TNI dan Penanganan Terorisme

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

Saat menerima brevet kehormatan sebagai anggota Baret Merah Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat (Kopassus), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, keterlibatan aktif TNI dalam perang melawan terorisme tidak akan mengganggu sistem demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Presiden SBY juga mengakui tidak paham jika ada yang berpendapat adanya kemunduran demokrasi jika TNI dilibatkan dalam upaya penanggulangan aksi-aksi terorisme. Bagi SBY, keterlibatan TNI adalah amanat UU.

Upaya TNI, khususnya Detasemen Penanggulangan Terorisme (Densus 81 Gultor), memang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 UU no 34/2004 tentang TNI. Pasal tersebut menyatakan TNI memiliki tugas operasi militer selain perang (OMSP) yang antara lain menanggulangi masalah terorisme. Namun, seperti juga berlaku bagi tugas operasi militer perang, ayat (3) dari pasal yang sama menyatakan dalam menjalankan tugasnya, TNI mendasari dirinya pada keputusan politik pemerintah.

Pertanyaan yang muncul kemudian ialah, apakah pernyataan Presiden SBY di Markas Besar Kopassus, Cijantung, pada 20 Agustus itu dapat dikatakan sebagai keputusan politik pemerintah? Selain itu, apakah keterlibatan aktif TNI dalam menangani terorisme merupakan tugas yang melekat secara permanen ataukah hanya dalam situasi darurat semata? Tambahan pula, terorisme macam apa yang dapat ditangani oleh TNI mengingat sifat dan bentuk aksi teror amatlah beragam. Kita juga tahu ada perbedaan mendasar antara TNI dan Polri dalam penanganan terorisme, polisi lebih mendekatinya dari sisi penegakan hukum, sementara TNI pada hakekatnya lebih mendekatinya dari sisi ‘To kill or to be killed.’

Elan baru penanganan terorisme ini menimbulkan polemik berkepanjangan di kalangan aktivis HAM dan Demokrasi serta di kalangan pengamat militer sendiri. Bagi para penggiat HAM dan Demokrasi, ada kekhawatiran keterlibatan langsung TNI ini akan mengembalikan Indonesia ke situasi masa Orba yang penuh dengan aroma “Politik Ketakutan” yang dilakukan negara dan dijalankan institusi intelijen negara dan Kopassus. Di sisi lain, penanganan terorisme memang menuntut keterlibatan berbagai pihak, termasuk TNI, untuk ikut serta dalam menganggulanginya.

Reaksi TNI, khususnya TNI-AD, terlebih lagi Kopassus untuk turut terlibat dalam menanggulangi terorisme, bukan hanya disebabkan tugas itu dijamin dalam UU semata, melainkan juga dalam sembilan tahun terakhir ini, sejak rentetan bom di Jakarta menjelang Natal 2000 dan Bom Bali 1, berbagai aksi teror bom tak kunjung usai dengan jeda waktu antara dua sampai 6 tahun. Hingga saat ini juga masih ada gembong teroris asal Malaysia, Noordin M Top, yang belum tertangkap. Teroris juga berkembang biak ke dalam sempalan baru yang merekrut anak muda yang mudah dipengaruhi aliran radikal.

Namun demikian, suatu yang harus diingat di sini ialah ada perbedaan mendasar dalam penanganan masalah terorisme di AS, Filipina, dan Indonesia. Seperti diutarakan Letjen TNI (Purn) Agus Wijoyo, Kompas (23/8/09) apa yang dilakukan tentara AS semuanya terjadi di luar wilayah AS. Kalau pun, tentara AS ikut aktif menangani terorisme di dalam negeri, seperti penjagaan di Bandara, semua atas dasar keputusan politik pemerintah dan berada di bawah kendali Homeland Security Department yang adalah institusi sipil. Keikutsertaan tentara Filipina dan AS di Filipina Selatan juga atas dasar keputusan politik pemerintah. Dalam kaitan itu, jika TNI akan dilibatkan, itu bukanlah sesuatu yang otomatis, melainkan juga atas dasar keputusan politik pemerintah.

Oleh karena itu, sejalan dengan UU yang berlaku, pemerintah, dalam hal ini presiden, wajib mengeluarkan keputusan politik yang disetujui DPR sebelum TNI benar-benar diterjunkan secara aktif dalam penanganan terorisme ini. Ini untuk menghindari reaksi negatif dari masyarakat mengenai pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme.

Visi penanganan terorisme juga harus jelas. Australia misalnya, melibatkan berbagai institusi untuk menangani terorisme, dari institusi intelijen yang dikoordinasi Office of National Assessment (ONA), lembaga yang bernaung di dalam Departemen Perdana Menteri, Australian Defence Force, Australian Federal Police, sampai ke kalangan ilmuwan fisika, kimia dan ilmu-ilmu sosial. Karena sifat dan bentuknya yang beragam, institusi pemerintah lainnya seperti imigrasi, departemen kesehatan, departemen pertanian, bea cukai dan pemerintah negara bagian juga diikutsertakan menangani terorisme.

Akankah pemerintah mengeluarkan keputusan politik untuk melibatkan TNI dalam operasi penanggulangan terorisme? Hanya Presiden SBY yang dapat menjawabnya. Tanpa keputusan politik itu, silang pendapat mengenai hal ini akan terus muncul. TNI akan berada di persimpangan jalan, maju kena mundur kena. TNI sebagai alat pertahanan negara tidak memiliki fungsi diskresi untuk langsung terjun melakukan penegakan hukum yang terkait dengan penindakan atas aksi-aksi teror, kecuali jika pelibatan TNI tersebut diwadahi oleh payung hukum dan politik yang jelas.

Sumber: Celah (inilah.com) 24/08/2009

0 Responses to “TNI dan Penanganan Terorisme”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

August 2009
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

%d bloggers like this: