Komitmen Presiden Yudhoyono

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Meski ditolak berbagai elemen masyarakat sipil, pemerintah akhirnya menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Pengisian dan Penetapan Pejabat Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya Presiden Yudhoyono menyelamatkan atau melemahkan KPK?

Pertanyaan di atas wajar saja muncul ketika yang tampak secara kasat mata adalah kecenderungan Yudhoyono membiarkan berlangsungnya pemberangusan sistematis terhadap KPK oleh institusi DPR, kepolisian, dan kejaksaan. Melalui RUU Tipikor, pemerintah dan sebagian fraksi di DPR hendak mencabut kewenangan penuntutan yang selama ini dimiliki KPK, sedangkan kepolisian atas dukungan kejaksaan menjadikan dua orang pimpinan komisi sebagai tersangka terkait dugaan pelanggaran wewenang –kasus yang lebih merupakan otoritas pengadilan tata usaha negara ketimbang institusi kepolisian.

Agak mengherankan bahwa Presiden Yudhoyono secara prematur menonaktifkan dua orang pimpinan KPK hanya atas dasar status “tersangka” kontroversial yang ditetapkan oleh kepolisian. Mengapa Yudhoyono yang memperoleh mandat absolut untuk jabatan periode kedua justru membiarkan hati publik dilukai oleh institusi dan para elite penyelenggara negara yang belum jelas komitmennya dalam pemberantasan korupsi?
Lembaga Terkorup

Masih segar dalam ingatan kita, sesuai hasil survei Transparency International Indonesia (TII), DPR dan kepolisian secara bergantian pernah menjadi lembaga terkorup di negeri ini selama lima tahun terakhir. Disusul kemudian oleh lembaga peradilan, termasuk di dalamnya kejaksaan. DPR bahkan pernah menjadi “juara” sebagai lembaga terkorup pada 2009 dan 2006, sedangkan kepolisian meraih posisi yang sama pada 2008 dan 2007.

Data survei TII yang didasarkan pada persepsi publik yang berinteraksi dengan lembaga-lembaga tersebut mungkin saja kontroversial. Namun fakta-fakta tentang kasus suap dan korupsi sejumlah anggota DPR yang diungkap KPK, misalnya, justru makin membenarkan temuan survei TII tersebut. Itu artinya, penyikapan institusi DPR, kepolisian, dan kejaksaan terhadap KPK layak dicurigai sebagai “balas dendam sektoral” ketimbang sungguh-sungguh lahir dari komitmen pemberantasan korupsi.

Karena itu agak mengherankan bahwa Presiden Yudhoyono membiarkan diri terperangkap pada skenario yang lebih tampak sebagai pemberangusan dan kriminalisasi terhadap KPK ketimbang menyelamatkannya. Argumen penyelamatan KPK di balik penerbitan Perppu akhirnya kehilangan makna seperti tercemin dari begitu luasnya kontroversi mengenai soal terebut.

Persekongkolan
Barangkali tak ada ungkapan yang lebih tepat untuk menggambarkan upaya pelemahan KPK oleh DPR, kepolisian, dan kejaksaan saat ini kecuali persekongkolan politik. Betapa tidak, ketika muncul optimisme publik atas sejumlah prestasi KPK, kendati terkadang masih tebang pilih, sebagian lembaga penyelenggara negara justru hendak memberangusnya. Tatkala publik percaya bahwa keberhasilan KPK tak lepas dari dukungan Presiden Yudhoyono, ironisnya jenderal kelahiran Pacitan ini justru terkesan merestui tindakan kriminalisasi terhadap komisi.

Tidak mengherankan jika muncul spekulasi adanya skenario politik tertentu di balik persekongkolan memberangus KPK. Terlepas dari kebenaran spekulasi demikian, ada beberapa faktor motif yang diduga melatarbelakangi pemberangusan terhadap KPK. Pertama, selama ini institusi kepolisian dan kejaksaan belum memiliki prestasi signifikan dalam pemberantasan korupsi. Alih-alih memberantas korupsi, beberapa pejabat dan mantan pejabat kepolisian dan kejaksaan justru ditangkap KPK dalam kasus tindak pidana korupsi. Kepolisian dan kejaksaan berkepentingan melumpuhkan komisi tak sekadar karena “sakit hati” oleh langkah KPK, tetapi juga sangat tersaingi olehnya.
Kedua, meski lembaga KPK merupakan produk DPR, komisi ternyata “berani” mengungkap sejumlah kasus suap dan korupsi anggota Dewan dari berbagai fraksi, dan bahkan mengirim mereka ke dipenjara. Bisa jadi sebagian politisi partai merasa menyesal bahwa mereka telah melahirkan “anak macan” yang berbahaya bagi sang induk (DPR), sehingga berkepentingan menghentikannya.

Cacat Prosedural
Niat baik Presiden Yudhoyono untuk menyelamatkan KPK jelas patut disambut gembira. Namun niat baik saja tidak ada artinya jika tidak didukung penyikapan yang jernih dan keputusan yang tepat atas nasib komisi. Penerbitan Perppu misalnya, bukan hanya tidak memenuhi prasyarat “kegentingan yang memaksa” seperti diamanatkan oleh UUD 1945, melainkan juga cacat secara prosedural.

Persoalannya, pertama, penetapan Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran wewenang oleh KPK berada di luar otoritas kepolisian, sehingga penetapan tersebut harus batal demi hukum karena cacat prosedural. Kedua, hingga penetapan Chandra dan Bibit sebagai tersangka, sama sekali belum tampak kendala yang dihadapi KPK dalam melaksanakan tugasnya, sehingga Perppu dalam bentuk apa pun tidak diperlukan. Ketiga, penerbitan Perppu pada akhirnya berdampak pada melembaganya preseden buruk intervensi lembaga eksekutif dalam ranah otoritas yang dimiliki secara bersama dengan lembaga legislatif.

Kepedulian kita jelas bukan hanya penyelamatan KPK, melainkan juga penyelamatan segenap institusi negara dan pemerintahan dari perangkap personalisasi kekuasaan. Karena itu menjadi kerisauan kita apabila penerbitan Perppu lebih merefleksikan melembaganya personalisasi kekuasaan para penyelenggara negara ketimbang komitmen genuine pemberantasan korupsi demi masa depan negeri ini.

(Dimuat Kompas, 25 September 2009)

0 Responses to “Komitmen Presiden Yudhoyono”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

September 2009
M T W T F S S
« Aug   Oct »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

%d bloggers like this: