jawa kalah “yukyi atau aura” atau dalam pengertian magis kalah kesaktian dari SBY. Hampir sulit dicari kader-kader yang dalam rentang waktu 2004–2009 dapat menyaingi popularitas SBY dalam memimpin masa depan bangsa ini. Oleh karena itu, mestinya Munas VIII Golkar yang baru lalu perlu mengevaluasi krisis kepemimpinan yang terjadi di dalam tubuh Golkar jika Golkar ingin selamat dan bangkit pada 2014 mendatang.

Memilih calon Ketua Umum Golkar adalah bukan semata- mata memilih nakhoda, tetapi sekaligus menyiapkan strategi. Adakah kader Golkar yang akan dapat diusung pada periode kepemimpinan berikutnya (2014– 2019)? Masalahnya laik jualkah Ketua Umum Golkar terpilih kali ini di mata publik? Hal ini penting karena pada periode itulah pertaruhan partai-partai besar yang sebenarnya akan terjadi. Dengan demikian,evaluasi dan proyeksi atas masa depan Partai Golkar tidak dapat dilepaskan dari pijakan politik saat ini.

Jika elite-elite Partai Golkar saat ini bimbang untuk menentukan langkah dan arah politik sebagai oposisi atau tidak, politik kebimbangan semacam ini akan terus menjadi dosa warisan yang bisa saja terjadi pada periode-periode selanjutnya. Karena itu, menimbang letak strategis dan situasi politik saat ini, di mana sebagian kubu PDIP telah terkooptasi oleh kepentingan politik penguasa, harapan adanya kontrol dan pengawasan kinerja pemerintahan terletak pada Partai Golkar.

Oleh karena itu, kegalauan JK di masa akhir jabatannya yang menyindir agar kader-kader Golkar tidak mengemis kekuasaan akan dibuktikan oleh sejarah. Masalahnya, siapkah kader-kader Golkar kehilangan kursi kekuasaan yang katanya enak, empuk, dan bergelimang fasilitas? (*)

Seputar Indonesia, 12 Oktober 2009

0 Responses to “Pesan JK di Akhir Masa Jabatan”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

October 2009
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

%d bloggers like this: