Menagih Janji SBY soal Munir

Oleh: IKRAR NUSA BHAKTI
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

Tanpa terasa, lima tahun sudah pejuang hak-hak asasi manusia, Munir, meninggalkan kita semua. Hari ini, 7 September 2004, tepat lima tahun lalu, bagaikan petir di siang bolong, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel penulis dari seorang alumni UI yang melanjutkan pesan yang datang dari Belanda: “Innalillahi wa inna illaihi rojiun. Aktivis HAM Munir meninggal dunia dalam perjalanan dengan Garuda dari Jakarta ke Amsterdam.”

Antara percaya dan tidak, penulis yang saat itu sedang rapat di Widya Graha LIPI lantai 11, terus berupaya mendapatkan informasi lebih lengkap. Sasaran pertama tentunya adalah Usman Hamid, Koordinator KontraS, penerus Munir. Ternyata pesan singkat itu bukan isapan jempol. Benar, Munir telah tiada.

Kedukaan kami semakin menjadi karena Munir ternyata bukan meninggal secara normal, melainkan dibunuh. Hingga kini pengadilan atas pembunuh Munir belum menyingkap, siapa dalang pembunuh Munir, dan dengan alasan apa Munir dibunuh.

Pengadilan itu sendiri penuh dengan misteri. Aneh, mengapa hanya mantan pilot Garuda Indonesia, Pollycarpus Budihari Priyanto, yang dihukum 20 tahun penjara, sementara pemberi perintahnya bebas merdeka.

Pengadilan terakhir pada 31 Desember 2008, ternyata memutuskan bahwa Muchdi Pr, mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN), dinyatakan bebas murni karena tidak terbukti menjadi pelaku pembunuh Munir. Upaya mencari keadilan bagi Munir memang bagai berhadapan dengan batu karang yang amat keras. Tak ada pihak yang berani ambil risiko, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk secara tegas memerintahkan agar kasus Munir dituntaskan.

Entah mengapa, upaya untuk memberi keadilan bagi Munir selalu terbentur pada alasan, tak mungkin kita membongkar aib yang ada di BIN. Jika tak ada lagi kerahasiaan negara, bagaimana nasib institusi intelijens negara itu. Di AS pun, kata pendukung aliran ini, terbunuhnya Presiden John F. Kennedy di Dallas pada 1963 juga tak pernah tuntas.

Ragam pendapat pun muncul. Bagi kebanyakan orang, tak ada salahnya kasus pembunuhan Munir dituntaskan. Ini untuk mengakhiri kebiasaan aparat intelijens yang dulu sering melakukan tindakan ‘intelijens hitam’, suatu operasi yang harusnya tidak dilakukan di dalam negeri.

Lepas dari polemik itu, acungan jempol perlu diberikan pada Suciwati, istri Munir. Hingga kini Suci tanpa lelah tetap gigih berjuang mencari keadilan bagi suaminya. Di mata para pendukung Munir berlaku kalimat, “Keadilan Munir, Keadilan buat semua.”

Upaya Suci bukan hanya dilakukan di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Namun, satu janji yang masih ditagih Suci dan teman-temannya adalah apa yang dinyatakan Presiden SBY lima tahun lalu. Saat itu SBY menyatakan, ia tak dapat berbuat banyak karena dia didukung oleh Partai Demokrat yang hanya memiliki 7% di DPR-RI.

Seiring bergulirnya waktu, kini Partai Demokrat merupakan partai terbesar di DPR-RI, dengan lebih dari 20% kursi di DPR-RI. Dukungan terhadap SBY tentunya lebih solid ketimbang lima tahun lalu. Pertanyaannya, akankah SBY memenuhi janjinya?

Etika politik yang berlaku umum sebenarnya mengajarkan, janji politik itu adalah hutang kepada rakyat. Hutang politik tentunya harus dibayar dengan kebijakan. Tanpa itu, kekuasaan terasa hambar, karena tak ada kaitan antara janji dan kebijakan.

Diminta atau tidak, sepatutnya Presiden SBY memenuhi janji-janji politiknya. Terlalu banyak janji tanpa pemenuhan pada rakyat, bukan hanya legitimasi politik menjadi taruhan, melainkan juga hukuman dari Sang Pencipta. Orang sering mengatakan, derita rakyat yang datang bertubi-tubi, dari soal gempa bumi, kereta api tabrakan, pesawat TNI jatuh, kapal motor tenggelam, kasus Bank Century sedikit terkuak, tak ada hubungannya dengan soal janji-janji politik SBY yang diingkarinya.

Ingkar janji seseorang terhadap orang lain, memang tak membawa petaka besar, kecuali rejeki orang itu akan seret. Tapi jika janji itu diucapkan petinggi negara, Sang Pencipta dapat memberikan peringatan dengan caraNya sendiri.

Hari ini lima tahun lalu. Munir yang kita cintai telah pergi. Tapi hari ini pula kita perlu menagih janji politik SBY, tanpa harus berlaku kasar terhadap kekuasaan. Masih ingatkah SBY pada janjinya yang konon dilontarkan sambil berlinang air mata?

Kita tunggu saja, apakah SBY berani mengambil langkah pasti untuk keadilan bagi Munir. Tuntutan dan dukungan sudah dilakukan oleh banyak pihak agar SBY tegar dan berani mengambil keputusan sesuai dengan janji politiknya dulu.

Akankah ucapan SBY, bahwa kita akan mengukir sejarah baru yakni menyelesaikan kasus Munir setuntas-tuntasnya akan menjadi kenyataan? Pertanyaan itu tentunya masih ada di kalbu Suci, istri Munir. Kita tidak ingin mendesak Presiden SBY, namun hanya mengingatkan, bahwa janji seorang pemimpin bangsa berbeda kadarnya dengan janji seorang pengemis di tepian jalan…

Sumber: Celah (inilah.com) 07/09/2009

0 Responses to “Menagih Janji SBY soal Munir”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

September 2009
M T W T F S S
« Aug   Oct »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

%d bloggers like this: