Membangun Kabinet Efektif & Sukses

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

Cakrawala pengetahuan kita mengenai siapa yang akan masuk ke kabinet hingga kini masih amat terbatas. Kita tidak tahu siapa-siapa yang akan masuk kabinet mendatang. Namun presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyatakan, kabinet yang akan dibentuknya harus lebih efektif dan pencapaiannya lebih sukses, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif.

Inisiatif SBY untuk tidak mengikutsertakan ketua partai merupakan suatu hal unik dalam penyusunan pemerintahan koalisi. Apa yang dilakukan SBY benar, karena para menteri, atau bahkan wakil presiden, sesuai dengan aturan konstitusi semuanya merupakan pembantu presiden. Namun tak sedikit orang yang menyatakan agar dalam penyusunan kabinet SBY jangan bersikap semena-mena dan mengabaikan aspirasi masyarakat.
Kita juga diyakinkan oleh SBY bahwa para pembantunya mendatang harus setuju dengan program 100 hari pasangan SBY-Boediono, rencana aksi lima tahun, pakta integritas, kontrak kinerja, dan aturan main koalisi bagi para menteri yang berasal dari parpol Semua itu telah diselesaikan oleh SBY dan Boediono.

Inisiatif SBY untuk tidak menempatkan orang-orang parpol dalam jabatan strategis, seperti menteri pertahanan, kepala badan usaha milik negara, jaksa agung dan Kepala Badan Intelijens Negara juga patut diberi acungan jempol. Namun, kita juga patut bertanya, apakah seorang presiden yang terpilih bukan berasal dari parpol? Apakah benar mereka yang berasal dari kelompok independen non-parpol bebas dari kepentingan politik dan uang? Polemik semacam ini bukan hal yang baru.

Tanda tanya besar juga masih ada di benak kita, apakah kabinet yang akan dibangun ini merupakan kabinet koalisi besar nasional, ataukah hanya terdiri atas koalisi partai yang sejak awal mendukung pasangan SBY-Boediono pada pemilu presiden lalu. Pertanyaan ini sah mengingat hingga kini tersebar kabar bahwa demi mencegah ‘Dominasi Warna Hijau’ (baca Partai-Partai Islam), SBY juga akan memasukkan politisi dari PDIP, Golkar dan Gerindra ke dalam kabinet.

Analisis atas dampak pembentukan koalisi besar nasional sudah sering saya kemukakan di berbagai forum. Di satu sisi, ini positif karena menyatukan berbagai komponen bangsa di dalam kabinet. Di sisi lain, ini juga berbahaya mengingat ‘aturan main koalisi’ yang dibuat SBY-Boediono dapat menafikan aspirasi politik rakyat karena rendahnya kekuatan penyeimbang di DPR terhadap eksekutif. Jika hal kedua yang lebih mengemuka, DPR akan kembali menjadi ‘tukang stempel’ kebijakan eksekutif. Pada akhirnya tak terjadi ‘Checks and balances’ antara eksekutif dan legislatif.

Fenomena politik semacam itu tentunya dapat menjurus pada sistem pemerintahan otoriter. Parpol tentunya tak dapat berbuat banyak karena terbelenggu oleh ‘Aturan Main Koalisi’ tersebut.

Akankah kabinet lebih efektif dan syarat dengan keberhasilan, juga masih tanda tanya besar, mengingat berbagai pakta politik hanyalah aturan yang ada di atas kertas. Efektivitas dan keberhasilan kinerja kabinet juga sangat ditentukan apakah Presiden dapat mengarahkan (streering) langkah apa saja yang harus dilakukan secara cepat (radical) dalam mengejawantahkan program 100 hari dan rencana aksi 5 tahunan kabinet dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan secara lambat tapi pasti (increemental).

Budaya pengambilan politik ala SBY biasanya lebih bersifat incremental ketimbang radikal. Padahal tidak jarang kita membutuhkan kebijakan politik radikal. Kebijakan radikal memang lebih bertumpu pada pengejaran kesempatan bila terlambat kita lakukan, kesempatan itu akan hilang. Sementara kebijakan incremental lebih terkait pada bagaimana kebijakan tidak menimbulkan gejolak pada masyarakat, melainkan membentuk perubahan secara evolusioner.

Anggapan kita bahwa SBY merupakan seorang ‘safety player’ dan ‘peragu’ bisa saja salah jika pada periode kedua pemerintahannya ini SBY lebih sigap dan berani mengambil keputusan yang cepat dalam situasi yang tepat pula. Pada periode kedua ini, SBY juga tidak lagi berada dalam belenggu partai-partai sekoalisinya seperti pada periode pertama 2004-2009, karena kekuatan Partai Demokrat di parlemen cukup besar dan parpol juga terikat pada aturan main koalisi.

Di sini kita ingin mengatakan, apa yang perlu diragukan lagi oleh SBY untuk berbuat yang lebih cepat dan tepat bagi rakyat mengingat kekuatan politiknya sangat dominan baik di eksekutif maupun legislatif. Bila SBY ingin mewariskan suatu yang positif, inilah kesempatan terakhir. Namun jika ia tetap ragu-ragu untuk melakukannya secara radikal, kesempatan itu tidak akan datang dua kali.

Inilah dilema kinerja kabinet mendatang, walau sudah ada program 100 hari, rencana aksi lima tahun, pakta integritas, kontrak politik soal kinerja menteri dan kepala badan negara, sampai ke aturan main koalisi, tanpa kepemimpinan yang berani dan tegas semua itu akan sia-sia. Akankah ada tokoh baru di kabinet seperti Jusuf Kalla yang berani melabrak aturan baku yang kuno, namun positif bagi bangsa ini? Mudah-mudahan ada.

Celah (Inilah.com) 24 September 2009

0 Responses to “Membangun Kabinet Efektif & Sukses”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

September 2009
M T W T F S S
« Aug   Oct »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

%d bloggers like this: