Lima Tantangan DPR 2009–2014

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Untuk ketiga kalinya setelah Orde Baru berakhir, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu demokratis dilantik pekan ini. Apa saja tantangan DPR baru dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, efektif, transparan, dan akuntabel?

Seperti diketahui, Pemilu Legislatif 2009 telah menghasilkan peta politik baru yang mengubah secara signifikan perimbangan kekuatan partai-partai politik di DPR Senayan. Partai Demokrat (PD) berhasil memenangi pemilu, menggantikan posisi Partai Golkar yang unggul dalam Pemilu 2004 dan PDI Perjuangan yang menang Pemilu 1999.Enam parpol lain yang akan mewarnai dinamika DPR baru adalah PKS, PAN, PPP, PKB, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.

Dengan posisi sebagai peraih kursi terbanyak, secara teoretis kinerja Fraksi PD di DPR akan sangat menentukan performance Dewan. Apalagi pada saat sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang terpilih secara absolut, berasal dari dan diusung oleh partai berlambang pita segi tiga berwarna biru tersebut. Pertanyaannya, sejauh mana PD mampu menciptakan dinamika politik yang mendukung efektivitas dan produktivitas kerja DPR, sehingga kinerja parlemen bisa lebih baik dibandingkan periode sebelumnya?

Partner Kritis

Dalam kaitan ini paling kurang ada lima tantangan DPR 2009–2014 agar bisa bekerja maksimal dalam menghasilkan pemerintahan efektif dalam pengertian berpihak pada kepentingan publik. Pertama,tantangan utama yang bakal dihadapi DPR baru adalah mengelola kemampuan menjadi partner politik yang tidak sematamata bersikap “yes man”terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga bisa kritis serta korektif terhadapnya.

Artinya, jika Presiden SBY akhirnya merangkul sebanyakbanyaknya orang parpol dalam kabinet— termasuk Golkar, PDIP, bahkan mungkin Gerindra— maka tantangan fraksi-fraksi di DPR adalah menghindari kinerja yang bersifat “utang budi politik”belaka kepada pemerintahan SBY. Kedua, merajut kembali harapan dan kepercayaan publik bahwa DPR hasil Pemilu 2009 benarbenar merupakan wakil rakyat,tidak sekadar secara prosedural, melainkan juga substansial.

Keterwakilan secara substansial menuntut para anggota Dewan tidak hanya bekerja atas dasar prosedur politik belaka, tetapi harus selalu mempertanyakan kembali: apakah segenap prosedur tersebut berpihak pada kepentingan rakyat yang diwakili atau tidak. Ketiga, mengingat hampir 70% anggota DPR 2009–2014 adalah wajah baru, maka tantangan yang tak kalah besarnya adalah meyakinkan publik bahwa kinerja dan produktivitas Dewan tidak terpengaruh oleh realitas tersebut.

Itu artinya, para anggota DPR wajah baru perlu secepatnya belajar tentang ruang lingkup tugas, fungsi, dan otoritas mereka,baik sebagai anggota individual maupun selaku wakil rakyat secara institusional. Sebaliknya, para wajah lama DPR perlu membagi pengalaman mereka kepada para anggota baru agar segenap anggota Dewan secepatnya bekerja maksimal. Keempat, memperbaiki citra parlemen yang telanjur merosot akibat tindak pidana korupsi dan suap yang dilakukan sejumlah anggota DPR 2004-2009 dan periode sebelumnya.

Seperti diketahui,beberapa anggota DPR dari berbagai fraksi ditangkap dan dikirim ke penjara oleh KPK karena terbukti menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri dan kelompok. Tidak mengherankan jika hasil survei yang dilakukan Tranparency International Indonesia 2009 menempatkan DPR sebagai lembaga publik terkorup,selain institusi peradilan dan partai politik.

Fungsi Legislasi

Tantangan kelima adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas legislasi. Sesuai amanat konstitusi hasil amandemen, locus fungsi legislasi kini berada di tangan DPR, kendati tetap harus melalui persetujuan presiden. Namun, problem terbesar DPR 2004–2009 adalah kegagalannya dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas undang-undang yang dihasilkan.

Dari segi jumlah rancangan yang berhasil menjadi undang-undang memang terjadi peningkatan dibandingkan DPR periode 1999–2004. Tapi jumlah rancangan yang berasal dari inisiatif DPR sendiri relatif masih sedikit jika dihubungkan dengan peralihan locus fungsi pembentukan undang-undang dari presiden ke DPR. Selain itu, kualitas undangundang yang dihasilkan DPR periode 2004–2009 tampaknya tidak begitu baik,sehingga cukup banyak undang-undang yang akhirnya digugat secara judicial reviewoleh berbagai pihak ke Mahkamah Konstitusi.

Dua di antara sejumlah undang-undang yang paling banyak mengalami judicial review adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif. Dalam kaitan ini, tantangan bagi DPR adalah meningkatkan kualitas undang-undang, antara lain dengan melibatkan serta memanfaatkan kaum profesional dan para ahli di bidangnya dalam perancangan undangundang. Konsekuensi logis dari tantangan yang disebut terakhir adalah bahwa DPR perlu mengurangi perilaku yang bersifat politicking dalam kinerja mereka.

Artinya, sikap kritis dan korektif partai-partaipolitikdiDPRsebenarnya tidak harus bermuara pada penggunaan hak interpelasi atau hak angket seperti ditunjukkan DPR periode 2004–2009. Apalagi jika usulan hak angket dan hak interpelasi acap digunakan oleh segelintir politisi sekadar untuk meningkatkan tawar-menawar politik mereka ketimbang benar-benar bertolak dari pemihakan terhadap kepentingan publik.

Dilema Kualitas Komitmen

Pertanyaan berikutnya, sejauh mana DPR yang baru dilantik dapat menghadapi lima tantangan di atas sekaligus mampu menunjukkan kinerja terbaik mereka? Dalam kaitan ini ada tiga faktor yang turut mempengaruhi kualitas kinerja DPR mendatang. Pertama,formasi kabinet pemerintahan SBY periode kedua.

Seperti diperdebatkan akhir-akhir ini,Presiden SBY diwartakan akan merangkul partai-partai politik yang kalah (Golkar, PDIP, Gerindra) dalam kabinet mendatang. Jika kabar ini benar dan menjadi kenyataan,jelas hal ini merupakan tantangan yang besar bagi DPR, agar tidak terperangkap pada pola relasi yang kolutif dengan lembaga eksekutif. Kedua, kualitas komitmen partai-partai politik yang duduk di DPR.Kualitas Dewan tak bisa dipisahkan dari kualitas komitmen partai-partai yang lolos ke Senayan.

Apabila partai-partai politik di DPR tidak memiliki agenda perubahan yang positif bagi bangsa kita ke depan, kinerja DPR baru tidak akan lebih baik dari Dewan periode sebelumnya. Ketiga,kualitas komitmen para anggota secara individual. Salah satu dilema besar bangsa kita adalah relatif buruknya kualitas komitmen para politisi parpol dalam mengagendakan pemerintahan yang bersih, demokratis, transparan, dan akuntabel.Jika kualitas komitmen mayoritas anggota baru DPR tak jauh berbeda dengan legislator sebelumnya,mungkin tak banyak harapan yang bisa dirajut rakyat dari pelantikan anggota DPR pekan ini.

Itu berarti,segenap elemen masyarakat sipil perlu segera mengonsolidasikan diri dan menjaga stamina sebagai watch dog bagi para wakil rakyat yang tidak bertanggung jawab dan menyalahgunakan mandat politik yang diberikan rakyat negeri ini.(*)

Sumber: Seputar Indonesia, Rabu, 30 September 2009

0 Responses to “Lima Tantangan DPR 2009–2014”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

September 2009
M T W T F S S
« Aug   Oct »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

%d bloggers like this: